Negara yang Melegalkan Senjata Api untuk Warga Sipil

Kebaruan. Banyak negara membolehkan warga sipil memiliki senjata api, tetapi hampir semuanya menyaring pemohon lewat izin. Amerika Serikat, Swiss, Republik Ceko, Kanada, Finlandia, dan Selandia Baru termasuk di dalamnya. Keenamnya negara yang melegalkan senjata api untuk warga sipil dengan syarat berlapis. Thailand dulu masuk daftar ini, tetapi pemerintahnya membekukan izin pembelian sejak Agustus 2026. Data di bawah berlaku per 30 Oktober 2026.

Seberapa banyak senjata di tangan warga sipil?

Small Arms Survey mencatat sekitar 857 juta dari satu miliar lebih senjata api dunia berada di tangan sipil. Amerika Serikat menyumbang sekitar 393 juta pucuk. Angka itu estimasi tahun 2017, tetapi tetap jadi rujukan utama para peneliti.

Negara yang melegalkan senjata api untuk warga sipil: ringkasan cepat

Amerika Serikat: hak konstitusional, aturan berbeda tiap negara bagian

Amandemen Kedua Konstitusi AS melindungi hak warga untuk memiliki senjata. Hukum federal mewajibkan penjual berlisensi menjalankan pemeriksaan latar belakang lewat sistem NICS milik FBI. Penjualan antarindividu mengikuti aturan tiap negara bagian. Lebih dari 20 negara bagian dan Washington, D.C. mewajibkan pemeriksaan untuk hampir semua transaksi. Lebih dari 25 negara bagian juga membolehkan warga membawa pistol tanpa izin, yang dikenal sebagai permitless carry.

Swiss: izin untuk membeli, bukan untuk memiliki

Hukum Swiss lebih menyoroti pembelian daripada kepemilikan. Pembeli sebagian besar jenis senjata harus mengantongi izin akuisisi. Senapan bolt-action dan senapan berburu tertentu bebas dari kewajiban itu. Izin membawa senjata tersembunyi di tempat umum jarang keluar. Anggota militer membawa pulang senjata dinas. Peluru militer tidak ikut pulang, karena gudang senjata setempat yang menyimpannya. Setelah masa dinas, mereka boleh membeli senjata itu dengan izin akuisisi. Small Arms Survey memperkirakan sekitar 2,3 juta senjata api beredar di tangan sipil Swiss.

Republik Ceko: lisensi wajib diberikan jika syarat terpenuhi

Ceko memakai sistem shall-issue. Pemohon yang memenuhi syarat, termasuk surat keterangan sehat dari dokter, berhak mendapat lisensi. Data kepolisian terbaru mencatat 324.623 pemegang lisensi dan lebih dari 1,1 juta senjata terdaftar. Pada akhir 2023, sebanyak 260.027 dari 316.859 pemegang lisensi memegang izin membawa senjata tersembunyi. Praktik ini jarang ditemukan di Eropa.

Kanada: lisensi federal dan pembekuan pistol

Warga Kanada wajib mengantongi Possession and Acquisition Licence (PAL) dari RCMP. Pistol memerlukan lisensi terbatas, yaitu RPAL. Sejak 21 Oktober 2022, pemerintah membekukan jual beli dan transfer pistol secara nasional. Pemerintah juga melarang lebih dari 2.500 model senjata bergaya serbu. Masa amnesti bagi pemilik senjata itu berakhir 30 Oktober 2026.

Finlandia: harus ada alasan, membela diri tidak termasuk

Polisi Finlandia menerbitkan lisensi untuk setiap pucuk senjata. Pemohon harus punya alasan sah, misalnya berburu atau menembak olahraga. Membela diri tidak masuk hitungan. Kementerian Dalam Negeri mencatat lebih dari 1,5 juta senjata berlisensi dan sekitar 430.000 pemegang izin. Jumlah itu tersebar di antara 5,6 juta penduduk. Sejak 2010, pemohon wajib lolos tes kelayakan.

Selandia Baru: Arms Act 2026 mulai berlaku

Parlemen mengganti Arms Act 1983 dengan Arms Act 2026. Sebagian besar pasalnya berlaku sejak 23 September 2026. Regulator independen bernama Firearms Safety and Education New Zealand kini menggantikan Firearms Safety Authority di bawah kepolisian. UU baru menambah delapan pelanggaran pidana, termasuk penyimpanan senjata yang tidak aman dan pencetakan senjata 3D ilegal. Warga tetap memerlukan lisensi untuk memiliki senjata api.

Thailand: izin pembelian membeku sejak Agustus 2026

Thailand mengatur kepemilikan lewat izin Por 3 (membeli) dan Por 4 (memiliki dan memakai). Situasi berubah setelah penembakan di sebuah sekolah di Nonthaburi yang menewaskan sembilan orang. Pelakunya remaja 14 tahun. Pada 11 Agustus 2026, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul membekukan penerbitan izin pembelian. Polisi juga berhenti memperpanjang izin Por 3, Por 4, dan Por 12 (izin membawa) sampai kabinet memutuskan lain. Senjata terdaftar harus tetap di rumah. Small Arms Survey memperkirakan 10,3 juta senjata api berada di tangan sipil Thailand, sekitar 15 per 100 penduduk.

Yaman: senjata beredar luas, aturan sulit ditegakkan

Yaman sering muncul di daftar serupa, tetapi gambarannya berbeda. Undang-undang 1992 melarang membawa senjata di ruang publik tanpa izin, tetapi penegakannya lemah. Sejak perang saudara pecah pada 2015, pasar senjata menjual berbagai jenis senjata secara terbuka. Small Arms Survey memperkirakan 15 juta senjata api di tangan sipil, atau 62 per 100 penduduk. Yaman lebih tepat disebut negara dengan kontrol sangat longgar daripada negara dengan sistem legal yang tertib.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia termasuk ketat. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur sanksinya. Pemilik senjata api tanpa hak terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Warga sipil hanya boleh memiliki senjata non-organik TNI/Polri. Polri menerbitkan izinnya untuk olahraga menembak, berburu, atau bela diri dalam kasus tertentu. Pemohon antara lain perlu sertifikat menembak dan kartu anggota klub di bawah Perbakin. Cek peraturan kepolisian terbaru sebelum mengurus izin.

Pola yang sama di negara yang melegalkan senjata api untuk warga sipil

Pola yang sama muncul di hampir semua negara tadi. Kepemilikan sipil berjalan beriringan dengan seleksi pemohon. Perbedaannya terletak pada ketatnya saringan dan pihak yang memegang kendali. Aturan ini juga berubah cepat, seperti terlihat di Thailand, Kanada, dan Selandia Baru dalam setahun terakhir. Periksa sumber resmi pemerintah setempat sebelum mengambil keputusan hukum apa pun.