RUU Perampasan Aset Disetujui Komisi III DPR dan Pemerintah
- account_circle Firmansyah
- calendar_month 8 jam yang lalu
- visibility 13
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kebaruan. Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Rabu (18/11/2026). Keputusan pembicaraan tingkat I itu menetapkan RUU tersebut layak lanjut ke rapat paripurna DPR untuk bisa menjadi undang-undang. Namun, aturan ini belum resmi berlaku. RUU Perampasan Aset kini tinggal menunggu jadwal rapat paripurna terdekat.
Yang Sudah Terjadi: Tingkat I Selesai
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat kerja Komisi III bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan. Pemerintah mengirim Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, sedangkan tiap fraksi menyampaikan pandangan mini sebelum persetujuan. Seluruh fraksi menyatakan sepakat membawa RUU itu ke paripurna.
Setelah itu, perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU. Selain itu, pembahasan tingkat I memakan waktu panjang: DPR dan pemerintah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah dan menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum.
Apa Saja Isi Pokok RUU Perampasan Aset?
Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut ada 10 pokok pembahasan. Berikut yang sudah terpublikasi di media:
- Pengelolaan aset. RUU ini mengatur tugas dan kewenangan badan yang mengelola aset terkait tindak pidana secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan.
- Pengawasan. Pokok bahasan juga mencakup pengawasan pelaksanaan perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
- Penipuan digital. RUU ini mengatur penipuan atau penggelapan lewat teknologi informasi yang berdampak pada banyak orang, misalnya investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
- Ancaman pidana. RUU ini menegaskan ancaman pidana bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku, termasuk pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan.
Yang Belum Terjadi: Paripurna dan Pengesahan
Setelah tingkat I, RUU masuk pembicaraan tingkat II. Pada tahap itu, rapat paripurna DPR mengambil keputusan akhir. Di sisi lain, CNBC Indonesia melaporkan sebelumnya bahwa target paripurna jatuh pada 19 November. Karena jadwal paripurna bisa bergeser, cek pengumuman resmi DPR sebelum menyimpulkan tanggalnya.
Setelah paripurna menyetujui, RUU masih membutuhkan pengesahan Presiden untuk resmi menjadi undang-undang. Selama tahap itu belum selesai, pasalnya belum mengikat.
Hal yang Belum Terjawab
Naskah final RUU belum tampil lengkap di sumber yang saya periksa. Oleh karena itu, rincian pasal, misalnya mekanisme perampasan tanpa putusan pidana atau nama badan pengelola aset, belum bisa saya konfirmasi. Komisi III juga menyatakan RUU ini tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Meski begitu, tanggapan masyarakat sipil dan akademisi terhadap naskah akhirnya baru akan terlihat setelah dokumen terbit.
- Penulis: Firmansyah
