Evaluasi Dapur MBG: Ini Langkah yang Harus Ditempuh Demi Program Lebih Aman

Kebaruan. Gelombang evaluasi besar-besaran tengah melanda dapur MBG di seluruh Indonesia. Badan Gizi Nasional (BGN) tidak main-main dalam menyisir kelayakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menyusul rentetan kasus keracunan dan pelanggaran standar yang mencoreng nama program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

Data terbaru per 11 September 2026 menunjukkan skala persoalan yang tidak kecil. BGN memvalidasi ulang 27.022 dapur MBG, namun hanya 13.761 SPPG yang lolos ketentuan. Sisanya masih harus menjalani pemeriksaan lebih mendalam sebelum bisa melanjutkan operasional.

Sertifikasi Higiene Jadi Titik Lemah Utama

Persoalan paling mencolok ternyata bukan soal menu atau distribusi, melainkan kelengkapan administrasi dasar. BGN menemukan 1.999 dapur yang bahkan belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan setempat per 7 September 2026. Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan ini bukan soal syarat yang belum terpenuhi, melainkan pendaftaran yang memang belum pernah dilakukan sama sekali.

Rinciannya cukup mengejutkan: 351 dapur di Wilayah 1, 1.417 dapur di Wilayah 2, dan 231 dapur di Wilayah 3 terpaksa dihentikan sementara. Beberapa hari berselang, tepatnya 16 September 2026, BGN kembali menangguhkan 1.276 SPPG dengan persoalan serupa. Bahkan 654 dapur di antaranya masuk kategori kritis dan terancam penutupan permanen jika tak berbenah dalam tujuh hari.

Empat Aspek yang Wajib Dibenahi

Evaluasi dapur MBG tidak berhenti pada urusan sertifikat semata. Sudaryono merinci setidaknya empat aspek utama yang menjadi fokus pemeriksaan BGN:

• Pertama, ketepatan sasaran penerima manfaat. Data jumlah dapur dan penerima bantuan harus bisa dibuktikan lewat kondisi lapangan yang nyata, bukan sekadar laporan administratif.
• Kedua, tata kelola dan akuntabilitas keuangan. Setiap SPPG dituntut transparan dalam pengelolaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan dana.
• Ketiga, keamanan pangan dan kandungan gizi. Dapur MBG harus memastikan proses produksi bebas kontaminasi sekaligus memenuhi standar nutrisi yang ditetapkan.
• Keempat, kondisi fisik dan kelengkapan fasilitas dapur. Pemeriksaan langsung ke lapangan menjadi kunci untuk memastikan dapur benar-benar layak beroperasi, bukan sekadar tercatat di atas kertas.

Sistem Pelaporan Berbasis Aplikasi Segera Berjalan

Selain audit langsung, BGN tengah menyiapkan mekanisme pengawasan berkelanjutan lewat aplikasi penilaian. Nantinya, kepala sekolah bisa memberikan rating dan catatan terhadap kinerja dapur yang melayani sekolah mereka. Mulai dari kualitas menu, ketepatan waktu pengiriman, hingga kendala pelayanan lainnya bisa dilaporkan langsung lewat sistem ini.

“Apakah menunya jelek, apakah suka terlambat, itu bisa kemudian diberi bintang, kemudian dikasih catatan,” ujar Sudaryono. Ia memperkirakan seluruh kepala sekolah bisa mengakses sistem ini dalam waktu dua hingga tiga minggu ke depan.

Bukan Sekadar Administrasi, Tapi Soal Keselamatan

Langkah penertiban ini menegaskan bahwa persoalan dapur MBG bukan sekadar urusan kertas dan formalitas. Validasi kondisi fisik dapur, keberadaan sekolah sasaran, hingga proses distribusi makanan menjadi bagian tak terpisahkan dari evaluasi menyeluruh yang dijalankan pemerintah.

Sudaryono menegaskan, evaluasi ini bertujuan memastikan setiap SPPG benar-benar menjamin produksi MBG yang aman dan bergizi. Sebab, di balik target perluasan program yang masif, jaminan keselamatan jutaan siswa penerima manfaat tetap menjadi taruhan utama yang tidak bisa ditawar.