DPR Sahkan Anggaran APBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun

Jakarta Kebaruan. Ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani menandai babak baru anggaran APBN 2027. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna hari ini.

“Apakah RUU APBN 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan kepada anggota sidang yang hadir. Serentak, anggota DPR menjawab, “Setuju.”

Puan mengulang pertanyaan sekali lagi untuk memastikan kesepakatan bulat. Setelah jawaban “Setuju” kembali bergema di ruang sidang, ia mengetuk palu dan mengucapkan terima kasih.

Angka Naik dari Rancangan Awal

Dalam anggaran APBN 2027 yang disahkan, pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.435,10 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Kedua angka ini naik dibandingkan versi Nota Keuangan (NK) dan RAPBN 2027 sebelumnya, yang masing-masing tercatat Rp3.426,03 triliun untuk pendapatan dan Rp4.097,19 triliun untuk belanja.

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menegaskan kenaikan ini tidak mengubah target defisit. “Terdapat kenaikan pendapatan dan belanja negara, akan tetapi tidak mengubah target defisit RAPBN 2027. Target defisit kami pertahankan 2,4% PDB untuk memastikan kemampuan maksimal RAPBN 2027 menjalankan fungsi anggaran dan tetap memegang prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Kenapa Belanja Naik?

Said menjelaskan, tambahan belanja negara ini ditujukan untuk menopang berbagai program kerja prioritas nasional. Untuk menutup kenaikan itu, DPR dan pemerintah sepakat menaikkan target pendapatan negara lewat dua jalur: perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Dengan demikian, kenaikan belanja negara tidak kita bebankan ke pembiayaan utang,” tambahnya.

Ia menekankan, kenaikan pendapatan dari sektor perpajakan lebih ditumpukan pada pembenahan tata kelola, penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, serta pertumbuhan perpajakan alamiah seiring ekonomi yang tumbuh tinggi. Meski begitu, Said mewanti-wanti agar perluasan basis pemajakan tetap berhati-hati, supaya tidak membebani kehidupan ekonomi rakyat.

“Meningkatnya jumlah belanja harus segera disertai tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat diukur baik dari sisi output maupun dari sisi outcome dari berbagai sektor,” jelasnya.

Rincian Postur Anggaran APBN 2027

Pendapatan Negara: Rp3.435,10 triliun

• Penerimaan perpajakan: Rp2.911,95 triliun (pajak Rp2.593,35 triliun, kepabeanan dan cukai Rp318,60 triliun)
• Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): Rp522,48 triliun
• Penerimaan hibah: Rp66 miliar

Belanja Negara: Rp4.106,26 triliun

Belanja pemerintah pusat: Rp3.371,26 triliun (belanja K/L Rp1.556,89 triliun, belanja non-K/L Rp1.814,36 triliun)
Transfer ke daerah: Rp735 triliun

Pembiayaan negara: Rp671,2 triliun
Defisit: 2,40% terhadap PDB

Asumsi Makro yang Jadi Dasar Perhitungan

Anggaran APBN 2027 disusun berdasarkan sejumlah asumsi ekonomi makro, di antaranya pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9%. Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diasumsikan US$75 per barel, dengan lifting minyak 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel per hari.

Target Kesejahteraan yang Diharapkan Tercapai

Selain angka fiskal, APBN 2027 juga menetapkan sejumlah indikator kesejahteraan sebagai tolok ukur keberhasilan. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 4,30-4,87%, tingkat kemiskinan 6,0-6,5%, dan tingkat kemiskinan ekstrem 0-0,5%.

Pemerintah juga menargetkan penciptaan lapangan kerja formal sebanyak 2,57-3,49 juta orang, dengan proporsi lapangan kerja formal mencapai 40,81%. Untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, GNI per kapita ditargetkan US$5.800–5.840 atau setara dengan Rp98,54–99,22 juta.

Indikator lain yang turut masuk dalam target meliputi indeks Gini 0,360-0,365, indeks modal manusia 0,575, indeks kesejahteraan petani 0,8308, penurunan intensitas gas rumah kaca (GRK) 39,57, serta indeks kualitas lingkungan hidup 76,84.

Dengan disahkannya anggaran APBN 2027 ini, pemerintah kini punya landasan hukum resmi untuk menjalankan program-program prioritas nasional sepanjang tahun depan, sekaligus dituntut untuk membuktikan bahwa setiap rupiah belanja negara benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.