Harga Minyak RI Tembus US$106 per Barel: Rupiah Melemah, APBN 2026 Kena Imbas

Kebaruan.com Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) terus menunjukkan tren kenaikan sepanjang 2026. Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan memanasnya konflik di Timur Tengah, harga minyak nasional kini bergerak jauh di atas asumsi yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2026.

Pada saat yang sama, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut memperbesar tantangan fiskal. Kombinasi dua faktor tersebut berpotensi meningkatkan beban subsidi energi sekaligus menekan ruang gerak anggaran negara.

Harga ICP Naik 65% dalam Lima Bulan

Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa ICP pada Januari 2026 berada di level US$64,41 per barel. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi US$68,79 per barel pada Februari.

Lonjakan signifikan terjadi pada Maret ketika harga menyentuh US$102,26 per barel. Tren tersebut berlanjut hingga mencapai puncaknya pada April 2026 sebesar US$117,31 per barel sebelum terkoreksi menjadi US$106,56 per barel pada Mei.

Jika dihitung secara rata-rata sejak Januari hingga Mei 2026, ICP berada di level US$91,86 per barel. Angka ini melampaui asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.

Dengan kata lain, rata-rata ICP selama lima bulan pertama tahun ini sudah lebih tinggi sekitar 31,2% dibanding target pemerintah.

Konflik Timur Tengah Masih Menjadi Faktor Utama

Kenaikan harga minyak dunia tidak terjadi tanpa alasan. Pasar energi global masih dibayangi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang merupakan salah satu pusat produksi minyak terbesar dunia.

Ketika risiko gangguan pasokan meningkat, pelaku pasar cenderung mendorong harga minyak lebih tinggi sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kekurangan suplai.

Bagi Indonesia yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi, kenaikan harga minyak global secara langsung mempengaruhi biaya pengadaan BBM dan LPG.

Rupiah Tertekan, Beban Impor Energi Semakin Berat

Selain menghadapi kenaikan harga minyak, Indonesia juga harus berhadapan dengan penguatan dolar AS.

Pada perdagangan 9 Juni 2026, rupiah berada di kisaran Rp18.160 per dolar AS. Bahkan sehari sebelumnya, mata uang Garuda sempat menyentuh level Rp18.208 per dolar AS, menjadi salah satu titik terlemah sepanjang tahun.

Kondisi ini penting karena transaksi impor minyak mentah dan produk energi dilakukan menggunakan dolar AS. Semakin mahal kurs dolar, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dan pelaku usaha energi domestik.

Dalam praktiknya, kenaikan ICP dan pelemahan rupiah menciptakan tekanan ganda terhadap APBN.

Subsidi dan Kompensasi Energi Terus Membengkak

Per 30 April 2026, pemerintah telah merealisasikan belanja subsidi dan kompensasi sebesar Rp153,1 triliun atau sekitar 34,4% dari pagu APBN.

Dari jumlah tersebut:

• Subsidi mencapai Rp74,9 triliun.
  Kompensasi mencapai Rp78,2 triliun.

Besarnya realisasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

• Harga minyak mentah yang meningkat.
• Depresiasi nilai tukar rupiah.
• Kenaikan konsumsi BBM.
• Pertumbuhan penggunaan LPG subsidi.
• Bertambahnya pelanggan listrik bersubsidi.
• Penyaluran subsidi pupuk yang lebih tinggi.

Data pemerintah menunjukkan volume BBM bersubsidi mencapai 4.704 kiloliter dengan pertumbuhan 8,2%. Sementara itu, distribusi LPG 3 kilogram meningkat 3,7% dibanding periode sebelumnya.

Di sektor kelistrikan, jumlah pelanggan penerima subsidi mencapai 42,9 juta pelanggan. Adapun penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 2,9 juta ton atau tumbuh lebih dari 25%.

Pertamina dan PLN Mendapat Dukungan Likuiditas Lebih Baik

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah kini menerapkan pola pembayaran subsidi dan kompensasi yang lebih teratur kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Skema tersebut membantu memperkuat kondisi keuangan kedua BUMN energi tersebut dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dengan arus kas yang lebih sehat, Pertamina memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mengamankan pasokan minyak tambahan ketika harga global sedang tinggi. Langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan energi nasional sekaligus mengurangi risiko gangguan distribusi.

Risiko terhadap APBN Jika Tren Berlanjut

Kenaikan ICP tidak selalu berdampak negatif bagi negara. Pemerintah memang berpotensi memperoleh tambahan penerimaan dari sektor migas ketika harga minyak naik.

Namun, manfaat tersebut dapat tergerus apabila subsidi dan kompensasi energi meningkat lebih cepat dibanding tambahan pendapatan yang diperoleh.

Jika harga minyak tetap berada di atas US$100 per barel dan rupiah bertahan di atas Rp18.000 per dolar AS, pemerintah kemungkinan harus melakukan penyesuaian strategi fiskal untuk menjaga kesehatan APBN hingga akhir tahun.

Fokus utama pemerintah akan tertuju pada pengendalian defisit, stabilitas harga energi domestik, serta perlindungan daya beli masyarakat.

Target Pemerintah dalam RAPBN 2027

Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kerangka asumsi makro untuk RAPBN 2027 melalui dokumen KEM-PPKF.

Dalam rancangan tersebut, pemerintah menargetkan:

• Pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5%.
• Inflasi 1,5%-3,5%.
• Nilai tukar rupiah Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.
• Suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,5%-7,3%.
• Lifting minyak 602-615 ribu barel per hari.
• Harga ICP pada kisaran US$70–US$95 per barel.

Target tersebut menunjukkan optimisme pemerintah terhadap perbaikan kondisi ekonomi dan stabilitas pasar keuangan dalam beberapa tahun mendatang.

Kesimpulan

Lonjakan harga minyak mentah Indonesia hingga menembus US$106,56 per barel menjadi sinyal penting bagi perekonomian nasional. Ketika kenaikan ICP terjadi bersamaan dengan pelemahan rupiah, tekanan terhadap APBN semakin besar karena pemerintah harus menanggung beban subsidi dan kompensasi energi yang lebih tinggi.

Meski kondisi keuangan Pertamina dan PLN saat ini relatif lebih kuat berkat pola pembayaran yang lebih teratur, pemerintah tetap menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan fiskal. Perkembangan harga minyak global, nilai tukar rupiah, dan situasi geopolitik dunia akan menjadi faktor utama yang menentukan arah ekonomi Indonesia sepanjang sisa tahun 2026.