Kebaruan.com Indonesia dan Filipina baru saja mencapai kesepakatan strategis terkait kerja sama imbal dagang atau sistem barter. Langkah ini bertujuan meningkatkan volume perdagangan bilateral secara signifikan tanpa perlu melibatkan mata uang dolar AS sebagai alat tukar utama. Kesepakatan tersebut diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Trade Barter Indonesia bersama mitra usaha dari Filipina.
Fokus Sektor Industri dan Manufaktur
Skema barter ini mencakup beberapa sektor industri krusial bagi kedua negara. Pada industri tekstil, Indonesia berencana mengimpor serat abaka dari Filipina sebagai bahan baku utama. Serat tersebut kemudian diolah oleh berbagai perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI). Setelah menjadi produk jadi berkualitas, barang tersebut akan diekspor kembali ke pasar Filipina.
Selain tekstil, kerja sama ini juga menyasar sektor manufaktur logam berat. Indonesia melalui Krakatau Steel akan mengolah bijih besi yang didatangkan langsung dari Filipina menjadi produk baja siap pakai. Sama seperti skema tekstil, produk baja hasil olahan ini nantinya dikirim kembali ke Filipina sebagai bagian dari kontrak imbal dagang.
Alternatif Strategis di Tengah Tekanan Ekonomi
Pemerintah memandang mekanisme barter ini sebagai alternatif strategis yang sangat relevan saat ini. Langkah ini berfungsi mendorong pertumbuhan ekspor nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing. Strategi ini menjadi sangat krusial di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat terjadi.
Kesepakatan ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi kedua belah pihak. Total potensi transaksi dari kedua kesepakatan tersebut mencapai US$350 juta atau setara dengan Rp6,34 triliun per tahun. Implementasi sistem imbal dagang ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik bagi Indonesia di masa mendatang.
Kedepannya, pemerintah optimistis model kerja sama seperti ini bisa diperluas ke berbagai negara lain untuk memperkuat posisi ekspor Indonesia di pasar regional. Sinergi antar pelaku usaha dan dukungan kebijakan pemerintah menjadi kunci utama keberhasilan program ini dalam menjaga keseimbangan neraca perdagangan nasional.
