Prabowo Minta Maaf di KTT ASEAN atas Kabut Asap Karhutla
- account_circle Firmansyah
- calendar_month 21 jam yang lalu
- visibility 18
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kebaruan. Prabowo meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyeberang dari Indonesia. Ia menyampaikannya dalam intervensi pada sesi pleno KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu malam (15/11/2026). Di forum yang sama, Presiden memaparkan langkah hukum terhadap perusahaan dan harga yang dibayar para petugas di lapangan.
Dua Kalimat yang Jadi Sorotan
Prabowo menyebut kebakaran berskala besar itu butuh hampir empat bulan untuk dikendalikan, dan asapnya sampai ke Malaysia dan Singapura. Ia kemudian menyatakan kejadian itu “bukan kesalahan kami”, tetapi tetap memohon maaf. Ia juga menegaskan pemerintah sudah melakukan yang terbaik.
Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, ia meminta maaf jika peristiwa ini menimbulkan penderitaan bagi warga dua negara tetangga. Prabowo bersyukur situasi kini terkendali di tengah El Nino terparah dalam 50 tahun terakhir.
Angka dari Prabowo: Petugas dan Korban
- 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan dikerahkan.
- 16 petugas meninggal dan banyak lainnya terluka.
- Dua helikopter hilang dalam operasi penanganan.
Angka dari Prabowo: Penindakan Perusahaan
- Pemerintah mencabut 17 konsesi perusahaan.
- 11 perusahaan sudah berstatus terdakwa dan 23 lainnya masuk daftar yang akan didakwa.
- Secara keseluruhan, kepolisian menyelidiki 104 perusahaan.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak menoleransi perusahaan yang terbukti terlibat.
Dari Memadamkan ke Mencegah
Prabowo menilai penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman setelah api muncul. Ia berharap pemerintah bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dengan lebih baik.
Catatan dari Dalam Negeri
Permintaan maaf itu datang saat api belum sepenuhnya padam. Tribunnews melaporkan 989 titik panas masih terpantau di 24 provinsi. Komnas HAM juga menilai karhutla mencerminkan kegagalan negara melindungi hak rakyat.
Dua sudut pandang itu berjalan berdampingan: pemerintah menyebut situasi terkendali dan penindakan berjalan, sementara kritik menyoroti dampak bagi warga dan kesiapan pencegahan.
- Penulis: Firmansyah
