Prabowo Cerita “Suara dari Atas” saat Memilih Suyudi Kapolri
- account_circle Firmansyah
- calendar_month Sabtu, 14 Nov 2026
- visibility 31
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kebaruan. Prabowo mengaku memilih Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri setelah mendengar “suara dari atas”. Presiden menyampaikannya dalam sambutan di Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Ia juga mengaku hampir tidak mengenal Suyudi saat itu.
Poin utama
- Prabowo mengatakan hanya pernah bertemu Suyudi sekali dalam belasan tahun.
- Beberapa nama calon Kapolri sempat disodorkan, tetapi belum ada yang terasa cocok.
- Suyudi resmi dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026, menggantikan Listyo Sigit Prabowo.
Cerita Prabowo di Palu
Menurut Prabowo, nama demi nama yang ia terima belum membuatnya yakin. Lalu ia bertanya soal sosok Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang saat itu dijabat Suyudi. Ajudan menjawab bahwa Suyudi berasal dari Pandeglang, Banten, dan Prabowo langsung memutuskan menunjuknya.
Prabowo ingat pernah melihat Suyudi saat masih berpangkat Kapolres. Soal asal keputusan itu, ia menyebutnya sebagai suara yang kadang ia dengar tanpa tahu sumbernya.
Penilaian Prabowo terhadap Suyudi kini positif. Ia menyebut Suyudi sosok yang membanggakan, melegakan, dan menyejukkan. Prabwo juga mengaku bersyukur, dengan kalimat bahwa “negara terselamatkan”.
Dari Kepala BNN ke Kapolri
Sebelum memimpin Polri, Suyudi mengepalai BNN. Ia menggantikan Listyo Sigit Prabwo, yang dalam pernyataan Presiden masuk daftar perwira yang ia pertimbangkan penggantinya. Belum genap dua bulan menjabat, Suyudi sudah menghadapi perkara besar.
Konteks: Kasus Dugaan Penyadapan
Pujian Prabowo muncul di tengah penyidikan dugaan penyadapan ilegal. Kasus ini terungkap dari informasi seorang pelapor yang identitasnya dirahasiakan pada 30 Oktober 2026. Polri menetapkan empat tersangka: Listyo Sigit Prabwo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Di hadapan Komisi III DPR pada Kamis (12/11), Suyudi memaparkan dugaan peran masing-masing. Menurut penyidik, Listyo diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan. Ia juga disebut sebagai penerima akhir hasil penyadapan. Sasarannya meliputi Presiden, lingkar istana, kementerian, anggota DPR, dan partai politik.
Semua ini masih berstatus dugaan. Sidang etik terhadap Listyo dijadwalkan berlangsung pekan depan. Penyidik menerapkan Pasal 258 KUHP terkait penyadapan ilegal, dan proses hukum belum selesai.
Yang Belum Dijelaskan
Prabowo tidak merinci siapa atau apa yang ia maksud dengan “suara dari atas”. Laporan media sejauh ini hanya mengutip pidatonya dan belum memuat penjelasan lanjutan dari Istana. Tanggapan pihak-pihak yang terkait kasus penyadapan juga belum tercantum dalam laporan yang saya baca.
- Penulis: Firmansyah
