Hotman Paris Minta Maaf ke Prabowo dan Kapolri, Mantan Komisaris Pelni Tanya Kapan Mundur dari Kasus Febrie

Kebaruan.com Langkah tak terduga dari Hotman Paris Hutapea langsung memancing respons publik. Pengacara kondang itu meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri atas pernyataannya dalam konferensi pers terkait kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Permintaan maaf itu langsung memantik respons keras dari mantan Komisaris Independen PT Pelni, Dede Budhyarto.

“Partai Gerindra sudah ultimatum. Istana sudah bantah keras. Hotman Paris tetiba minta maaf hari ini… besok-besok minta mundur?” tulis Dede di akun X pribadinya, Selasa (21/7).

Blunder yang Mahal — Menyeret Nama Presiden ke Konferensi Pers

Akar masalah ini bermula dari jumpa pers Hotman di Kejaksaan Agung RI pada Jumat (17/7/2026) malam.

Saat itu Hotman Paris menyebut Febrie sebagai “kebanggaan Presiden Prabowo” yang dikriminalisasi tanpa “pamit” kepada Presiden. Hotman Paris bahkan secara langsung menyindir Kapolri dengan mempertanyakan apakah proses penyidikan sudah mendapat izin dari Presiden.

“Bayangin, orang kebanggaan Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama Presiden. Benar-benar, saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo,” kata Hotman Paris saat itu.

Pernyataan itu langsung memantik respons keras dari Partai Gerindra dan Istana Kepresidenan yang membantah klaim tersebut secara tegas.

Dede Budhyarto: Ini Bom Waktu, Bukan Senjata

Dede tidak berhenti pada pertanyaan soal mundur. Ia mengurai analisis lebih tajam tentang apa yang salah dari strategi Hotman.

Menurutnya, kasus yang sudah menjadi konsumsi publik punya “hukum sosial” yang lebih berat dari ancaman pidana. Reputasi dan kredibilitas bisa hancur jauh lebih cepat dari proses hukum yang memakan waktu bertahun-tahun.

“Ini pelajaran buat lawyer mahal: di era medsos, narasi ‘kedekatan kekuasaan’ bukan senjata, tapi bom waktu,” tandasnya.

Dede menilai Hotman melakukan blunder fatal dengan menggeser fokus dari bukti hukum ke narasi politik — dan di era media sosial, narasi seperti itu cepat berbalik menjadi bumerang.

Argumen Hotman — Apa yang Ia Coba Bangun?

Terlepas dari kontroversinya, argumen Hotman saat konferensi pers sebenarnya punya substansi yang coba ia angkat.

Hotman menyoroti pencapaian Febrie saat memimpin Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) — yang berhasil mengembalikan aset senilai Rp300 triliun serta memulihkan kerugian negara Rp130 triliun dalam satu tahun.

Hotman juga mempertanyakan prosedur kepolisian yang langsung menetapkan Febrie sebagai tersangka tanpa pemeriksaan sebagai saksi lebih dulu.

“Hei, kenapa enggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo?” ujarnya.

Argumen prosedural itu sebenarnya valid secara hukum — dan sudah menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum pidana. Tapi cara menyampaikannya yang menyeret nama presiden justru membayangi substansi hukum yang ingin Hotman angkat.

Tiga Poin yang Membuat Kasus Ini Makin Kompleks

1. Gerindra Angkat Bicara

Partai Gerindra — partai Presiden Prabowo — sudah memberikan ultimatum terkait pernyataan Hotman. Ini bukan sinyal kecil. Ketika partai penguasa bergerak merespons seorang pengacara, tekanan politiknya sangat nyata.

2. Istana Bantah Keras

Pihak Istana tidak membiarkan narasi “kebanggaan Presiden” itu mengendap tanpa tanggapan. Bantahan keras dari Istana membuat posisi Hotman semakin sulit dipertahankan.

3. Hotman Minta Maaf — Tapi Belum Menyebut Mundur

Permintaan maaf itu penting karena membuktikan bahwa narasi yang Hotman bangun tidak berjalan sesuai rencana. Tapi Hotman belum menyebut mundur dari kasus Febrie — dan itulah yang menjadi pertanyaan besar Dede Budhyarto.

Apa Artinya Ini bagi Proses Hukum Febrie?

Posisi Hotman Paris yang melemah secara politis tidak otomatis mempengaruhi proses hukum Febrie. Kasus tetap berjalan di jalurnya.

Tapi strategi pembelaan yang sudah keluar jalur di babak awal jelas merugikan terdakwa. Publik kini lebih fokus pada drama Hotman daripada pada substansi kasus Febrie itu sendiri.

Bagi Febrie, ini bukan situasi yang menguntungkan. Pengacara yang harusnya membangun narasi hukum yang kuat justru sibuk meminta maaf kepada Presiden dan petinggi aparat.

Apakah Hotman akan mundur? Sampai hari ini belum ada pernyataan resmi. Tapi tekanan dari berbagai arah — Gerindra, Istana, dan opini publik — sudah sangat kuat.