Kebaruan.com Belakangan ini, jagat media sosial dihebohkan oleh kabar yang menyebutkan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar mulai awal tahun 2027. Isu tersebut tentu membuat banyak tenaga pendidik merasa resah, terutama mereka yang masih mengabdi di sekolah-sekolah negeri. Namun, benarkah narasi guru non-ASN dilarang mengajar tersebut merupakan fakta yang valid?
Berdasarkan klarifikasi langsung dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, kabar mengenai guru non-ASN dilarang mengajar adalah bentuk misinformasi. Pihaknya menegaskan bahwa kehadiran guru non-ASN dilarang mengajar sama sekali tidak sesuai dengan kebijakan resmi yang dirilis pemerintah pada Mei 2026 ini.
Mari kita telaah lebih dalam mengenai fakta, data, dan rincian aturan terkait kebijakan penugasan dan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN berikut ini.
Penjelasan Resmi Kemendikdasmen
Nunuk Suryani menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih sangat membutuhkan tenaga para pendidik non-ASN. Tercatat ada lebih dari 200 ribu guru non-ASN yang datanya terdaftar di Dapodik dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Adanya narasi yang berkembang muncul karena salah tafsir terhadap Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Banyak pihak mengira batas waktu penugasan hingga 31 Desember 2026 merupakan larangan untuk bekerja pada tahun 2027. Padahal, surat edaran tersebut justru diterbitkan sebagai payung hukum agar pemerintah daerah bisa memperpanjang masa tugas para guru.
Pemerintah saat ini tengah menyusun skema penugasan baru yang lebih pasti bagi para tenaga pendidik. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian status dan kesejahteraan, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil dan terluar.
Tiga Poin Utama dalam Surat Edaran
Untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi, berikut adalah rincian spesifik dari isi Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026:
Syarat dan Ketentuan Penugasan
Guru tetap dapat menjalankan tugasnya di sekolah negeri asalkan memenuhi kriteria berikut:
- Terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per tanggal 31 Desember 2024.
- Masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah naungan pemerintah daerah setempat.
Periode Penugasan
Surat edaran mencantumkan batas lini masa penugasan guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Lini masa ini digunakan oleh kementerian untuk merumuskan skema kepegawaian yang baru dan lebih terstruktur untuk tahun-tahun berikutnya.
Mekanisme Penggajian dan Insentif
Terdapat dua sumber utama alokasi dana untuk guru non-ASN, yaitu dari kementerian dan dari anggaran daerah:
- Penggajian dari Kementerian: Diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria sertifikasi dan beban kerja, berupa tunjangan profesi atau insentif khusus bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.
- Penggajian dari Pemerintah Daerah: Diberikan melalui anggaran pendapatan daerah (APBD) yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Kesimpulan
Kabar bahwa tenaga pendidik non-ASN tidak bisa lagi mengajar pada 2027 adalah tidak benar. Anda tidak perlu merasa resah karena pemerintah terus memperjuangkan status serta skema kepegawaian yang lebih baik bagi seluruh tenaga pendidik.
