Sultan Bachtiar Najamudin Usul Tiga Wapres Berkantor di Daerah
- account_circle Firmansyah
- calendar_month 11 jam yang lalu
- visibility 15
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kebaruan. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan jumlah wakil presiden bertambah menjadi maksimal tiga orang. Ia ingin para wapres berkantor di Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Usulan itu muncul saat pencarian pengganti Gibran Rakabuming Raka masih berjalan.
Dilontarkan di Westin Hotel Jakarta
Sultan menyampaikan gagasan itu di sebuah acara penghargaan di Westin Hotel Jakarta, Jumat (20/11/2026). Wartawan menanyakan harapan DPD soal nama calon wapres yang akan Presiden Prabowo Subianto bawa ke MPR. Sultan menjawab dengan menyoroti peta geografis Indonesia.
Menurut dia, Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dan kompleks secara sosiologis. Wilayah Barat, Tengah, dan Timur punya karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda. Karena itu DPD mengusulkan wapres tidak lagi satu orang, melainkan lebih dari satu dan maksimal tiga.
Alasan: agenda presiden menumpuk
Sultan menilai agenda dan tugas presiden sudah sangat banyak. Beberapa wapres, katanya, dapat mengawal program pemerintah, memahami kebutuhan masyarakat daerah, dan mengawasi kinerja kepala daerah. Ia juga ingin para wapres tidak semuanya berkantor di Pulau Jawa.
Sultan menyebut gagasan ini “usulan lama kami” yang masih relevan saat bangsa mencari sosok wapres baru.
Perlu amendemen UUD 1945
Gagasan ini tidak bisa jalan tanpa perubahan konstitusi. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebut presiden dibantu satu orang wakil presiden. Karena itu penambahan jumlah wapres harus lewat amendemen di MPR.
Posisi Sultan Bachtiar Najamudin dalam bursa wapres
Nama Sultan Bachtiar Najamudin sendiri ikut masuk daftar cawapres pengganti Gibran. Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung menyebut Sultan layak dipertimbangkan. Sultan menepis soal itu dan menyebut pemilihan nama sebagai domain presiden.
Pada 17 November 2026, ia menegaskan DPD tidak berwenang mengusung nama cawapres karena bukan partai politik. DPD juga mengirim 16 anggota ke MPR. Mereka mengisi dua tim yang masing-masing berisi delapan orang: tim verifikasi persyaratan cawapres dan panitia ad hoc pemilihan.
Latar belakang Ketua DPD
Sultan memimpin DPD periode 2024–2029 sejak ditetapkan pada 2 Oktober 2024. Ia menang dengan 95 dari 151 suara anggota. Sebelumnya ia menjabat wakil gubernur Bengkulu pada 2013–2015.
Sejauh pemberitaan yang terbit hingga Sabtu (21/11/2026), usulan tiga wapres masih berupa wacana.
- Penulis: Firmansyah
