Solusi Dapur MBG agar Siswa Tak Lagi Keracunan, Ini Langkah yang Dibutuhkan

Kebaruan. Dapur MBG kembali jadi sorotan publik setelah rentetan kasus keracunan massal menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Data surveilans Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 50 ribu orang terdampak sejak program ini berjalan. Satu kasus baru selesai ditangani, kasus serupa muncul lagi di sekolah lain, seolah masalah ini terus berputar tanpa ujung.

Persoalannya bukan cuma soal satu dapur yang lalai menjaga kebersihan. Ada pola sistemik yang membuat kasus ini terus berulang, dan solusinya butuh lebih dari sekadar teguran administratif. Berikut akar masalah sebenarnya, lengkap dengan solusi yang diusulkan para ahli keamanan pangan.

Akar Masalah: SOP Diabaikan, Volume Produksi Kebablasan

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengakui, sebagian besar kasus keracunan terkait ketidaktaatan terhadap SOP. Banyak dapur SPPG mengabaikan batas waktu konsumsi makanan setelah masakan matang. Kapasitas produksi yang seharusnya dibatasi pun kerap dilanggar demi mengejar target distribusi harian.

Volume produksi jadi masalah tersendiri. Satu dapur SPPG bisa melayani sampai 3.000 porsi setiap hari. Semakin besar volumenya, semakin rumit pula proses pengawasannya. Satu kesalahan kecil di satu mata rantai produksi bisa berdampak ke ratusan bahkan ribuan siswa sekaligus.

Kondisi Dapur yang Belum Memenuhi Standar

Kasus keracunan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, jadi contoh nyata masalah infrastruktur. BGN menemukan saos diproses terlalu lama di dapur tersebut. Tata letak dapur dan Instalasi Pengolahan Air Limbah juga dinilai belum layak.

Penelitian dari akademisi lewat platform The Conversation menemukan pola serupa di 127 kabupaten/kota dan 33 provinsi sepanjang tahun lalu. Ada 177 kejadian luar biasa akibat keracunan MBG dalam periode itu saja. Faktor utamanya adalah lemahnya penerapan standar keamanan pangan, akibat pelaksanaan program yang terpusat dan tergesa-gesa sejak awal.

Solusi Pertama: Terapkan HACCP dan Lima Kunci Keamanan Pangan WHO

Setiap dapur MBG wajib menerapkan sistem HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Sistem ini mengharuskan pengelola memantau titik kendali kritis, termasuk suhu penyimpanan makanan, supaya risiko kontaminasi mikroba bisa ditekan sejak awal.

Lima kunci keamanan pangan dari WHO juga wajib jadi standar baku. Mulai dari menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan matang, memasak sampai suhu aman, menyimpan makanan pada suhu tepat, sampai memakai air dan bahan baku yang aman.

Solusi Kedua: Ubah Sistem Dapur Terpusat Jadi Berbasis Sekolah

Pakar mendorong perubahan fundamental dalam model pelaksanaan MBG, bukan sekadar perbaikan SOP semata. Usulan utamanya adalah mengganti sistem dapur terpusat lewat SPPG menjadi dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen.

Dengan sistem ini, rantai distribusi makanan jadi jauh lebih pendek. Risiko kontaminasi selama perjalanan dari dapur ke siswa penerima pun otomatis berkurang drastis, karena makanan tidak perlu menempuh jarak jauh sebelum sampai ke meja makan siswa.

Solusi Ketiga: Sertifikasi Wajib bagi Penjamah Makanan

Setiap pekerja dapur MBG idealnya memegang sertifikasi BNSP untuk higiene sanitasi penjamah makanan. Sertifikasi ini memastikan setiap pekerja memahami standar dasar kebersihan sebelum bersentuhan langsung dengan bahan makanan.

Selain itu, dapur SPPG juga perlu mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi secara lengkap. Dokumen ini bukan formalitas administratif belaka, melainkan bukti bahwa dapur tersebut sudah lolos inspeksi kelayakan sesungguhnya, bukan cuma di atas kertas.

Solusi Keempat: Perkuat Kolaborasi Antarlembaga

Peneliti Uli dari Kompas.id menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam mengatasi masalah ini. BGN perlu memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan BPOM secara berkelanjutan.

Pengawasan harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai penyajian akhir ke siswa. Tanpa kolaborasi solid antarlembaga, pengawasan cenderung berjalan setengah-setengah dan baru bereaksi setelah korban berjatuhan.

Bukan Sekadar Menyalahkan Satu Dapur

Menyalahkan satu SPPG atau satu kepala dapur saja tidak akan menyelesaikan akar masalah ini. Keracunan massal bukan takdir yang tidak bisa dicegah, melainkan hasil dari titik kendali yang dibiarkan kosong sepanjang proses produksi.

Perbaikan dapur MBG butuh komitmen jangka panjang dari semua pihak, bukan cuma respons administratif setelah kasus viral di media. Pemerintah, pengelola SPPG, sampai orang tua siswa punya peran masing-masing untuk memastikan makanan bergizi ini benar-benar aman dikonsumsi, bukan justru membahayakan anak-anak yang seharusnya dilindungi program ini.