Kebaruan.com Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar setiap kali musim kemarau tiba. Terutama soal kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Tahun ini saja, luas areal terbakar di Kalimantan Barat sudah melampaui total kebakaran sepanjang 2025. Angkanya melonjak dari 26.703 hektare jadi 28.680 hektare, padahal baru sampai Juni 2026. Kondisi ini memunculkan satu pertanyaan penting. Investasi apa saja yang sebenarnya perlu pemerintah Indonesia siapkan, supaya kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun?
Menariknya, respons darurat sudah cukup sering muncul. Contohnya pengerahan helikopter water bombing dan pasukan gabungan TNI-Polri. Tapi kalau kita bicara soal pencegahan jangka panjang, ada beberapa kebutuhan mendasar yang masih perlu penguatan lebih jauh.
Armada Water Bombing yang Lebih Memadai
BNPB memang rutin menambah armada helikopter water bombing setiap kali karhutla meluas. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan penambahan 17 unit helikopter water bombing untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan. Sebelumnya, provinsi seperti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan masing-masing baru mengandalkan empat unit helikopter saja.
Masalahnya, penambahan armada ini sering terjadi setelah kebakaran sudah meluas. Bukan sebagai antisipasi sejak awal musim kemarau. Kalau pemerintah Indonesia mau benar-benar mencegah eskalasi kebakaran, armada water bombing idealnya sudah siaga di titik-titik rawan sejak awal tahun. Petugas tidak perlu menunggu titik api menyebar dulu baru mengerahkan armada.
Sistem Deteksi Dini yang Lebih Canggih
Selain armada pemadam, sistem pemantauan titik panas atau hotspot juga jadi kebutuhan krusial. Teknologi satelit dan sensor darat yang terintegrasi bisa membantu petugas mendeteksi potensi kebakaran jauh sebelum api benar-benar membesar. Investasi di sektor ini sebenarnya lebih hemat. Bandingkan saja dengan biaya pemadaman skala besar, tapi dampak pencegahannya jauh lebih signifikan.
Selain itu, drone pemantauan dengan kapasitas jangkauan lebih luas juga penting. Beberapa daerah seperti Jawa Timur masih mengandalkan drone berkapasitas kecil. Kapasitasnya cuma sekitar 150 liter air per penerbangan. Angka ini tentu kurang efektif untuk kebakaran berskala besar seperti di Kalimantan.
Infrastruktur Pendukung di Lapangan
Biaya penanganan karhutla ternyata tidak cuma soal helikopter. Pemerintah Provinsi Riau misalnya, pernah mengajukan proposal hibah senilai Rp3,968 miliar. Anggaran ini mencakup kebutuhan posko, personel satuan tugas udara, bahan bakar, hingga operasional lapangan lainnya. Investasi infrastruktur pendukung seperti posko darurat, kendaraan tangki air, dan alat semprot manual juga sama pentingnya dengan armada udara.
Selain itu, pembangunan sekat kanal dan sistem pembasahan gambut jadi kebutuhan khusus di lahan gambut Kalimantan. Lahan gambut punya karakteristik yang gampang terbakar. Petugas juga kesulitan memadamkannya kalau api sudah menyala di bawah permukaan tanah.
Penguatan Personel dan Pelatihan
Selain peralatan, pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat jumlah dan kesiapan personel di lapangan. Pengerahan 1.500 prajurit TNI beserta alat pemadam perorangan menunjukkan betapa besar skala operasi yang karhutla butuhkan saat api sudah meluas. Idealnya, personel Manggala Agni dan relawan Masyarakat Peduli Api mendapat pelatihan rutin serta peralatan standar sebelum musim kemarau tiba. Bukan cuma saat kebakaran sudah terjadi.
Teknologi Modifikasi Cuaca
Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC juga jadi bagian penting dari strategi pencegahan karhutla. Contohnya, BNPB baru-baru ini menjalankan operasi penyemaian awan. Total bahan semai yang mereka gunakan mencapai 3.000 kilogram, untuk mendorong hujan di wilayah rawan karhutla. Teknologi ini butuh pesawat khusus dan bahan semai yang harus tersedia dalam jumlah cukup, terutama menjelang puncak musim kemarau.
Kesimpulan: Investasi Pencegahan Lebih Hemat dari Pemadaman
Coba kita bandingkan. Biaya menyiapkan sistem deteksi dini, armada water bombing yang siaga sejak awal, serta infrastruktur pendukung di lahan gambut jauh lebih terjangkau. Bandingkan dengan biaya pemadaman darurat yang bisa mencapai ratusan juta rupiah per operasi. Pemerintah Indonesia idealnya menggeser fokus anggaran dari reaktif ke preventif. Dengan begitu, kejadian karhutla besar seperti yang terjadi di Kalimantan tahun ini tidak terus berulang setiap musim kemarau.
