Komdigi Bantah Batasi Konten Karhutla, Meta AI Klaim Sebaliknya

Kebaruan. Komdigi membantah pernah meminta platform membatasi atau menurunkan konten soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bantahan itu muncul setelah chatbot Meta AI di Threads menyebut ada “permintaan hukum” dari Komdigi untuk memblokir konten demo, kritik terhadap presiden, hingga karhutla. Jawaban chatbot itu bukan pernyataan resmi perusahaan Meta.

Apa yang Dikatakan Meta AI

Menurut Pikiran Rakyat, Meta AI menjelaskan bahwa pemblokiran akun demo bukan keputusan “Meta anti kritik”. Chatbot itu menyebut ada permintaan hukum dari Komdigi. Ia juga menggambarkan konten yang terkena akan tampil dengan keterangan bahwa konten tidak tersedia di Indonesia karena Meta mematuhi permintaan hukum Komdigi.

Dalam jawaban yang sama, Meta AI meminta maaf kepada warganet dan menilai langkah Komdigi sudah kelewatan. Namun Pikiran Rakyat mencatat, jawaban itu bertentangan dengan pernyataan Meta AI sebelumnya.

Bantahan Komdigi

Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi, Safriansyah Yanwar Rosyadi, menjawab tudingan itu pada Selasa (20/10/2026). Ia menegaskan Komdigi tidak pernah menginstruksikan atau mengajukan permintaan kepada platform untuk membatasi atau menurunkan konten karhutla. Ia menambahkan bahwa tiap platform punya pedoman komunitas dan mekanisme rekomendasi sendiri.

Dua hari sebelumnya, Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo menyampaikan hal serupa. Menurutnya, pemerintah tidak membatasi konten apa pun dan terbuka terhadap kritik. Platform, kata Angga, menilai sendiri apakah suatu konten melanggar pedoman mereka.

Dari Mana Dugaan Shadowban Muncul

Isu ini bermula dari keluhan para pengguna Instagram. Influencer Tasya Farasya mengaku penonton Stories-nya anjlok dari sekitar 1 juta menjadi 85.000 setelah ia mengunggah konten karhutla. Penyanyi Andien juga menduga terkena shadowban karena sering mengunggah ulang konten karhutla.

Shadowban adalah pembatasan jangkauan konten tanpa pemberitahuan kepada pemilik akun. Hingga kini, belum ada kepastian bahwa platform benar-benar membatasi konten tersebut.

Kenapa Jawaban Chatbot Belum Bisa Jadi Bukti

Jawaban chatbot berbeda dengan dokumen resmi. Bukti yang kuat berupa surat permintaan pemerintah, laporan transparansi platform, atau pernyataan resmi Meta. Sejauh ini, publik belum melihat satu pun dari ketiganya untuk kasus konten karhutla.

Meski begitu, hubungan Komigi dan Meta memang sedang tegang. Pada Oktober, Menteri Komdigi Meutya Hafid menegur Meta soal laporan penonaktifan akun anak di Threads. Ia juga meminta Meta lebih proaktif meninjau konten bermasalah, bukan hanya menunggu pemutusan akses dari pemerintah.