Gaji Hakim Naik 300% tapi Gaji Guru Tidak Ada Anggarannya? Ini Potret Buram Prioritas APBN Kita

Kebaruan.com Di negeri ini, ada satu pola yang terus berulang dan terus memancing pertanyaan yang sama. Uang ada untuk banyak hal. Tapi untuk guru — profesi yang paling bertanggung jawab atas masa depan bangsa — jawabannya selalu sama: tidak ada anggaran (APBN).

Postingan yang belakangan ramai beredar di media sosial merangkum ironi ini dengan cara yang menohok. Sepuluh poin perbandingan kebijakan anggaran yang membuat banyak orang berhenti sejenak dan berpikir ulang tentang ke mana sebenarnya uang negara ini mengalir.

Gaji Hakim Naik 300% — dan Itu Bukan Masalah

Mari mulai dari fakta yang paling mengejutkan.

Pemerintah menaikkan gaji hakim hingga 300 persen. Keputusan itu memang menuai perdebatan — tapi dari sudut pandang penegakan hukum, ada argumen yang masuk akal di baliknya. Hakim yang sejahtera secara finansial lebih kecil kemungkinannya tergoda praktik korupsi.

Masalahnya bukan pada kenaikan gaji hakim itu sendiri. Masalahnya ada pada apa yang terjadi setelahnya — atau lebih tepatnya, apa yang tidak terjadi untuk kelompok profesi lain yang sama-sama vital.

Triliunan Mengalir ke Berbagai Program — Ini Datanya

Coba perhatikan deretan angka berikut ini:

Anggaran MBG mencapai Rp1,2 triliun per hari. Program Makan Bergizi Gratis memang ambisius dan punya niat baik. Tapi ketika angka hariannya sebesar itu, wajar kalau publik mulai bertanya soal efisiensi dan akuntabilitasnya — apalagi setelah kasus motor listrik BGN dan dugaan korupsi yang menyertainya mencuat ke permukaan.

KOPDES mendapat anggaran Rp3 miliar per toko. Koperasi Desa sebagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat jelas punya urgensinya. Tapi apakah Rp3 miliar per unit adalah angka yang sudah melalui kajian mendalam? Pertanyaan itu masih menggantung.

Motor listrik untuk BGN: 1 triliun rupiah. Dan kita semua tahu bagaimana cerita itu berakhir — ribuan unit masih tersegel di gudang Sentul, sementara Kejaksaan Agung aktif mengusut dugaan penggelembungan harga.

Nyuap Mahasiswa Rp300 Juta, Demo Bisa Dibiayai Rp100 Ribu per Orang

Dua poin ini yang paling banyak menyulut reaksi di media sosial.

Pertama, kabar soal uang yang beredar di kalangan mahasiswa usai pertemuan dengan pejabat negara — nominalnya disebut sekitar Rp300 juta untuk satu kelompok. Kasus BEM UBK yang viral belakangan ini menjadi salah satu bukti nyata bagaimana uang bisa masuk ke lingkaran gerakan mahasiswa dengan cara yang tidak transparan.

Kedua, narasi soal demonstrasi yang disebut bisa “dibiayai” — lengkap dengan wajan dan jajan untuk peserta. Ini bukan tuduhan kosong. Beberapa kasus di lapangan memang memperlihatkan bahwa ada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memobilisasi massa dengan imbalan materi.

Kedua fenomena ini sama-sama mengkhawatirkan. Yang satu mencederai independensi mahasiswa. Yang lain merusak kredibilitas gerakan rakyat.

Kabinet Gemuk 103 Orang — Biaya Operasionalnya Tidak Kecil

Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinet dengan 103 menteri dan wakil menteri — rekor tersendiri dalam sejarah pemerintahan Indonesia.

Ini bukan sekadar soal jumlah. Setiap anggota kabinet membawa konsekuensi anggaran: gaji, tunjangan, staf khusus, kendaraan dinas, biaya operasional kantor, perjalanan dinas, dan seterusnya.

Kalikan semua itu dengan 103 orang. Hasilnya? Angka yang tidak kecil, dan sepenuhnya berasal dari APBN.

Plesiran ke Luar Negeri Terus — Sementara Rakyat Menunggu

Kunjungan kerja ke luar negeri memang bagian dari diplomasi. Tidak ada yang salah dengan itu.

Tapi frekuensi dan skala perjalanan ke luar negeri pejabat tinggi negara dalam beberapa bulan terakhir mulai menarik perhatian publik. Terutama ketika pulang dari perjalanan itu, kabar gembira yang dibawa tidak selalu sebanding dengan biaya yang sudah dikeluarkan.

Rakyat tidak anti terhadap diplomasi. Mereka hanya ingin melihat hasilnya nyata dan terasa langsung di kehidupan sehari-hari.

Dan Untuk Guru — Uangnya Gak Ada

Inilah poin yang paling menyentuh dan paling perlu mendapat perhatian serius.

Guru adalah fondasi segalanya. Tanpa guru yang kompeten dan sejahtera, tidak ada dokter, tidak ada insinyur, tidak ada hakim, tidak ada menteri. Semua profesi besar di negeri ini pernah duduk di bangku sekolah dan belajar dari seorang guru.

Tapi ketika diskusi soal kenaikan gaji guru mencuat, jawaban yang muncul selalu sama: tidak ada anggaran.

Padahal data menunjukkan fakta yang berbeda. Anggaran pendidikan Indonesia memang dialokasikan 20% dari APBN — angka yang besar di atas kertas. Tapi sebagian besar porsi itu mengalir ke pos-pos lain, bukan langsung ke tangan guru di garis terdepan pendidikan.

Guru honorer di daerah terpencil masih banyak yang menerima gaji di bawah Rp1 juta per bulan. Sementara di Jakarta, satu malam gala dinner pejabat negara bisa menghabiskan anggaran yang nilainya ratusan kali lipat dari itu.

Ini Bukan Soal Siapa yang Salah

Artikel ini bukan untuk menyerang siapapun secara personal. Politik selalu kompleks, dan setiap keputusan anggaran pasti melibatkan pertimbangan yang tidak sederhana.

Tapi ada pertanyaan mendasar yang perlu terus disuarakan: Siapa yang sebenarnya paling berhak mendapat prioritas dalam APBN negara ini?

Kalau jawabannya adalah rakyat — maka guru, tenaga kesehatan di pelosok, dan petani gurem harus berada di barisan paling depan dalam setiap rapat penentuan anggaran.

Bukan di urutan terakhir dengan catatan kaki: uangnya gak ada.

Apa yang bisa kita lakukan?

Sebagai warga negara, kita punya beberapa pilihan konkret:

Ikuti perkembangan pembahasan APBN di DPR — dokumennya publik dan bisa diakses siapapun.

Dukung gerakan advokasi kesejahteraan guru yang sudah berjalan di berbagai daerah.

Gunakan hak pilih dengan cerdas — karena setiap kebijakan anggaran yang kamu baca hari ini adalah hasil dari pilihan yang dibuat di bilik suara beberapa tahun lalu.

Suarakan lewat kanal yang tepat — media sosial punya kekuatan, tapi pastikan yang kamu sebarkan adalah fakta, bukan sekadar emosi.

Isu prioritas APBN dan kesejahteraan guru adalah percakapan yang tidak boleh berhenti. Pantau terus analisis kebijakan publik terbaru hanya di sini.