Breaking News
dark_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum & Regulasi » RUU Perampasan Aset Disetujui Komisi III DPR dan Pemerintah

RUU Perampasan Aset Disetujui Komisi III DPR dan Pemerintah

  • account_circle Firmansyah
  • calendar_month 8 jam yang lalu
  • visibility 13
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kebaruan. Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Rabu (18/11/2026). Keputusan pembicaraan tingkat I itu menetapkan RUU tersebut layak lanjut ke rapat paripurna DPR untuk bisa menjadi undang-undang. Namun, aturan ini belum resmi berlaku. RUU Perampasan Aset kini tinggal menunggu jadwal rapat paripurna terdekat.

Yang Sudah Terjadi: Tingkat I Selesai

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat kerja Komisi III bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan. Pemerintah mengirim Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, sedangkan tiap fraksi menyampaikan pandangan mini sebelum persetujuan. Seluruh fraksi menyatakan sepakat membawa RUU itu ke paripurna.

Setelah itu, perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU. Selain itu, pembahasan tingkat I memakan waktu panjang: DPR dan pemerintah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah dan menggelar 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum.

Apa Saja Isi Pokok RUU Perampasan Aset?

Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut ada 10 pokok pembahasan. Berikut yang sudah terpublikasi di media:

  • Pengelolaan aset. RUU ini mengatur tugas dan kewenangan badan yang mengelola aset terkait tindak pidana secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan.
  • Pengawasan. Pokok bahasan juga mencakup pengawasan pelaksanaan perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
  • Penipuan digital. RUU ini mengatur penipuan atau penggelapan lewat teknologi informasi yang berdampak pada banyak orang, misalnya investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
  • Ancaman pidana. RUU ini menegaskan ancaman pidana bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku, termasuk pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan.

Yang Belum Terjadi: Paripurna dan Pengesahan

Setelah tingkat I, RUU masuk pembicaraan tingkat II. Pada tahap itu, rapat paripurna DPR mengambil keputusan akhir. Di sisi lain, CNBC Indonesia melaporkan sebelumnya bahwa target paripurna jatuh pada 19 November. Karena jadwal paripurna bisa bergeser, cek pengumuman resmi DPR sebelum menyimpulkan tanggalnya.

Setelah paripurna menyetujui, RUU masih membutuhkan pengesahan Presiden untuk resmi menjadi undang-undang. Selama tahap itu belum selesai, pasalnya belum mengikat.

Hal yang Belum Terjawab

Naskah final RUU belum tampil lengkap di sumber yang saya periksa. Oleh karena itu, rincian pasal, misalnya mekanisme perampasan tanpa putusan pidana atau nama badan pengelola aset, belum bisa saya konfirmasi. Komisi III juga menyatakan RUU ini tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Meski begitu, tanggapan masyarakat sipil dan akademisi terhadap naskah akhirnya baru akan terlihat setelah dokumen terbit.

  • Penulis: Firmansyah

Rekomendasi Untuk Anda

  • penggerebekan-kampung-ambon-jakarta-barat

    Penggerebekan Kampung Ambon: 700 Personel, 24 Orang Diamankan di Jakarta Barat

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle Firmansyah
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Kebaruan. Aparat gabungan menggerebek Kampung Ambon dan Kampung Boncos di Jakarta Barat pada Jumat pagi, 9 Oktober 2026. Hasilnya, polisi mengamankan 24 orang. Delapan orang berasal dari Kampung Boncos dan 16 orang dari Kampung Ambon. Penggerebekan Kampung Ambon ini menyasar kawasan yang polisi sebut sebagai sarang peredaran narkoba. Status 24 orang itu masih terperiksa, belum […]

  • Pengurus Negara, Ini Materi Pelatihan yang Wajib Dijalani Sebelum Resmi Bertugas

    Pengurus Negara, Ini Materi Pelatihan yang Wajib Dijalani Sebelum Resmi Bertugas

    • calendar_month Senin, 21 Sep 2026
    • account_circle Firmansyah
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Kebaruan. Pengurus negara tidak bisa langsung terjun menjalankan tugas begitu saja tanpa bekal yang memadai. Setiap orang yang resmi diangkat menjadi bagian dari aparatur negara wajib melewati serangkaian pelatihan intensif terlebih dahulu. Ini berlaku mulai dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sampai kader penggerak pembangunan. Pelatihan ini bukan sekadar formalitas administratif. Tujuannya jelas, membentuk karakter, […]

  • Jadwal Cair Bantuan Sosial PKH, BPNT, dan BSU Juli-Agustus 2026, Simak Cara Ceknya

    Jadwal Cair Bantuan Sosial PKH, BPNT, dan BSU Juli-Agustus 2026, Simak Cara Ceknya

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle Firmansyah
    • visibility 409
    • 0Komentar

    Kebaruan.com Tiga bantuan sosial andalan pemerintah kembali jadi sorotan masyarakat menjelang pergantian bulan Agustus 2026. PKH dan BPNT sudah memasuki masa pencairan Tahap 3, sementara nasib BSU masih menggantung tanpa kepastian jadwal. Jadwal Cair PKH dan BPNT Tahap 3 Kementerian Sosial (Kemensos) resmi memulai penyaluran PKH dan BPNT Tahap 3 sejak 20 Juli 2026. Tahap […]

  • Demo 20 Oktober Dua Tahun Prabowo-Gibran, Ini Titik Aksinya

    Demo 20 Oktober Dua Tahun Prabowo-Gibran, Ini Titik Aksinya

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle Firmansyah
    • visibility 662
    • 0Komentar

    Kebaruan. Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran akan diperingati dengan dua sikap yang bertolak belakang. Mahasiswa memilih turun ke jalan lewat demo 20 Oktober, Selasa (20/10/2026). Buruh justru menahan diri. Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengonfirmasi rencana itu. Menurutnya, tanggal tersebut punya makna khusus karena persis menandai dua tahun masa jabatan. Mahasiswa dari kampus lain dan koalisi […]

  • RUU Perampasan Aset Dijanjikan Rampung 15 Desember, DPR Teken Komitmen

    RUU Perampasan Aset Dijanjikan Rampung 15 Desember, DPR Teken Komitmen

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle Firmansyah
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Kebaruan.com RUU Perampasan Aset akhirnya punya kepastian waktu. Sebelumnya, RUU ini bertahun-tahun mengambang di ruang legislasi. Hasil audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dengan pimpinan DPR RI hari ini, Kamis (27/8), melahirkan komitmen tegas. RUU tersebut harus rampung paling lambat 15 Desember 2026. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menandatangani langsung komitmen ini. […]

  • smartwatch-sultan

    10 Smartwatch Sultan 2026: dari Rp5 Jutaan hingga Rp850 Juta

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle Firmansyah
    • visibility 260
    • 0Komentar

    Kebaruan. Smartwatch sultan paling mahal yang saya temukan harganya mulai Rp850 jutaan, yaitu Brikk Lux Watch Omni. Sementara itu, deretan model premium dari Garmin, Apple, dan Samsung berada di kisaran belasan juta rupiah. Karena itu, saya mengurutkan 10 pilihan ini kira-kira dari yang termahal. Namun, harga di bawah hanya rujukan dari sumber yang saya baca, […]

expand_less