Indonesia Hiperinflasi? Ini Dampaknya ke Harga dan Tabungan
- account_circle Firmansyah
- calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
- visibility 31
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kebaruan. Jika Indonesia terjerumus ke hiperinflasi, harga barang bisa melonjak lebih dari 50 persen dalam sebulan. Tabungan menyusut jadi nyaris tak berharga, dan rupiah perlahan ditinggalkan sebagai alat bayar. Skenario ini bukan fiksi. Indonesia pernah menjalaninya pada 1960-an, dan kondisi hari ini sangat jauh dari situ.
Batas Hiperinflasi dan Posisi Indonesia Sekarang
Ekonom memakai patokan klasik dari Phillip Cagan. Menurut Steve Hanke dari Cato Institute, sebuah episode baru masuk kategori hiperinflasi bila inflasinya minimal 50 persen per bulan. Bandingkan dengan data terbaru. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Oktober 2026 sebesar 3,23 persen, sementara kenaikan bulanannya hanya 0,22 persen. Artinya, laju hiperinflasi lebih dari 200 kali lipat angka bulanan Indonesia saat ini.
Meski begitu, angka 3,23 persen sudah mendekati batas atas sasaran inflasi nasional 3,5 persen. Pemicunya harga pangan dan bensin.
Dampak Hiperinflasi bagi Warga
Pada fase ini, harga berubah dalam hitungan hari, bahkan jam. Gaji bulanan kehilangan daya beli sebelum pemiliknya sempat berbelanja. Tabungan dan deposito rupiah tergerus paling cepat, sedangkan pensiun dan asuransi kehilangan makna. Debitur rupiah untung karena utangnya menyusut, tetapi pemberi pinjaman menanggung rugi besar.
Perilaku warga ikut berubah. Orang memborong beras, emas, dan dolar begitu menerima uang. Pedagang menahan stok karena takut harga esok lebih tinggi, sehingga barang makin langka. Transaksi bergeser ke barter dan mata uang asing.
Pengalaman Pahit Indonesia pada 1960-an
Sejarah memberi gambaran konkret. Catatan Bank Indonesia lewat DDTCNews menunjukkan inflasi mencapai 594 persen pada 1965 dan 635 persen pada 1966. Pemerintah Orde Lama mencetak rupiah untuk membiayai proyek mercusuar dan belanja politik. Defisit anggaran, menurut Tirto, naik dari 29,7 persen pada 1961 menjadi 63,4 persen pada 1965.
Pemerintah mencoba menambal kondisi dengan sanering. Pada 13 Desember 1965, pemerintah memotong nilai rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1. Efeknya tidak bertahan. Harga bensin sempat melompat dari Rp4 menjadi Rp250 per liter. Pada Januari 1966 harga naik lagi 400 persen, lalu pemerintah memangkasnya separuh karena warga menjerit.
Ekonomi dan Politik Ikut Goyah
Hiperinflasi jarang berhenti di urusan harga. Investor menarik dana, kredit macet, dan penerimaan pajak kehilangan nilai riilnya. Pemerintah makin tergoda mencetak uang, sehingga lingkarannya makin ketat.
Zimbabwe menunjukkan ujung terburuknya. Menurut studi Hanke dan Kwok, inflasi bulanan negara itu memuncak di 79,6 miliar persen pada pertengahan November 2008, sampai warga menolak memakai mata uangnya sendiri. Fortune IDN mengutip mantan pejabat Bank Indonesia yang menyebut hiperinflasi biasanya berakhir dengan perubahan sistem politik. Hal itu terjadi di Indonesia saat Orde Lama tumbang pada 1966.
Jalan Pulih yang Mahal
Indonesia keluar dari lubang itu lewat Paket Oktober 1966, yang menggabungkan pengetatan anggaran, pelepasan kontrol harga, dan bunga tinggi. Hasilnya terukur. Inflasi turun dari 635,3 persen pada 1966 menjadi 9,9 persen pada 1969. Namun ongkosnya berat: bertahun-tahun stagnasi dan kepercayaan publik yang nyaris habis.
Pelajarannya sederhana. Bank sentral yang independen dan anggaran yang disiplin menjadi pagar utama. Selama keduanya terjaga, hiperinflasi di Indonesia tetap berada di wilayah risiko ekstrem, bukan prediksi.
- Penulis: Firmansyah
