Kejanggalan Harga Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun, Kenapa Audit Jadi Mendesak?

Kebaruan.com Angka Rp1,8 triliun untuk 1,8 juta unit kipas angin Kopdes sontak memicu kecurigaan publik. Selisihnya dengan harga pasar terlalu jauh untuk diabaikan begitu saja. Karena itu, kejanggalan ini menuntut jawaban jelas, bukan sekadar bantahan lisan dari pejabat terkait.

Selisih Harga yang Tidak Masuk Akal

Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, sudah menghitung sendiri perbandingannya. Ia menemukan harga kipas angin Kopdes model berdiri di e-commerce rata-rata hanya Rp300 ribu per unit. Bila kita kalikan dengan 1,8 juta unit, totalnya jauh di bawah Rp1,8 triliun yang beredar.

Logika ekonomi sederhana saja sudah cukup membantah kewajaran angka ini. Pembelian dalam skala besar semestinya menekan harga satuan lewat negosiasi bulk buying. Namun kenyataannya justru berbanding terbalik, sehingga publik wajar menaruh curiga pada proses pengadaannya.

Jawaban Menkop Belum Menjawab Substansi

Menteri Koperasi Ferry Juliantono memang sudah memberi klarifikasi. Ia menyebut kipas yang dimaksud kemungkinan model industri seperti Imatsu MDF, dengan harga sekitar Rp11,4 juta per unit. Meski begitu, pernyataan ini justru menyisakan pertanyaan baru.

Ferry sendiri mengaku tidak tahu-menahu soal detail pengadaannya. Ia berulang kali menegaskan bahwa proyek tersebut bukan kewenangan kementeriannya. Situasi ini janggal, sebab pejabat yang programnya menjadi payung Kopdes Merah Putih justru tidak bisa menjelaskan item krusial dalam pengadaannya sendiri.

Idealnya, tata kelola anggaran negara tidak membenarkan ketidaktahuan semacam ini. Setiap rupiah yang pemerintah anggarkan untuk program publik harus jelas siapa yang mempertanggungjawabkannya, bukan sekadar dilempar ke instansi lain tanpa penjelasan lanjutan.

Minim Transparansi, Publik Berhak Curiga

Sampai saat ini, pemerintah belum membuka spesifikasi lengkap dan mekanisme lelang kipas angin Kopdes tersebut ke publik. DPR mengaku belum pernah menerima penjelasan resmi. Bahkan, tim pengadaan juga tidak pernah mengajak kepala desa selaku calon pengguna fasilitas ini untuk berdiskusi soal kebutuhan barangnya.

Ketiadaan transparansi seperti ini menjadi bibit kecurigaan yang sah. Sebab, program yang dibiayai uang rakyat semestinya terbuka sejak tahap perencanaan, bukan baru pemerintah jelaskan setelah ramai jadi polemik di media sosial.

KPK Sudah Memberi Sinyal Waspada

Komisi Pemberantasan Korupsi pun tidak tinggal diam menanggapi isu ini. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, secara eksplisit menyebut sektor pengadaan barang dan jasa rawan disalahgunakan.

“Pengadaan barang dan jasa ini menjadi salah satu area yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi,” tegasnya, Selasa (21/7/2026).

Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi. Faktanya, KPK menempatkan pengadaan barang dan jasa sebagai satu dari delapan fokus area pengawasan mereka, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, sinyal kewaspadaan dari lembaga antirasuah sekelas KPK semestinya menjadi alarm serius, bukan sekadar catatan pinggir yang lewat begitu saja.

Kenapa Audit BPK dan KPK Mendesak Dilakukan

Beberapa alasan berikut menunjukkan urgensi audit independen atas proyek ini:

• Selisih harga terlalu signifikan, sehingga pernyataan verbal pejabat saja tidak cukup menjelaskannya
• Rantai tanggung jawab tidak jelas, antara Kementerian Koperasi dan Agrinas Pangan Nusantara
• Minim keterlibatan calon pengguna, sebab kepala desa justru tidak mendapat ajakan berdiskusi
• Nilai anggaran fantastis, sehingga potensi kerugian negara bisa sangat besar bila terbukti ada penggelembungan

Selanjutnya, audit dari BPK akan memastikan kesesuaian anggaran dengan realisasi di lapangan. Sementara itu, pengawasan KPK dibutuhkan untuk menutup celah penyalahgunaan sejak tahap perencanaan hingga eksekusi. Kombinasi keduanya jauh lebih efektif dibanding hanya mengandalkan klarifikasi lisan dari pejabat yang justru mengaku tidak tahu.

Masyarakat Tak Boleh Berhenti Mengawal

Polemik ini seharusnya tidak berhenti di level perdebatan media sosial atau interupsi rapat DPR semata. Publik berhak mendapat kejelasan penuh: siapa yang bertanggung jawab, dari mana sumber anggarannya, dan bagaimana proses lelangnya berjalan.

Sampai pemerintah membuka jawaban itu secara transparan, kecurigaan terhadap dugaan pemborosan anggaran ini akan terus beralasan untuk dipertahankan.