Korupsi Dana Bantuan Bencana di BNPB: 5 Tersangka Ditahan KPK

Kebaruan. KPK menahan lima tersangka kasus korupsi dana bantuan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga antirasuah itu menetapkan mereka pada 14 Oktober 2026, lalu menahan kelimanya di rumah tahanan KPK. Salah satunya adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. antaranewsdialeksis

Siapa saja tersangka korupsi dana bantuan di BNPB

Berikut kelima tersangka berdasarkan laporan RMOL dan Dialeksis:

Meski begitu, status mereka masih tersangka, bukan terdakwa. Sementara itu, BNPB menyatakan menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah.

Kronologi OTT KPK di BNPB

Penindakan berlangsung pada Selasa (13/10/2026). Tim KPK mengamankan 14 orang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, baik dari unsur BNPB maupun swasta. Setelah itu, gelar perkara membawa kasus dari penyelidikan ke penyidikan.

Perkara ini menyangkut pengadaan barang dan jasa. Menurut dugaan KPK, anggarannya bersumber dari dana siap pakai untuk penanganan bencana. Selain itu, penyidik menyita uang sekitar Rp3,3 miliar, menurut judul pemberitaan ANTARA.

Alasan Sekretaris Utama BNPB tidak menjadi tersangka

Nama Sestama Rustian sempat muncul di antara 14 orang itu. Namun, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan penyidik belum menemukan keterlibatannya dalam dugaan korupsi dana siap pakai. Akibatnya, KPK memeriksa Rustian lalu memulangkannya dengan status saksi.

Dugaan korupsi dana bantuan yang sedang KPK telusuri

Saat ini, penyidik berfokus pada alur uang. KPK menelusuri pembayaran BNPB kepada vendor yang BNPB tunjuk langsung. Selain itu, penyidik mengusut dugaan kesepakatan antara pihak internal BNPB dan vendor dalam pengadaan.

Soal tersangka yang punya hubungan keluarga dengan pimpinan BNPB, KPK menegaskan sikapnya. Menurut Setyo, lembaganya mengejar pelaku perbuatan melawan hukum, siapa pun orangnya.

Apakah korupsi dana bantuan ini berkaitan dengan Kalimantan

Sejauh ini belum ada bukti yang menghubungkannya dengan Kalimantan. Sebelumnya, wartawan bertanya apakah kasus ini berkaitan dengan karhutla di Kalimantan. Setyo menjawab bahwa KPK belum sampai ke tahap lokasi bencana.

Kelak, penyidikan akan memastikan jenis kegiatan, tempat, dan nilainya. Dengan demikian, kasus ini belum bisa disebut korupsi dana bantuan khusus Kalimantan.

Perkembangan yang perlu Anda pantau

Hingga kini, KPK belum membeberkan konstruksi perkara secara rinci. Karena itu, nilai kerugian, lokasi bencana, dan pasal sangkaan masih menunggu keterangan resmi. Sementara itu, hingga Kamis (15/10/2026) pagi, kelima tersangka maupun penasihat hukumnya belum menanggapi dugaan KPK.