Dave Laksono Minta Publik Tenang soal Dugaan 8 WNI Jadi Tentara Rusia
- account_circle Firmansyah
- calendar_month 19 jam yang lalu
- visibility 5
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kebaruan.com Dave Laksono buka suara terkait dugaan delapan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung menjadi tentara Rusia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu meminta masyarakat tetap tenang. Ia juga meminta publik menunggu kepastian informasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Dave Minta Publik Tidak Buru-buru Berspekulasi
“Informasi mengenai dugaan delapan WNI yang direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia tentu perlu menjadi perhatian bersama. Namun, kita juga perlu berhati-hati dan tidak mengambil kesimpulan sebelum identitas, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan mereka benar-benar terverifikasi,” kata Dave kepada wartawan, Selasa (1/9/2026).
Politikus Partai Golkar ini mengapresiasi langkah Kemlu. Kemlu mendalami kasus tersebut lewat perwakilan RI di Rusia. Kemlu juga berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya, mengurai proses perekrutan dan jenis pekerjaan yang sejak awal ditawarkan kepada para WNI itu.
“Hal ini perlu menjadi perhatian karena tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk merekrut WNI tanpa memberikan informasi yang utuh mengenai risiko dan konsekuensinya. Apabila dari hasil pendalaman ditemukan unsur penipuan, eksploitasi, atau jaringan perekrutan, tentu perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Dave.
Dave Laksono Dorong Pencegahan Diperkuat
Dave menyoroti pentingnya langkah pencegahan. Ia menilai pemerintah Indonesia wajib menjalankan langkah itu segera. Ia menegaskan keselamatan WNI harus jadi prioritas utama di atas segalanya.
“Pada saat yang sama, upaya pencegahan juga perlu terus diperkuat. Masyarakat, khususnya WNI yang memperoleh tawaran pekerjaan di wilayah konflik, perlu mendapatkan informasi yang memadai agar dapat memahami risikonya dan mengambil keputusan secara lebih hati-hati,” tuturnya.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Harapannya, penanganan kasus serupa berjalan lebih terukur ke depannya. “Yang paling penting, perlindungan WNI tetap menjadi prioritas. Karena itu, koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, aparat penegak hukum, dan kementerian/lembaga terkait perlu terus diperkuat agar penanganannya berjalan secara terukur dan persoalan serupa dapat diantisipasi sejak awal,” tambah Dave.
Dave berharap Kemlu segera merampungkan hasil pendalamannya. Komisi I DPR RI, katanya, tidak ingin kasus serupa terulang lagi.
“Kita berharap pendalaman yang sedang dilakukan dapat segera memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi sebenarnya. Yang terpenting, keselamatan dan perlindungan WNI tetap menjadi prioritas, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi,” pungkasnya.
Awal Mula Isu 8 WNI Jadi Tentara Rusia
Isu ini pertama kali mencuat lewat rilis Intelijen Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU) di situs resminya. FISU menampilkan dokumen identitas WNI yang mereka duga bergabung dengan tentara Rusia.
“Janji berupa bayaran tinggi, tugas non-tempur, percepatan kewarganegaraan Rusia, dan tunjangan sosial menarik minat orang-orang yang-sering kali-tidak mengetahui ke mana sebenarnya mereka akan dikirim,” tulis Intelijen Ukraina, dikutip Senin (31/8).
Menanggapi rilis tersebut, Jubir I Kemlu RI Yvonne Mewengkang buka suara. Ia menyatakan pemerintah tengah memverifikasi informasi itu lewat perwakilan RI di Rusia. Kemlu juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kebenaran kasus ini.
“Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut,” kata Yvonne, Senin (31/8).
- Penulis: Firmansyah
