Bupati Gowa Jadi Tersangka Pungli, Ini Kronologi Lengkapnya

Kebaruan. Jabatan Bupati Gowa kini berada di titik kritis. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri resmi menetapkan Sitti Husniah Talenrang sebagai tersangka. Ia diduga terlibat pungli, pemerasan, dan gratifikasi dalam pengurusan perizinan di Kabupaten Gowa.

Dirtindak Kortas Tipikor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo, mengumumkan status tersangka ini pada Jumat, 25 September 2026. Tim penyidik mengambil keputusan tersebut setelah menggelar rapat perkara. Mereka mencapai kesepakatan bulat soal keterlibatan Husniah.

Bermula dari Kasus Kepala Dinas

Kasus ini awalnya mencuat dari dugaan penyalahgunaan wewenang. Dugaan tersebut terjadi dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Gowa. Mantan Kepala Dinas Perkimtan, Abdullah Sirajuddin, sempat menyandang status tersangka lebih dulu dalam perkara ini.

Penyidik lantas menelusuri aliran dana mencurigakan senilai Rp1,86 miliar. Mereka juga mendalami dugaan transaksi tanah sekitar Rp3 miliar yang terkait dana CSR. Penelusuran inilah yang akhirnya mengarah langsung ke sosok Bupati Gowa.

Penggeledahan Kantor dan Rumah Dinas

Kasus ini mencapai titik balik pada Senin, 21 September 2026. Tim gabungan Kortas Tipikor Polri, Polda, dan Polresta Gowa menggeledah kantor sekaligus rumah jabatan Bupati Gowa. Penggeledahan berlangsung sekitar lima jam, mulai pukul 15.30 hingga 20.00 WITA.

Penyidik menyita beragam dokumen fisik dan elektronik dari penggeledahan tersebut. Mereka juga mengamankan satu unit mobil Toyota Hiace sebagai barang bukti. Sepanjang proses penyidikan, polisi sudah memeriksa 58 saksi dan empat ahli.

Empat Klaster Modus Pungli

Brigjen De Deo membeberkan empat klaster praktik pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Husniah selama periode 2025-2026. Klaster pertama menyangkut pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Husniah diduga mematok tarif per unit rumah kepada pengembang lewat perantara kepala dinas.

Salah satu kasus mencolok melibatkan pengembang Perumahan Royal Spring. Husniah diduga meminta diskon rumah hingga 70 persen kepada pengembang tersebut. Selain sektor perumahan, dugaan pungutan liar ini juga menyasar izin usaha minimarket dan layanan perizinan lain di lingkungan Pemkab Gowa.

Jerat Hukum yang Menanti

Penyidik menerapkan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Husniah. Mereka juga mendalami unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus ini.

Husniah sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi sebelum berstatus tersangka. Kini, dengan status baru sebagai tersangka, proses hukum terhadap Bupati Gowa memasuki babak yang lebih serius. Publik pun menanti langkah lanjutan dari pihak kepolisian maupun pemerintah daerah setempat.