Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Ini Langkah Selanjutnya

Kebaruan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi hal itu. Dengan begitu, proses pengisian kursi wakil presiden kini bergerak secara konstitusional.

Kronologi di Senayan

Gibran terpantau tiba di Kompleks Parlemen pada pukul 11.17 WIB. Sebelumnya, ia menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi pertemuan itu.

Setibanya di lokasi, Gibran berjalan masuk tanpa berkata sepatah kata pun dan langsung naik lift menuju ruang rapat MPR. Pertemuan dengan Muzani dan sejumlah pimpinan MPR berlangsung kurang lebih 20 menit. Setelah itu, Gibran meninggalkan kompleks parlemen.

Kabar ini sempat bocor lebih dulu. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengungkapkannya di sela rapat dengan Kapolri. Sehari sebelumnya, Muzani masih berkata belum mendengar maupun melihat surat tersebut.

Permintaan Gibran dan pernyataan Muzani

Muzani menyampaikan isi pertemuan kepada wartawan. Menurutnya, Gibran meminta MPR segera memproses surat itu. Karena itu, pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan hari ini, lalu rapat gabungan bersama para pimpinan fraksi.

Konstitusi memberi batas waktu. Muzani menjelaskan, MPR punya waktu paling lambat 60 hari untuk mendapatkan wakil presiden definitif.

Tahapan pemilihan pengganti Gibran

Prosesnya berjalan bertahap. Berikut urutannya:

1. Rapat gabungan. Rapat gabungan fraksi dan kelompok DPD menentukan jadwal sidang paripurna MPR.
2. Usulan calon. Presiden mengajukan dua calon beserta kelengkapan persyaratan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
3. Pemilihan. MPR memilih satu dari dua calon, dan keduanya wajib menyampaikan pernyataan kesiapan dalam sidang.
4. Pelantikan. Wakil presiden terpilih bersumpah atau berjanji di hadapan sidang paripurna MPR.

Latar belakang: polemik dokumen pendidikan

Penyerahan surat ini terjadi di tengah tekanan politik. ANTARA mengaitkannya dengan bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR akibat masalah ijazah Gibran. Menurut Tribunnews, pengunduran dirinya terjadi di tengah dinamika putusan MA dan MK soal dokumen pendidikan. Sejauh ini, Gibran belum memberikan keterangan publik soal alasannya.

Sementara itu, pembahasan di DPR belum tentu berhenti. Sebelum Gibran menyerahkan surat, politikus PKS Mardani menyatakan HMP tetap jalan hingga MPR menyatakan pengunduran diri resmi. Di sisi lain, Tribunnews mencatat bahwa pengunduran diri berbeda dengan pemakzulan dan tidak melewati pemeriksaan di DPR dan MK.

Dampaknya bagi hak Gibran

Selain urusan politik, status pemberhentian menentukan hak keuangan Gibran. Pensiun, rumah, dan jaminan kesehatan mantan wapres hanya berlaku jika ia berhenti dengan hormat. Rincian lengkapnya ada di artikel kami: Jika Gibran Mundur dari Wapres, Ini Pensiun dan Hak yang Tetap Diterima.