Sherly Tjoanda Akui Maluku Utara Kesulitan Bayar Gaji PPPK hingga Akhir 2026

Kebaruan.com Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengungkapkan tantangan serius yang tengah dihadapi pemerintah daerah terkait pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Sherly Tjoanda menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan untuk menanggung seluruh kebutuhan penggajian PPPK hingga akhir tahun 2026.

Menurutnya, relaksasi belanja pegawai yang sedang dipertimbangkan pemerintah pusat memang menjadi langkah positif. Namun, kebijakan tersebut belum menjawab persoalan utama yang dihadapi daerah.

Arus Kas Daerah Masih Menjadi Kendala

Sherly menjelaskan bahwa masalah terbesar saat ini bukan hanya soal aturan belanja pegawai, melainkan ketersediaan dana tunai untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji.

Ia menilai banyak pemerintah daerah menghadapi situasi yang serupa. Di satu sisi, daerah harus menjalankan kebijakan nasional terkait PPPK. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah belum sepenuhnya siap menanggung beban tambahan tersebut.

Karena itu, ia meminta adanya pembahasan lebih lanjut mengenai arah kebijakan fiskal pada 2027.

Khawatir Anggaran Daerah Kembali Berkurang

Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga mempertanyakan kemungkinan adanya pemotongan anggaran pada tahun depan.

Menurutnya, sejumlah daerah masih berupaya menyesuaikan diri setelah berbagai penyesuaian anggaran yang terjadi pada 2026. Jika pengurangan kembali dilakukan, ruang gerak pemerintah daerah akan semakin terbatas.

Ia mengaku memahami tantangan yang tengah dihadapi pemerintah pusat. Namun, daerah juga membutuhkan kepastian agar dapat menyusun program pembangunan secara lebih terukur.

Daerah Mengaku Kehilangan Ruang untuk Berinovasi

Sherly menilai pemerintah daerah perlu diberi ruang yang lebih luas untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat kapasitas fiskal.

Menurutnya, banyak instrumen dan kewenangan strategis saat ini berada di bawah kendali pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat daerah kesulitan menciptakan terobosan yang dapat meningkatkan penerimaan secara signifikan.

Akibatnya, kemampuan daerah untuk mengatasi persoalan keuangan menjadi semakin terbatas.

Belanja Pegawai Lampaui Dana Alokasi Umum

Sherly memaparkan kondisi fiskal Maluku Utara yang cukup menantang.

Ia menyebut Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima provinsinya berada di kisaran Rp960 miliar. Sementara itu, kebutuhan belanja pegawai telah mencapai sekitar Rp1,1 triliun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa total belanja pegawai sudah melampaui nilai DAU yang diterima daerah.

Situasi ini membuat pemerintah daerah harus mencari sumber pendanaan lain untuk menutup kebutuhan anggaran yang terus meningkat.

Minta Sebagian Dana Bagi Hasil Dikembalikan

Sebagai solusi, Sherly mengusulkan agar pemerintah pusat mengembalikan sebagian Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak semata-mata meminta tambahan DAU maupun pengalihan seluruh pembayaran PPPK ke APBN.

Menurutnya, pengembalian sebagian DBH dapat membantu daerah menjaga keseimbangan fiskal sekaligus mendukung program pembangunan.

Langkah tersebut juga dinilai mampu memperkuat perekonomian daerah yang menjadi fondasi pertumbuhan nasional.

Infrastruktur Jangan Sampai Jadi Korban

Sherly mengingatkan bahwa relaksasi belanja pegawai berpotensi mengurangi alokasi untuk pembangunan infrastruktur apabila tidak diikuti solusi yang lebih komprehensif.

Padahal, infrastruktur memiliki peran penting dalam mendorong investasi, mempercepat mobilitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika daerah terus mengalihkan anggaran pembangunan untuk menutup kebutuhan belanja pegawai, pertumbuhan ekonomi jangka panjang bisa terhambat.

Perlunya Solusi Jangka Panjang

Menurut Sherly, persoalan fiskal daerah tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan sementara saja.

Ia berharap pemerintah pusat dan DPR dapat merumuskan solusi yang lebih berkelanjutan terkait penggajian PPPK, pengelolaan DAU, serta distribusi Dana Bagi Hasil.

Dengan kebijakan yang lebih seimbang, daerah dapat menjalankan kewajiban terhadap aparatur sekaligus tetap melanjutkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Bagi Maluku Utara dan banyak daerah lainnya, keberlanjutan fiskal menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi lokal yang pada akhirnya turut menopang perekonomian nasional.