Standar Kemiskinan Bank Dunia Sebut 64,2% Warga RI Miskin, Kok Beda dari BPS?

Kebaruan.com Standar kemiskinan Bank Dunia baru saja bikin heboh jagat maya Indonesia. Angka 64,2% penduduk RI hidup di bawah garis kemiskinan sempat viral lewat infografis Kompas.com. Angka ini memicu pertanyaan besar: benarkah dua pertiga rakyat Indonesia miskin? Jawabannya tidak sesederhana itu, dan penjelasannya justru menarik untuk kita kupas.

Duduk perkaranya begini. Data itu berasal dari laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2026 milik Bank Dunia, bukan data resmi pemerintah Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan RI per Maret 2026 cuma di kisaran 8,07%, setara 22,93 juta orang. Selisihnya jauh banget, kan? Nah, di situlah letak kuncinya: dua lembaga ini pakai penggaris yang beda sama sekali.

Kenapa Angkanya Bisa Sejauh Itu?

Standar kemiskinan Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income) mematok garis USD8,30 per kapita per hari. Bank Dunia menghitungnya pakai metode Purchasing Power Parity (PPP) 2021. Nilai ini setara sekitar Rp35.000-40.000 per hari setelah menyesuaikan daya beli lokal. Masalahnya, angka USD8,30 ini bukan cerminan kebutuhan dasar spesifik orang Indonesia. Angka ini justru median garis kemiskinan dari kumpulan negara sekelas Indonesia di kategori pendapatan yang sama.

BPS sendiri punya pendekatan berbeda. BPS menyusun garis kemiskinan nasional berdasarkan kebutuhan kalori minimum plus kebutuhan non-pangan dasar. Mereka menyesuaikannya dengan kondisi riil masyarakat Indonesia. Jadi wajar kalau hasilnya jauh lebih rendah dibanding standar global yang Bank Dunia patok.

Indonesia Baru “Naik Kelas”, Tapi Ada Konsekuensinya

Poin menarik lain, posisi Indonesia baru saja bergeser ke kategori upper-middle income country. Gross National Income per kapita RI tercatat USD5.120 pada 2025. Angka ini cuma sedikit di atas ambang bawah kategori ini, yang berkisar USD 4.636 sampai USD 14.375.

Begitu status ekonomi naik kelas, standar kemiskinan yang Bank Dunia pakai buat mengukur Indonesia otomatis ikut naik jadi USD8,30. Angka ini jauh lebih tinggi dari standar sebelumnya untuk negara berpendapatan menengah ke bawah. Efeknya, penduduk yang sebenarnya sudah keluar dari kemiskinan versi standar lama tiba-tiba “masuk lagi” ke kategori miskin. Ini terjadi begitu kita mengukurnya pakai standar baru. Ironis memang, tapi begitulah cara kerja metodologi pembanding internasional.

Posisi Indonesia di ASEAN

Laporan yang sama menempatkan Indonesia di urutan keempat tertinggi di antara 11 negara ASEAN dan negara pembanding lain. Tiga negara di atasnya adalah Timor-Leste (71,7%), India (70,7%), dan Laos (68,6%). Filipina, Afrika Selatan, sampai Brasil justru mencatat angka lebih rendah dari Indonesia menurut standar yang sama. Thailand dan Malaysia ada di posisi paling bawah daftar itu, mencerminkan gap kesejahteraan yang cukup lebar di kawasan ini.

Jadi, mana yang harus dipercaya?

Bank Dunia sendiri sebenarnya sudah mengakui, pemerintah lebih tepat memakai garis kemiskinan nasional versi BPS untuk pengambilan kebijakan dalam negeri. Standar kemiskinan Bank Dunia lebih cocok buat perbandingan lintas negara, bukan acuan tunggal buat menilai kondisi riil di lapangan. Kedua angka ini sejatinya menjawab pertanyaan berbeda, jadi membandingkannya secara langsung justru menyesatkan.

Ada satu hal yang pasti buat pembaca yang penasaran soal makna angka ini bagi kebijakan sosial. Kelompok masyarakat yang berada di antara dua garis kemiskinan itu tetap perlu perhatian serius. Mereka rentan jatuh miskin lagi kalau ada guncangan ekonomi mendadak, mulai dari lonjakan harga pangan sampai PHK massal.

Data dan proyeksi di atas bersifat dinamis, mengikuti pembaruan laporan resmi dari Bank Dunia maupun rilis terbaru BPS. Selalu cek sumber data terkini sebelum menjadikannya rujukan analisis atau kebijakan.