Kebaruan.com Hotman Paris Hutapea kembali mencuri perhatian publik lewat pernyataan terbarunya di media sosial. Pengacara kondang ini menyentil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, yang kini berstatus sebagai terdakwa. Kasus ini mencuat akibat dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020-2022.
Melalui akun Instagram resminya pada Senin (18/5/2026), pria yang akrab dengan kemewahan ini mengingatkan mantan kliennya tersebut agar tidak pelit dalam menyewa jasa hukum. Ia menegaskan bahwa pengacara berkualitas dan berbobot memang memiliki tarif yang mahal. Pernyataan ini keluar setelah ia memutuskan mundur dari tim kuasa hukum Nadiem di tengah bergulirnya proses persidangan.
Misteri Perbedaan Dua Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan
Sebelum memutuskan mundur, tim hukum Hotman Paris sebenarnya telah menyiapkan strategi pertahanan yang sangat kuat. Ia mengaku sudah mengantongi dua dokumen audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa harga pengadaan laptop tersebut masih dalam batas wajar. Dokumen berkekuatan hukum itu juga menyimpulkan tidak ada kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut.
Namun, ia mengaku heran mengapa tiba-tiba muncul hasil audit BPK yang baru di persidangan dengan kesimpulan yang bertolak belakang. Simak poin-poin kejanggalan yang ia soroti berikut:
- Audit Lama: Menyatakan harga Chromebook wajar dan bersih dari kerugian negara.
- Audit baru: menyebutkan adanya lonjakan harga yang tidak wajar pada objek proyek yang sama.
- Pertanyaan Hukum: Mengapa data numerik pada tahun anggaran yang sama (2020-2022) bisa menghasilkan dua output berbeda?
Menurutnya, logika matematika dalam akuntansi forensik tidak seharusnya berubah karena objek dan periode waktunya sama persis. Perbedaan mencolok ini tentu menimbulkan tanda tanya besar mengenai validitas alat bukti yang jaksa gunakan untuk menuntut Nadiem selama 18 tahun penjara.
Klarifikasi Video Lama dan Hubungan dengan Presiden Prabowo
Selain membahas masalah teknis hukum, Hotman Paris juga melayangkan protes keras kepada tim media Nadiem Makarim. Ia merasa keberatan karena tim sukses mantan menteri tersebut masih memakai rekaman video lamanya untuk menarik simpati masyarakat. Tim media Nadiem bahkan membubuhkan narasi provokatif yang menyebut dirinya menantang Presiden RI Prabowo Subianto.
Pakar hukum ini langsung meluruskan disinformasi tersebut agar tidak menggelinding menjadi bola liar. Ia menegaskan bahwa hubungan dirinya dengan Presiden Prabowo merupakan sepasang sahabat karib sekaligus mantan klien yang saling mempercayai. Rekaman video lima bulan lalu itu murni merupakan upayanya sebagai pengacara untuk menjelaskan duduk perkara proyek Chromebook secara objektif kepada kepala negara, bukan sebuah tantangan politik.
Pelajaran Penting dari Strategi Hukum Kasus Besar
Secara objektif, kasus yang menimpa Nadiem Makarim ini memberikan gambaran nyata betapa dinamisnya pembuktian di ruang sidang tindak pidana korupsi. Langkah Hotman Paris yang meminta tim media Nadiem menghentikan penggunaan videonya merupakan bentuk profesionalisme agar publik tidak salah paham. Ketika seorang advokat sudah mundur, maka penggunaan atributnya untuk kepentingan opini publik harus segera berhenti.
Kini, Nadiem harus berjuang menghadapi tuntutan berat tanpa pendampingan dari pengacara senior tersebut. Kasus pengadaan digital di sektor pendidikan ini menjadi pengingat bagi seluruh pejabat publik. Setiap kebijakan pengadaan barang berskala besar harus melewati proses verifikasi ketat agar tidak menjadi celah hukum yang menjerat di masa depan.
