Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Tarif Transjabodetabek Bakal Naik, Pemprov DKI Siapkan Skema Baru Berdasarkan Jarak Tempuh

Tarif Transjabodetabek Bakal Naik, Pemprov DKI Siapkan Skema Baru Berdasarkan Jarak Tempuh

  • account_circle Firmansyah
  • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
  • visibility 210
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kebaruan.com Tarif Transjabodetabek dipastikan akan mengalami perubahan dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji skema tarif baru yang mempertimbangkan jarak perjalanan dan kualitas layanan yang diterima penumpang.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Pramono Anung Wibowo saat memberikan penjelasan mengenai perkembangan layanan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga.

Menurut Pramono, tarif yang saat ini berlaku dinilai belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik layanan untuk rute-rute jarak jauh, khususnya jalur yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan bandara.

Tarif Rp3.500 Dinilai Tidak Lagi Relevan

Pramono mencontohkan rute Blok M menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang saat ini masih menggunakan tarif yang sama dengan layanan Transjakarta reguler.

Menurutnya, sulit membandingkan perjalanan menuju bandara dengan layanan transportasi dalam kota yang memiliki jarak lebih pendek.

Ia menilai biaya operasional, waktu tempuh, serta fasilitas yang diberikan kepada penumpang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan harga tiket. Karena itu, pemerintah daerah melihat perlunya penyesuaian agar sistem tarif menjadi lebih proporsional.

Skema Baru Berdasarkan Jarak dan Layanan

Rencana perubahan tarif Transjabodetabek tidak hanya berfokus pada kenaikan harga. Pemprov DKI juga ingin menerapkan sistem yang lebih adil bagi pengguna.

Dalam skema yang sedang dibahas, tarif akan disesuaikan dengan panjang perjalanan dan karakteristik masing-masing rute. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan layanan transportasi modern yang menghubungkan berbagai wilayah di Jabodetabek.

Dengan sistem tersebut, penumpang yang melakukan perjalanan lebih jauh akan membayar tarif yang berbeda dibanding pengguna dengan rute pendek.

Kisaran Tarif Masih Dalam Pembahasan

Pemerintah daerah mengungkapkan bahwa besaran tarif baru belum diputuskan secara final. Namun, sejumlah opsi yang sedang dibahas berada pada kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 untuk beberapa rute tertentu.

Pramono menjelaskan bahwa keputusan akhir akan mempertimbangkan hasil evaluasi operasional setelah layanan berjalan selama beberapa bulan.

Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah memperoleh data yang cukup mengenai jumlah penumpang, biaya operasional, serta respons masyarakat terhadap layanan baru.

Rute Bandara Jadi Sorotan

Salah satu layanan yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini adalah rute SH2 Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang mulai beroperasi sejak 12 Maret 2026.

Rute tersebut mendapat sambutan positif karena memberikan alternatif transportasi publik yang lebih terjangkau dibanding moda transportasi lainnya menuju bandara.

Keberadaan layanan ini juga mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta kemacetan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Tetap Mengutamakan Keterjangkauan

Meski ada rencana penyesuaian, Pemprov DKI menegaskan bahwa aspek keterjangkauan tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah ingin memastikan masyarakat masih dapat menikmati layanan transportasi publik dengan biaya yang wajar. Selain itu, tarif yang tepat juga diharapkan mampu mendukung keberlanjutan operasional layanan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada penumpang.

Kebijakan mengenai tarif Transjabodetabek ini menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Dengan layanan yang semakin luas dan terintegrasi, pemerintah berharap mobilitas warga Jabodetabek menjadi lebih efisien, nyaman, dan ramah lingkungan.

Keputusan final mengenai tarif Transjabodetabek diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat setelah seluruh proses evaluasi dan kajian selesai dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama pihak terkait.

  • Penulis: Firmansyah

Rekomendasi Untuk Anda

  • iPhone Duo Resmi Meluncur, Ini Wujud Ponsel Lipat Pertama Apple

    iPhone Duo Resmi Meluncur, Ini Wujud Ponsel Lipat Pertama Apple

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2026
    • account_circle Akmal
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Kebaruan. Apple akhirnya memperkenalkan iPhone Duo setelah bertahun-tahun diselimuti rumor. Raksasa teknologi asal Cupertino itu memamerkan ponsel lipat pertamanya dalam gelaran “Surprise and Shine” pada Rabu (9/9/2026) waktu setempat. Nama iPhone Duo sendiri sempat diragukan banyak pihak. Sebagian besar bocoran sebelumnya justru menyebut nama iPhone Ultra atau iPhone Fold. Desain Layar Ganda yang Ditunggu Bertahun-tahun […]

  • Gaji Karyawan Kopdes Merah Putih: Segini Kisaran dari Manajer sampai Staf Operasional

    Gaji Karyawan Kopdes Merah Putih: Segini Kisaran dari Manajer sampai Staf Operasional

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • account_circle Firmansyah
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Kebaruan. Gaji karyawan Kopdes Merah Putih jadi pertanyaan yang terus muncul sejak pemerintah membuka ribuan formasi kerja di program koperasi desa ini. Sampai sekarang, belum ada angka baku yang berlaku seragam di seluruh Indonesia. Besarannya bergantung pada posisi, kemampuan keuangan koperasi, dan hasil rapat anggota di masing-masing daerah. Manajer: Posisi dengan Gaji Paling Jelas Di […]

  • Komisi Pemberantasan Korupsi Tangkap 5 ASN BPK, Diduga Terkait Suap Pemkab Muara Enim

    Komisi Pemberantasan Korupsi Tangkap 5 ASN BPK, Diduga Terkait Suap Pemkab Muara Enim

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Firmansyah
    • visibility 191
    • 0Komentar

    Kebaruan.com Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pihak di Sumatera Selatan. Kali ini, lembaga antirasuah tersebut melakukan operasi penangkapan terhadap lima aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah tersebut menjadi kelanjutan dari operasi tangkap tangan yang sebelumnya dilakukan di Kabupaten Muara Enim. Dalam […]

  • Panduan Lengkap Cek Bansos Mei 2026: PKH Tahap 2 Cair dan Aturan Tegas Pencoretan KPM Judol

    Panduan Lengkap Cek Bansos Mei 2026: PKH Tahap 2 Cair dan Aturan Tegas Pencoretan KPM Judol

    • calendar_month Jumat, 15 Mei 2026
    • account_circle Firmansyah
    • visibility 326
    • 0Komentar

    Kebaruan.com Kementerian Sosial (Kemensos) membawa kabar gembira bagi masyarakat dengan memastikan penyaluran bantuan sosial tetap berjalan lancar sepanjang Mei 2026 ini. Bagi Anda yang menantikan bantuan, sangat penting untuk segera melakukan cek bansos secara mandiri agar mengetahui jadwal pencairan masing-masing. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab kita sapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah telah […]

  • Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi Mundur, Buntut Kasus Klaster Mewah Lapas Cibinong

    Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi Mundur, Buntut Kasus Klaster Mewah Lapas Cibinong

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2026
    • account_circle Firmansyah
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Kebaruan. Jabatan tertinggi di dunia pemasyarakatan Indonesia kini kosong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Mashudi resmi mengundurkan diri, buntut terbongkarnya fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menerima surat pengunduran diri tersebut, Kamis (1/10/2026). “Hari ini Bapak Menteri Imipas telah menerima surat pengunduran diri Bapak Mashudi sebagai […]

  • Kementerian Haji Ancam Cabut Izin KBIH yang Diduga Menipu Jemaah hingga Rp1,4 Miliar

    Kementerian Haji Ancam Cabut Izin KBIH yang Diduga Menipu Jemaah hingga Rp1,4 Miliar

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle Firmansyah
    • visibility 194
    • 0Komentar

    Kementerian Haji dan Umrah memastikan akan mengambil langkah tegas terhadap kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) yang diduga terlibat dalam kasus penipuan layanan badal dan dam. Dugaan praktik tersebut disebut telah merugikan ratusan jemaah dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar. Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak yang memanfaatkan […]

expand_less