Prabowo Lantik 14 Pejabat Baru, Ini Daftar Lengkapnya

Kebaruan. Istana Negara kembali jadi panggung perombakan kabinet. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 14 pejabat baru di jajaran kementerian dan lembaga negara, Kamis (1/10/2026). Pelantikan ini sekaligus menandai pergantian kursi Kapolri, dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Komjen Suyudi Ario Seto.

Prosesi pelantikan berlangsung sekitar pukul 13.30 WIB, usai waktu Zuhur. Sebelum pengambilan sumpah, Prabowo lebih dulu menanyakan kesediaan para pejabat. “Saya akan bertanya, bersediakan saudara-saudara untuk diambil sumpah dan janji sesuai agama masing-masing?” tanya Prabowo. Serentak, para pejabat menjawab, “Bersedia.”

Daftar Lengkap 14 Pejabat yang Dilantik

Berikut susunan pejabat yang resmi dilantik Presiden Prabowo hari ini:

1. Bahlil Lahadalia — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi
2. Sugiono — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Dudung Abdurachman — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
4. Arrmanatha Nasir — Menteri Luar Negeri
5. Muhammad Sarmuji — Menteri Perindustrian
6. Drajad Hari Wibowo — Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
7. Nurkholisoh Ibnu Aman — Wakil Menteri Keuangan
8. Luky Alfirman — Wakil Menteri Keuangan
9. Muhammad Saleh Mustafa — Wakil Menteri Pertanian
10. Irwan Meilano — Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
11. Listyo Sigit Prabowo — Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP)
12. Suyudi Ario Seto — Kapolri
13. Arianto Wibowo — Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
14. M Fadil Imran — Wakil Kepala Otorita Badan Pengelola Pantai Utara Jawa

Selain daftar di atas, Prabowo juga melantik Dedy Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, menggantikan posisi yang sebelumnya terkait dengan perombakan di Kantor Staf Kepresidenan.

Catatan penting: Sugiono sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri. Sebagian sumber menyebut ia merangkap jabatan sebagai Menko PMK sekaligus tetap Menlu, sementara sumber lain mencantumkan Arrmanatha Nasir sebagai Menlu definitif yang baru. Kejelasan status rangkap jabatan ini sebaiknya dikonfirmasi lebih lanjut lewat rilis resmi Sekretariat Negara.

Listyo Sigit Geser dari Kapolri ke KSP

Sorotan utama pelantikan ini jatuh pada pergeseran Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Setelah memimpin Polri sejak 2021, ia kini menempati pos baru sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan, menggantikan Dudung Abdurachman yang bergeser ke posisi Menko Polkam.

Pengangkatan Listyo ditetapkan lewat Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria, yang diteken Prabowo pada 30 September 2026, sehari sebelum pelantikan berlangsung.

Suyudi Ario Seto Resmi Jadi Kapolri

Posisi Kapolri yang ditinggalkan Listyo langsung diisi Komjen Suyudi Ario Seto, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebelum memimpin BNN sejak 25 Agustus 2025, Suyudi menjabat Kapolda Banten dengan masa tugas 26 Juni 2024 hingga 5 Agustus 2025.

Bahlil Rangkap Jabatan

Satu hal menarik dari pelantikan ini, Bahlil Lahadalia ternyata tetap merangkap jabatan. Meski resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, ia juga masih menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), karena Prabowo belum menunjuk pengganti untuk posisi tersebut.

Sarmuji Gantikan Agus Gumiwang di Kementerian Perindustrian

Pos Menteri Perindustrian turut berganti tangan. Muhammad Sarmuji, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita di kursi Menperin.

Dinamika Reshuffle Kabinet Merah Putih

Pelantikan 14 pejabat ini menjadi bagian dari dinamika Reshuffle Kabinet Merah Putih yang terus bergulir sejak pemerintahan Prabowo-Gibran dimulai pada Oktober 2024. Dengan pergeseran sejumlah nama strategis, mulai dari Menteri Koordinator hingga Kapolri, publik kini menanti arah kebijakan baru dari jajaran pejabat yang baru dilantik ini, khususnya terkait hilirisasi energi, politik keamanan, dan penegakan hukum di bawah kepemimpinan Kapolri baru.