Prabowo Minta Gibran Hadirkan Ijazah SD hingga S1 di PTUN
- account_circle Firmansyah
- calendar_month 4 jam yang lalu
- visibility 12
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kebaruan Prabowo Subianto menyarankan Gibran Rakabuming Raka membawa seluruh dokumen pendidikan, dari SD sampai S1, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gibran sendiri yang mengungkapkannya setelah bertemu Presiden pada Selasa, 10 November 2026. Saran itu muncul di tengah niat Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Isi saran Prabowo menurut Gibran
Gibran bicara di Istana Wapres, Jakarta, pada Selasa sore. Menurut dia, Prabowo menyarankannya “tetap fight di PTUN” dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari SD hingga S1.
Selain itu, Prabowo meminta Gibran berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Koordinasi ini penting karena PK hanya bisa diajukan pihak tergugat, yakni Kemendikdasmen.
Gibran juga menyebut Prabowo sudah seperti ayahnya sendiri. Ia menghormati semua kritik dan masukan, dan tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi polemik politik yang berkepanjangan.
Prabowo dan niat mundur Gibran: yang belum jelas
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan Prabowo tidak menolak niat mundur itu dan memberi banyak saran. Istana belum menyampaikan keputusan soal status jabatan Gibran.
Gibran sendiri tidak menyebut tegas apakah ia membatalkan niat mundur. Republika menulis pertemuan itu mengubah pendiriannya. Sebaliknya, Media Indonesia mencatat Gibran belum memberi pernyataan tegas.
Latar putusan MA dan posisi hukum Gibran
Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, yang terbit 30 Oktober, membatalkan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran. Putusan itu juga memerintahkan penarikan dan pemusnahan surat tersebut. Gibran memakai surat itu saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Hingga pekan lalu, Kemendikdasmen belum memproses putusan itu. Menteri Abdul Mu’ti pada 6 November menyatakan belum ada proses hukum lanjutan. Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menilai putusan tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya karena tahapan Pemilu 2024 sudah selesai dan Gibran sudah dilantik. Sebaliknya, kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, meminta Gibran mundur.
Langkah berikutnya
Kini ada dua jalur hukum: pembuktian dokumen di PTUN dan PK di MA. Sumber yang kami temukan belum memuat jadwal sidang PTUN maupun pengajuan PK. Di DPR, Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pembahasan menunggu masa reses berakhir.
- Penulis: Firmansyah
