Dari Mana Dana Sekolah Gratis yang Digagas Prabowo? Ini Sumbernya

Kebaruan. Pertanyaan soal dari mana dana sekolah gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ramai dibahas publik sepekan terakhir. Jawabannya, menurut Kementerian Keuangan, ternyata bukan dari pos anggaran baru, melainkan dari alokasi pendidikan yang memang sudah tersedia dalam APBN.

Anggaran Pendidikan yang Sudah Ada, Bukan Dana Tambahan

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tidak menyiapkan anggaran khusus di luar yang sudah dipatok konstitusi. Dana untuk program sekolah negeri gratis pada tahun depan berasal dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 yang ditetapkan sebesar 20 persen atau Rp820,9 triliun. Angka itu memang wajib dialokasikan setiap tahun karena mandat konstitusi soal porsi minimal anggaran pendidikan. Antara News

Dalam kesempatan lain, Suahasil merinci lebih jauh. Pemerintah sebetulnya sudah memiliki dana senilai Rp824 triliun pada 2027 yang ditujukan khusus untuk pendidikan, dan persoalannya bukan soal ketersediaan uang, melainkan bagaimana memaksimalkan manfaat dari dana sebesar itu. Dengan kata lain, tantangan sekarang ada di desain ulang penggunaan anggaran, bukan mencari sumber baru. CNBC Indonesia

Yang jadi pekerjaan rumah pemerintah adalah menata ulang distribusinya. Suahasil menyampaikan anggaran pendidikan tahun ini mencapai Rp769 triliun dan akan naik tahun depan menjadi Rp820 triliun. Ia belum bersedia membeberkan angka pasti yang akan dikhususkan untuk skema sekolah gratis berjenjang, namun memastikan proses redesain anggaran tengah berjalan. DetikFinance

Skema Pembagian ke Pusat, Daerah, dan Kementerian

Kerumitan sekolah gratis bukan cuma soal total dana, tapi juga soal pembagiannya. Pemerintah masih membahas kembali penggunaan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan, baik yang berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian dan lembaga. Proses ini yang membuat skema final belum bisa diumumkan meski wacana sudah bergulir sejak pertengahan September. Antara News

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah punya pendekatan sendiri untuk jenjang bawah. Menteri Pendidikan, Dasar, dan Menengah Abdul Muti menyebutkan pemerintah akan memperkuat penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk pendidikan dasar dan menengah. Dua instrumen ini sebenarnya sudah lama berjalan, sehingga langkah pemerintah lebih ke penguatan ketimbang membangun skema dari nol. DetikFinance

Sementara itu ada pertanyaan menarik soal potensi tumpang tindih dengan program prioritas lain. Anggaran pendidikan hingga 2027 masih mencakup kebutuhan besar program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan ketika ditanya apakah anggaran MBG akan disesuaikan, Suahasil enggan menjawab langsung, hanya menyebut MBG juga diberikan untuk anak sekolah. Jawaban diplomatis ini justru memicu kritik dari sejumlah pihak. DetikFinance

Opsi Dana Hasil Pengembalian Aset Korupsi

Selain APBN reguler, Prabowo sendiri pernah menyinggung sumber pembiayaan alternatif. Presiden berencana menggunakan dana dari hasil pengembalian uang negara yang dikorupsi untuk membiayai program pendidikan gratis tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato di acara HUT Partai Amanat Nasional pertengahan September lalu. Suara

Kutipan langsung Prabowo soal isu ini cukup lugas. Ia menekankan biaya pendidikan dari sekolah negeri sampai universitas negeri ada sumbernya, yakni diambil dari kekayaan negara yang dicuri para koruptor, dan pemerintah bertekad mengembalikan kerugian negara itu untuk dialihkan menjadi anggaran pendidikan. Namun opsi ini menuai skeptisisme karena besaran dan waktu pengembalian aset korupsi sulit diprediksi, apalagi sifatnya tidak rutin seperti APBN. Suara

Kritik soal keandalan opsi ini juga muncul dari kalangan pengamat. Tanpa kepastian sumber dana di luar hasil pemberantasan korupsi, realisasi janji sekolah gratis akan sangat bergantung pada ruang fiskal yang tersedia dan prioritas belanja negara. Artinya, mengandalkan dana sitaan koruptor sebagai fondasi program permanen dinilai berisiko secara fiskal. Finansialinsight

Hitungan Kebutuhan Dana untuk Kuliah Gratis

Untuk jenjang perguruan tinggi negeri, kementerian terkait sudah punya angka awal. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto memaparkan estimasi kebutuhan dana sekitar Rp93,74 triliun, mencakup 2.833.169 mahasiswa yang tercatat di perguruan tinggi negeri baik jalur vokasi maupun akademik. Angka ini sudah dibawa ke rapat kerja bersama Komisi X DPR RI sebagai bahan pertimbangan. Finansialinsight

Yang menarik, Brian menegaskan sumber dananya bukan dari lembaga investasi negara. Sumber pendanaan pendidikan gratis dipastikan berasal dari APBN, bukan dari Danantara. Penegasan ini penting karena sempat muncul spekulasi bahwa dana kelolaan Danantara bisa dipakai untuk program populis semacam ini. IDN Times

Meski demikian, skema final belum diputuskan. Pemerintah belum menetapkan skema final dan masih membahas berbagai opsi tahapan sebelum keputusan diambil di tingkat presiden. Kemungkinan pelaksanaan bertahap, mulai dari sekolah negeri lebih dulu, menjadi salah satu skenario yang dipertimbangkan. Finansialinsight

DPR Minta Kajian Lebih Cermat

Respons dari parlemen juga tidak kalah penting untuk dicermati. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pemerintah perlu mengkaji kekuatan APBN sebelum mewujudkan pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi negeri, sembari mengingatkan bahwa biaya pendidikan SD hingga SMP sebenarnya sudah gratis. Pernyataan ini menyiratkan DPR ingin memastikan program baru tidak sekadar jargon politik tanpa dasar fiskal yang kuat. Suara

Ada juga sorotan soal definisi “gratis” itu sendiri yang dianggap masih kabur. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah menjelaskan sejauh mana cakupan gratis yang dimaksud, karena bukan hanya uang sekolah atau UKT yang perlu ditanggung, tapi juga biaya operasional, sarana-prasarana, guru, hingga kebutuhan pembelajaran. Pertanyaan ini relevan karena selama ini sekolah negeri jenjang dasar dan menengah sudah bebas SPP, namun orang tua tetap menanggung biaya seragam, buku, hingga kegiatan sekolah. Suara

Kenaikan pagu anggaran pendidikan 2027 sendiri cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Anggaran pendidikan pada RAPBN 2027 naik 13,9 persen dibandingkan outlook 2026 yang sebesar Rp720,8 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp820 triliun atau naik Rp100 triliun. Kenaikan ini yang kemudian dipakai pemerintah sebagai argumen bahwa ruang fiskal untuk sekolah gratis sebenarnya sudah tersedia tanpa perlu utang baru atau pungutan tambahan. Suara

Sampai saat ini, arah kebijakan sekolah gratis Prabowo masih dalam tahap perumusan teknis. Sumber dananya jelas berasal dari pos anggaran pendidikan 20 persen APBN yang memang wajib dialokasikan, ditambah opsi dana hasil pemberantasan korupsi sebagai pelengkap. Yang belum final adalah bagaimana dana raksasa itu dibagi antara BOS, PIP, subsidi UKT PTN, dan kebutuhan operasional sekolah di seluruh Indonesia.