Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres ke Prabowo, Ini Alasan dan Sikap Partai

Kebaruan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Istana membenarkannya pada Selasa, 10 November 2026, setelah pertemuan keduanya sekitar 2,5 jam. Namun, keputusan final soal status jabatan Gibran belum muncul.

Isi pertemuan Gibran dan Prabowo di Istana

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan kabar itu di Kompleks Istana Kepresidenan. Menurutnya, Gibran menyatakan niat mundur untuk menghadapi dinamika terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Selain itu, Gibrn meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Prasetyo juga meluruskan kabar bahwa Prabowo menolak niat itu. Menurut dia, Presiden tidak menolak dan memberi banyak saran. Meski begitu, Istana belum menyampaikan keputusan lanjutan. Prasetyo pun belum bisa memastikan dampaknya terhadap hubungan politik keduanya.

Putusan MA dan MK di balik niat mundur Gibran

Pemicunya adalah Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang terbit pada 30 Oktober. MA mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran batal demi hukum. Surat itu menjadi dokumen pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Putusan tersebut juga memerintahkan penarikan dan pemusnahan surat itu.

Sebelumnya, MK menolak permohonan diskualifikasi Gibrn dalam sengketa hasil pilpres. Namun, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri Gibran. Majelis juga mengaitkan batas pemeriksaan perkara dengan pelantikan Gibrn pada 20 Oktober 2024. Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan putusan MA tidak membuat lembaganya melihat masalah pada tahapan pemilu.

Sikap partai dan pendukung Gibran

Respons fraksi di DPR belum seragam. PDIP mendorong hak angket dan desakan mundur, tetapi Sekjen Hasto Kristiyanto mengakui partainya tidak bisa bergerak sendiri. PKS menilai akan bijaksana jika Gibran mundur. Jika tidak, PKS mendorong Hak Menyatakan Pendapat (HMP). PKB sedang mengkaji opsi hak angket, sedangkan Golkar mengaku terkejut dan mempelajari putusan lengkap. Gerindra menghormati putusan MA, membebaskan kadernya berpendapat, dan merumuskan sikap fraksi.

Di sisi lain, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dan Ketua Umum Militan Gibrn 08 Andi Azwan menilai putusan MA tidak otomatis memaksa Gibrn meninggalkan jabatan. Pada 10 November, anggota Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo membentangkan poster “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan” usai rapat paripurna. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan DPR akan membahas persoalan ini setelah reses.

Mekanisme jika Wakil Presiden berhenti

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur kekosongan jabatan Wakil Presiden. MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Hingga kini, Istana belum menyampaikan langkah politik berikutnya.