DJP

Kebaruan. Tidak bayar pajak berarti berhadapan dengan mesin penagihan negara yang punya dasar hukum kuat. Sanksinya berjenjang: bunga dan denda, surat teguran, penyitaan aset, lalu pidana bagi pelanggar yang sengaja. Namun, wajib pajak yang benar-benar tak sanggup punya jalur resmi. Mereka bisa mengajukan angsuran atau penundaan ke kantor pajak. Denda dan Bunga Datang Lebih Dulu […]

Kebaruan. Pajak digital sudah menyumbang Rp58,75 triliun bagi kas negara per 30 September 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis angka itu pada 31 Oktober, dengan PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai penyumbang terbesar, yaitu Rp45,21 triliun. Perlu dicatat, jumlah ini adalah akumulasi sejak setiap jenis pajak mulai dipungut, bukan penerimaan satu tahun saja. […]

Kebaruan. Setoran pajak 2026 baru mencapai Rp1.607,6 triliun per akhir September, sehingga pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp750 triliun dalam tiga bulan. Target penerimaan pajak APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun, dan realisasi sampai 30 September setara 68,2% dari target. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan angka itu dalam konferensi pers APBN KiTA pada Jumat, 9 Oktober […]

Kebaruan.com Ketua DPR RI mengingatkan pemerintah agar pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan kesan pemaksaan. Kekhawatiran ini muncul setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menggandeng dua institusi tersebut lewat aturan baru. Puan: Jangan Sampai Rusak Kepercayaan Publik Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa pemerintah […]

Kebaruan.com Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan penting bahwa tidak semua pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan wajib dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Ketentuan perpajakan atas pencairan dana ini sangat bergantung pada cara serta waktu pengambilan manfaat oleh peserta. Aturan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri […]

Kebaruan.com Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menerapkan aturan terbaru terkait PPh final UMKM guna meningkatkan keadilan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Perubahan regulasi ini muncul sebagai respons atas dinamika kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang pesat. Pelaku bisnis perlu memahami bahwa PPh final UMKM kini dirancang lebih proporsional guna mendukung keberlangsungan ekonomi […]

Kebauran.com Pemerintah resmi mengubah regulasi pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui penerbitan PMK 28 Tahun 2026. Kebijakan ini membawa angin segar bagi para pelaku usaha karena skema restitusi pendahuluan kini berjalan jauh lebih cepat. Bagi pemilik bisnis atau pengelola keuangan, memahami aturan ini sangat krusial untuk menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Aturan baru ini menggantikan ketentuan […]