Sekolah Menolak MBG Boleh Dilakukan Jika Alasan Ini Terpenuhi, Ini Kata BGN

Kebaruan. Sekolah menolak MBG ternyata bukan hal yang dilarang pemerintah, asal alasannya masuk akal dan jelas. Badan Gizi Nasional secara terbuka menegaskan, program Makan Bergizi Gratis sifatnya sukarela, bukan kewajiban yang mengikat setiap satuan pendidikan. Penegasan ini muncul setelah sejumlah sekolah di berbagai daerah memilih tidak ikut program tersebut, mulai dari Banyuwangi sampai Nusa Tenggara Barat.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan hal ini secara langsung. Menurutnya, tidak boleh ada pemaksaan maupun intimidasi dari kepala SPPG atau instansi mana pun terhadap sekolah yang enggan bergabung. Berikut penjelasan lengkap soal alasan yang bisa dipakai sekolah untuk menolak program ini.

Alasan Pertama: Kebutuhan Gizi Siswa Sudah Tercukupi

BGN menyebut sekolah elite dengan siswa dari keluarga mampu punya alasan kuat untuk menolak MBG. Sekolah semacam ini biasanya sudah punya sistem katering mandiri atau kantin yang memadai bagi kebutuhan gizi harian siswanya. Nanik menegaskan, penolakan dengan alasan ini sama sekali tidak masalah bagi pemerintah.

Kasus nyata terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa sekolah elite dengan ribuan siswa menolak MBG, bahkan setelah kepala SPPG setempat meminta bantuan Danramil dan Kapolsek untuk membujuk mereka. BGN akhirnya menegaskan, pendekatan semacam itu justru keliru, karena penerimaan MBG memang tidak boleh dipaksakan lewat jalur apa pun.

Alasan Kedua: Kekhawatiran Soal Keamanan dan Kualitas Makanan

Rentetan kasus keracunan massal jadi alasan kuat lain bagi sekolah untuk menolak atau bahkan mengembalikan paket MBG yang sudah diterima. Data BGN mencatat 96 kejadian luar biasa terkait MBG sepanjang Januari sampai Februari 2026 saja, dengan 22 kasus terjadi di Jawa Tengah.

SMP Negeri 1 Tayu jadi salah satu contoh konkret. Sekolah ini mengembalikan dua jenis paket MBG untuk 900 siswanya, setelah nasi ketan yang diterima dalam kondisi tidak layak konsumsi. Kepala sekolah bahkan mengaku sudah mengajukan komplain ke SPPG lebih dari 10 kali sebelum akhirnya memutuskan mengembalikan paket makanan tersebut.

Alasan Ketiga: SPPG Bermasalah dan Belum Memenuhi Standar

BGN sendiri mengakui banyak SPPG belum memenuhi standar operasional yang layak. Beberapa penyebab kejadian luar biasa mencakup dapur dengan kualitas di bawah standar, Instalasi Pengolahan Air Limbah yang belum terbangun, sampai sertifikasi laik higiene sanitasi yang belum kelar diurus.

Sedikitnya 22 SPPG di Jawa Tengah bahkan sempat dihentikan sementara operasionalnya untuk investigasi dan evaluasi. Sekolah tentu punya alasan kuat menolak MBG kalau SPPG di wilayahnya masuk kategori bermasalah semacam ini, demi melindungi keselamatan siswa.

Program Ini Tetap Diarahkan ke Kelompok yang Lebih Membutuhkan

Penolakan dari sekolah elite justru membuka ruang bagi BGN mengalihkan sasaran program ke kelompok yang lebih membutuhkan. Pesantren kecil, anak putus sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita jadi prioritas penerima manfaat berikutnya.

Koordinator Wilayah BGN NTB, Eko Prasetyo, menyebut pendekatan ini lebih masuk akal dibanding memaksakan distribusi ke sekolah yang jelas-jelas menolak. Daripada makanan terbuang percuma, alokasi tersebut lebih baik dialihkan ke pihak yang benar-benar membutuhkan asupan gizi tambahan.

Bagaimana Prosedur Penolakan yang Benar

Penolakan sekolah terhadap MBG idealnya disampaikan secara resmi lewat komunikasi langsung dengan pihak SPPG atau BGN setempat, bukan sekadar menolak diam-diam di lapangan. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh sekolah:

• Sampaikan alasan penolakan secara tertulis kepada kepala SPPG setempat
• Laporkan kondisi makanan bermasalah lewat jalur komplain resmi, sertakan bukti foto jika memungkinkan
• Koordinasikan dengan dinas pendidikan setempat kalau penolakan berkaitan dengan kebijakan sekolah secara keseluruhan
• Pastikan keputusan penolakan sudah dikomunikasikan ke orang tua siswa, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman

Bukan Sekadar Menolak Tanpa Alasan

BGN menegaskan, penolakan sekolah tidak sama dengan sikap tidak mendukung program pemerintah. Selama alasannya jelas, entah karena kebutuhan gizi sudah tercukupi maupun kekhawatiran soal keamanan pangan, penolakan tersebut sah-sah saja dilakukan.

Orang tua dan pihak sekolah tetap disarankan mengedepankan komunikasi terbuka dengan SPPG sebelum mengambil keputusan final. Dengan begitu, hak siswa mendapat asupan gizi tetap terjaga, sekaligus keselamatan mereka tidak dikorbankan demi mengejar target distribusi semata.