Gibran Tak Duduk di Samping Prabowo Subianto, Istana: Cuma Soal Teknis

Kebaruan.com Posisi duduk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak lagi bersebelahan langsung menyita perhatian publik. Kejadian ini muncul dalam sidang kabinet paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7).

Formasi Duduk yang Berubah

Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet yang dihadiri para menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga penasihat dan utusan khusus presiden. Meja Prabowo ditempatkan di bagian tengah, menghadap seluruh anggota kabinet yang duduk membentuk formasi huruf U.

Formasi inilah yang memicu sorotan. Gibran tidak lagi duduk tepat di samping Prabowo, melainkan berada di jajaran menteri. Publik langsung membandingkannya dengan sidang kabinet sebelumnya, di mana posisi Gibran sejajar dengan Prabowo.

Penjelasan Mensesneg Soal Kebutuhan Teleprompter

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi langsung merespons spekulasi yang beredar. Ia menjelaskan Presiden memanfaatkan SKP semester pertama 2026 untuk mengevaluasi program-program prioritas pemerintah secara langsung.

“Tadi yang kami sampaikan bahwa ini sidang kabinet paripurna di semester pertama, memang Bapak Presiden mengambil kesempatan itu untuk yang pertama tentu melakukan evaluasi terhadap seluruh program-program prioritas yang tengah dijalankan oleh pemerintah,” kata Pras saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/7/2026).

Menurut Pras, Prabowo ingin menyampaikan pencapaian pemerintah selama kurang lebih 20-21 bulan masa jabatannya. Karena materi yang disampaikan sangat banyak dan perlu didukung data-data lengkap, Presiden menggunakan alat bantu teleprompter dalam sidang tersebut.

“Nah, di situ karena beliau ingin menjelaskan banyak sekali program, maka kemarin kalau Saudara-saudara perhatikan karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter,” imbuhnya.

Bukan Soal Subordinasi, Tegas Pras

Pras menegaskan kebutuhan teknis inilah yang membuat tata letak meja Prabowo Subianto dan Gibran berubah dari sidang-sidang sebelumnya. Ia memastikan tidak ada kepentingan lain di balik perubahan posisi tersebut.

“Nah, itulah yang kemudian menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau Saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah. Dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan,” katanya.

Ia juga menepis narasi yang mengaitkan perubahan posisi duduk ini dengan isu subordinasi di internal pemerintahan. Menurutnya, seluruh jajaran kabinet justru kompak menyukseskan program kerja nasional.

“Tidak ada, sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden,” tegasnya.

Pras Ajak Publik Fokus ke Substansi

Di akhir penjelasannya, Pras meminta publik lebih memperhatikan pesan substantif yang disampaikan Presiden dalam sidang tersebut. Ia menyebut evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Kabinet Merah Putih jadi fokus utama pertemuan itu.

“Yang paling penting justru bagaimana secara substantif apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada seluruh jajaran adalah memberikan penilaian, memberikan evaluasi, menyampaikan prestasi-prestasi Kabinet Merah Putih yang selama kurang lebih 21 bulan diberikan kepercayaan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya.

Kenapa Isu Ini Cepat Menyebar?

Perubahan posisi duduk pejabat tinggi negara memang selalu jadi bahan pembacaan simbolik di ranah politik. Publik dan pengamat kerap membaca tata letak seperti ini sebagai sinyal relasi kekuasaan, meski penjelasan resminya murni bersifat teknis.

Momen ini menunjukkan betapa detail kecil dalam protokoler kenegaraan bisa memicu diskusi luas, apalagi di tengah sorotan publik terhadap dinamika hubungan Presiden dan Wakil Presiden menjelang dua tahun masa pemerintahan.