Sekolah Rakyat: Program Pendidikan Gratis Prabowo untuk Anak Keluarga Miskin

Kebaruan. Sekolah Rakyat kini beroperasi di 166 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota. Presiden Prabowo Subianto meresmikan program ini serentak pada 12 Januari 2026, dengan acara utama dipusatkan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Untuk menjaring peserta, pemerintah memakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama. Selain itu, Sekolah Rakyat menerapkan sistem asrama penuh sehingga siswa tinggal di lokasi sekolah selama masa pendidikan berlangsung.

Konsep dan Jenjang Pendidikan

Kementerian Sosial mengatur program ini lewat Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025. Berdasarkan aturan itu, Sekolah Rakyat terbagi menjadi tiga jenjang. Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) menampung siswa setingkat SMP, sementara Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) menampung siswa setingkat SMA. Adapun Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) menggabungkan dua jenjang sekaligus dalam satu lokasi.

Sekolah Rakyat tidak berdiri sekaligus, melainkan berjalan bertahap dalam tiga fase. Tahap 1A membuka 63 titik pada 14 Juli 2025, kemudian Tahap 1B menyusul dengan 37 titik pada 1 Agustus 2025. Setelah itu, Tahap 1C melengkapi 66 titik pada September 2025. Ketiga tahap tersebut akhirnya membentuk total 166 titik rintisan yang beroperasi sampai sekarang.

Sebaran Lokasi dan Fasilitas

Pulau Jawa menampung sebaran terbanyak dengan 70 titik, sedangkan Sumatera menyusul dengan 35 titik. Di sisi lain, Sulawesi mencatat 28 titik, Kalimantan 13 titik, dan Maluku 7 titik, sementara pulau-pulau lain menampung sisanya guna menjangkau daerah tertinggal.

Setiap Sekolah Rakyat rintisan memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, ditambah Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dan aset pemerintah daerah. Dengan begitu, siswa mendapat akses ke kelas, laboratorium komputer, dan perpustakaan. Fasilitas lain mencakup laboratorium biologi, teater mini, ruang makan, hingga asrama — semuanya sempat ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo saat kunjungannya ke SRT 9 Banjarbaru.

Dari sisi kurikulum, Sekolah Rakyt mencakup pemetaan bakat siswa sekaligus uji kompetensi dasar akademik, termasuk bahasa dan matematika. Tidak hanya itu, siswa juga mendapat pelatihan literasi digital sebagai bekal tambahan. Dengan kata lain, program ini tidak sekadar mengejar nilai akademik, tapi juga membekali siswa dengan keterampilan praktis untuk masa depan mereka.

Target Ekspansi hingga 2029

Pemerintah tidak berhenti di angka 166. Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Pekerjaan Umum sudah memulai pembangunan 104 gedung permanen Sekolah Rakyat secara bertahap, yang nantinya akan menggantikan fasilitas pinjaman yang dipakai sekolah rintisan saat ini.

Ke depan, Presiden Prabowo menargetkan 500 Sekolah Rakyat berdiri di seluruh Indonesia sampai tahun 2029. Setiap sekolah nantinya menampung 1.000 siswa, sehingga target ini berpotensi menjangkau 500 ribu peserta didik secara nasional. Sebagai batu loncatan menuju target tersebut, pemerintah menargetkan 200 titik Sekolah Rakyat sudah berdiri pada 2027.

“Kita berada di jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu. Apa pun yang terjadi, kita akan terus dalam perjuangan demi bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo saat peresmian di Banjarbaru.

Dampak yang Sudah Terlihat

Presiden Prabowo mengaku terharu melihat perubahan besar pada siswa setelah enam bulan menjalani pendidikan di Sekolah Rakyt. Bukti perubahan itu terlihat jelas lewat penampilan para siswa, bahkan empat siswa perwakilan tampil berpidato dalam bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Arab.

Selain pidato, momentum ini juga diwarnai penyerahan novel karya siswa Sekolah Rakyt kepada Presiden. Momen kecil ini membuktikan bahwa program berbasis asrama tersebut mulai menumbuhkan minat literasi di kalangan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dalam pelaksanaannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memegang tanggung jawab utama menjalankan program ini. Ia didukung oleh berbagai kementerian dan lembaga lintas sektor, sementara kepala daerah turut menyediakan lahan untuk pembangunan sekolah. Pada akhirnya, guru dan tenaga kependidikan tetap menjadi ujung tombak yang membina siswa setiap hari.