Syarat Wakil Presiden Bolehkah Rakyat Biasa Jadi Wapres?
- account_circle Firmansyah
- calendar_month 12 jam yang lalu
- visibility 8
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kebaruan. Warga biasa boleh menjadi wakil presiden, selama memenuhi semua syarat hukum. Daftar syarat di UU Pemilu tidak mewajibkan calon menjabat di pemerintahan atau menjadi anggota partai. Namun, seseorang tidak bisa mendaftar sendiri. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai peserta pemilu. Karena itu, syarat wakil presiden hanyalah separuh jawabannya. Separuh lainnya adalah pintu pencalonan.
Syarat Wakil Presiden Menurut UU Pemilu
Pasal 6 UUD 1945 menetapkan syarat dasar, sedangkan Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 merincinya. Kalau dikelompokkan, syaratnya mencakup:
- Kewarganegaraan. Calon harus warga negara Indonesia sejak lahir, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, dan pasangan hidupnya juga warga negara Indonesia.
- Integritas. Calon tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan korupsi atau tindak pidana berat, dan tidak pernah dipidana penjara lima tahun atau lebih berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.
- Kesehatan. Calon mampu secara rohani dan jasmani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- Administrasi dan pajak. Calon terdaftar sebagai pemilih, memiliki NPWP, telah membayar pajak lima tahun terakhir, dan melaporkan kekayaannya.
- Keuangan. Calon tidak sedang pailit dan tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara.
- Visi. Calon memiliki visi, misi, dan program menjalankan pemerintahan.
Usia dan Pendidikan
Dua syarat ini paling sering memicu perdebatan. Pasal 169 huruf q kini berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada. Sementara itu, pendidikan paling rendah adalah tamat SMA atau sederajat. Pada 2025, MK menolak permohonan yang meminta syarat itu dinaikkan menjadi sarjana.
Dokumen kelulusan juga berperan penting. Dalam putusan Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran memiliki ijazah luar negeri yang disetarakan SMA, namun tidak mendiskualifikasinya karena statusnya kini sudah wapres.
Bolehkah Rakyat Biasa Jadi Wapres? Dua Pintu Masuk
Pintu pertama: pilpres. Pasangan calon wajib diusulkan oleh partai atau gabungan partai, sehingga calon independen tidak bisa maju. Namun, calon tidak harus menjadi kader partai.
Pintu kedua: kekosongan jabatan. Saat ini, jalur inilah yang berjalan. Menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua nama calon, lalu MPR memilih satu di antaranya. Karena itu, rakyat tidak mengajukan diri. Presiden yang menyodorkan nama.
Prabowo telah meminta partai pengusung menyiapkan usulan nama sebelum ia menentukan dua calon. Menurut Zulkifli Hasan, partai koalisi sepakat mengusulkan calon dari Gerindra.
Jadwal dan Verifikasi Saat Ini
MPR memberi tenggat kepada Presiden Prabowo untuk menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran paling lambat 25 November 2026. Sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
Setiap calon harus memenuhi sekitar 22 persyaratan, dan tim verifikasi yang dibentuk MPR akan memeriksanya. Pemeriksaan itu mencakup keabsahan ijazah dan rekam medis. Tim verifikasi beranggotakan 36 orang.
Ringkasnya, hukum membuka pintu bagi warga biasa. Namun, pintu itu hanya terbuka lewat partai atau lewat usulan Presiden.
- Penulis: Firmansyah
