Korupsi Motor Listrik MBG Terkuak: Menkeu Akui Kecele, Kejagung Usut Pengadaan BGN

Kebaruan.com Bayangkan ribuan sepeda motor listrik MBG berderet rapi di dalam gudang — masih terbungkus plastik, belum pernah dipakai, dan kini terseret kasus korupsi besar.

Itulah kondisi nyata yang terjadi di kawasan industri Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan unit motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) masih terparkir di sana, tak bergerak, sementara Kejaksaan Agung (Kejagung) aktif mengusut dugaan penggelembungan anggaran dalam pengadaannya.

Kasus ini kini menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) — program andalan pemerintah yang justru ternoda oleh praktik yang diduga menyimpang sejak awal.

Menkeu Purbaya: Kami Sudah Tolak, Tapi Tahu-Tahu Keluar di Maret

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menutup-nutupi situasi ini. Dalam rapat kerja bersama DPD RI pada Senin, 22 Juni 2026, ia mengakui pemerintah sempat kaget menemukan realisasi pembelian motor listrik yang sebelumnya sudah ditolak.

“Jadi pada waktu itu diputuskan sudah ditolak. Kita juga nggak tahu, tahu-tahu keluar di bulan Maret ada pembelian,” ujar Purbaya terus terang.

Lebih mengejutkan lagi, ia sempat ingin bilang “tidak tahu” atau “kecele” — tapi urung setelah Sekjennya menyarankan untuk tidak menggunakan diksi itu. Meski begitu, Purbaya langsung mengakui: itulah yang sesungguhnya terjadi.

Ini bukan kalimat basa-basi. Ini pengakuan dari pejabat tertinggi di Kementerian Keuangan bahwa ada yang lolos dari pengawasan.

Anggaran Lolos Tanpa Persetujuan — Pihak Internal Kemenkeu Kena Tindak

Setelah temuan itu mencuat, Purbaya mengambil langkah tegas. Pihak-pihak di internal Kementerian Keuangan yang terlibat dalam proses pelolosan anggaran pengadaan motor listrik BGN langsung mendapat sanksi.

“Ya sudah kita tindak pihak-pihak yang terlibat di Kementerian Keuangan berkaitan dengan itu,” tegasnya.

Ini sinyal penting: pemerintah tidak membiarkan celah administratif berlalu begitu saja. Tapi pertanyaan yang muncul di benak publik tetap sama — bagaimana bisa anggaran yang sudah ditolak tetap bisa cair dan terealisasi?

Itulah yang kini menjadi fokus penyidikan Kejagung.

Duduk Perkara: Motor Listrik Emmo JVX GT yang Tak Pernah Dipakai

Motor listrik yang kini menjadi barang bukti potensial adalah unit Emmo JVX GT berwarna biru-hitam. Kendaraan jenis trail dan matik itu awalnya dirancang untuk mendukung distribusi logistik program MBG ke berbagai titik dapur.

Namun sejak pengadaan berlangsung pada Maret 2026, kendaraan itu tidak pernah beroperasi. Ribuan unit hanya tersimpan di gudang kawasan Sentul, sebagian masih terbungkus plastik.

Dugaan markup harga pengadaan pun mencuat. Nama Dadan pernah disebut dalam konteks harga motor listrik yang mencapai Rp 42 juta per unit — angka yang langsung memantik pertanyaan soal kewajaran harga.

Kejagung: Tidak Semua Motor Listrik Akan Disita

Meski kasus ini melibatkan ribuan unit kendaraan, Kejagung memastikan tidak akan menyita seluruh motor listrik BGN tersebut.

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa fokus penyidikan bukan pada fisik kendaraan secara keseluruhan. Penyidik hanya memerlukan bukti-bukti yang menggambarkan proses pengadaan yang diduga bermasalah.

“Kami hanya membutuhkan jejak-jejak langkah pengadaan ini, sehingga tidak perlu semua motor itu akan dilakukan penyitaan,” kata Syarief dalam konferensi pers, Jumat 12 Juni 2026.

Artinya, ribuan motor listrik itu tidak otomatis menjadi barang sitaan negara. Tapi nasib akhirnya tetap menggantung — selama proses hukum berjalan, kendaraan itu pun ikut tertahan di gudang.

Pelajaran Mahal dari Program MBG

Menkeu Purbaya menyebut kasus ini sebagai pelajaran penting bagi pemerintah. Dan memang, skandal motor listrik MBG ini membuka pertanyaan yang lebih luas:

Seberapa kuat sistem pengawasan anggaran kita? Bagaimana sebuah pengadaan yang sudah ditolak bisa tetap lolos dan cair?

Program Makan Bergizi Gratis lahir dengan tujuan mulia — memastikan generasi muda Indonesia mendapat asupan gizi yang layak. Tapi ketika implementasinya justru tersandung dugaan korupsi sejak tahap awal, kepercayaan publik ikut terkikis.

Kasus ini bukan sekadar soal motor listrik yang mangkrak. Ini soal akuntabilitas, integritas pengadaan, dan komitmen nyata pemerintah dalam mengelola anggaran publik.

Perkembangan kasus korupsi MBG terus bergulir. Pantau terus berita terbaru seputar penyidikan Kejagung dan nasib program Makan Bergizi Gratis di sini.