Krisis Iklim Gerus Daya Beli Pekerja, Ini Temuan Greenpeace
- account_circle Firmansyah
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 8
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kebaruan. Krisis iklim kini ikut menekan dompet warga. Itulah temuan utama riset terbaru Greenpeace Indonesia berjudul “Besok Harga Naik!”, yang dirilis Selasa (20/10/2026). Menurut organisasi itu, bencana dan cuaca ekstrem menekan pendapatan, mengerek harga pangan, dan menggerus daya beli pekerja. Nelayan dan pekerja gig, seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, menjadi kelompok yang paling terpukul.
Pangan dan pendapatan paling terdampak
Riset ini menyorot delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi Pulau Jawa: Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul. Responden paling banyak merasakan dampak pada pola konsumsi dan biaya pangan, yaitu 41%. Produktivitas dan pendapatan menyusul di angka 39%. Sementara itu, 20% responden menyebut akses tempat tinggal dan biaya transportasi ikut terpengaruh.
Greenpeace menilai angka itu menunjukkan pergeseran. Krisis iklim tidak lagi cuma urusan lingkungan, tetapi juga persoalan ekonomi rumah tangga. Rilis tidak menyebut jumlah responden dan metode survei, jadi pembaca perlu memperlakukan temuan ini sebagai hasil riset advokasi.
Cara warga bertahan
Warga tidak diam. Riset mencatat 57,34% responden memangkas konsumsi nonesensial dan menghemat sekitar Rp50.000 sampai Rp1 juta per bulan. Sebanyak 38,78% menanam kebutuhan pokok di rumah, dengan penghematan Rp80.000 sampai Rp500.000.
Selain berhemat, banyak orang mencari tambahan. Sekitar 56,79% mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru, yang menambah pemasukan Rp500.000 sampai Rp2,5 juta per bulan. Lalu, 17,73% mengembangkan produksi pangan mandiri seperti sayur, telur, dan susu, dengan hasil Rp5.000 sampai Rp500.000 per bulan.
Greenpeace membaca pola ini dengan dua sisi. Di satu sisi, warga menunjukkan daya lenting. Di sisi lain, beban adaptasi makin banyak jatuh ke rumah tangga, bukan negara.
Kritik terhadap pemerintah
Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, menyebut pemerintah gagal menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim. Ia mengingatkan janji pemerintah soal lapangan kerja, ketahanan pangan, dan kesejahteraan. Greenpeace menyebut kabut asap berkepanjangan sebagai contoh nyata beban kesehatan dan ekonomi.
Atha Rasyadi, Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi, mempertanyakan klaim pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menyebut ekonomi tumbuh 5,45% pada semester I 2026, tertinggi dalam 13 tahun, dengan inflasi 2,88%. Atha bertanya siapa yang benar-benar menikmati angka itu.
Greenpeace juga menuding pemerintah memprioritaskan anggaran yang memperberat beban warga. Organisasi itu menyebut program Makan Bergizi Gratis menyebabkan inflasi pangan dan menuding pemangkasan anggaran bencana. Klaim soal inflasi MBG belum terkonfirmasi sumber independen. Anggaran BNPB 2026 memang turun menjadi sekitar Rp491 miliar, tetapi pakar kebencanaan UMY mencatat pendanaan bencana juga datang dari kementerian, pemerintah daerah, dan dana bersama.
Aksi damai di Bundaran HI
Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace menggelar aksi di Bundaran HI. Aktivis membentangkan dua spanduk dari Patung Selamat Datang. Satu berbunyi “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan menghadap Istana. Satu lagi menanyakan apa kerja pemerintah. Menurut FIN, spanduk digulung sekitar pukul 08.21 WIB.
Jeanny menutup dengan pertanyaan: jika rakyat menanggung sendiri dampak krisis iklim, lalu apa kerja pemerintah?
- Penulis: Firmansyah

