Jika Gibran Mundur dari Wapres, Ini Pensiun dan Hak yang Tetap Diterima

Kebaruan. Gibran Rakabuming Raka tetap menerima pensiun bulanan, tunjangan, rumah, dan jaminan kesehatan. Syaratnya, negara harus menggolongkan pengunduran dirinya sebagai berhenti dengan hormat. Pensiunnya Rp20.160.000 per bulan, atau Rp241.920.000 per tahun. Namun, status pengunduran dirinya sendiri belum final.

Pensiun dan tunjangan yang berlaku

UU Nomor 7 Tahun 1978 menjadi dasarnya. Pasal 6 ayat (1) menyebut presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak atas pensiun. Selain itu, pasal lain mengatur tunjangan dan fasilitas tambahan. Rinciannya sebagai berikut:

1. Pertama, pensiun pokok. Jumlahnya 100 persen dari gaji pokok terakhir. Perhitungan hanya memakai gaji pokok, bukan seluruh penghasilan beserta tunjangannya.
2. Kedua, tunjangan keluarga. Pasal 7 mengikuti aturan pensiun pegawai negeri. Tunjangan pasangan sebesar 10 persen dari pensiun pokok, atau Rp2.016.000 per bulan. Sementara itu, tunjangan anak sebesar 2 persen berlaku untuk maksimal dua anak yang belum bekerja, belum menikah, dan berusia di bawah 25 tahun.
3. Ketiga, biaya kesehatan. Negara menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan mantan wapres beserta keluarganya.
4. Keempat, rumah. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 mengatur hal ini. Mantan wapres yang berhenti dengan hormat mendapat satu rumah kediaman layak, hanya sekali seumur hidup.
5. Kelima, kendaraan dan pengamanan. Media menyebut fasilitas rumah dan kendaraan negara. Adapun pengamanan bagi mantan presiden dan wapres beserta keluarganya, ketentuan tersendiri yang mengaturnya.

Yang hilang setelah mundur

Meski begitu, tidak semua penghasilan berlanjut. Negara berhenti membayar tunjangan jabatan wakil presiden sebesar Rp22.000.000 per bulan. Selain itu, seluruh hak berhenti jika penerima meninggal dunia atau kembali menjabat sebagai presiden atau wakil presiden.

Syarat kuncinya: berhenti dengan hormat

Seluruh hak di atas bergantung pada kategori pemberhentian. Menurut Kaltim Post, pengunduran diri atas permintaan sendiri dapat masuk kategori berhenti dengan hormat. Langit7 juga menilai pilihan mundur cenderung masuk kategori itu, berbeda dengan jalur pemakzulan. Namun, kata “cenderung” penting. Pemerintah tetap harus menetapkan status tersebut secara resmi.

Status pengunduran diri Gibran

Pertama, ada fakta yang sudah pasti. Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 10 November 2026. Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat itu, dan menyebut Prabowo justru memberi saran.

Kedua, sejumlah hal masih belum jelas. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan Gibran sudah menyerahkan surat pengunduran diri pada 11 November. Meski begitu, Beritasatu melaporkan belum ada konfirmasi resmi soal isi surat maupun status jabatan Gibran. Selain itu, Istana belum mengumumkan keputusan final.

Sementara itu, proses di parlemen berjalan paralel. DPR menerima 120 pengusul Hak Menyatakan Pendapat yang mendorong pemakzulan. Sejumlah politikus Senayan pun menegaskan bahwa proses politik di parlemen tidak serta-merta berhenti.

Siapa yang mengisi kursi wapres?

Jika pengunduran diri resmi berlaku, konstitusi sudah menyiapkan langkah berikutnya. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR memilih wapres pengganti dari dua calon usulan presiden, paling lambat dalam 60 hari