BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Minta Maaf Usai Terima Uang Pasca Pertemuan dengan Gibran

Sebuah video mendadak ramai di media sosial X. Isinya: Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Abdi Maludin, berdiri di hadapan mahasiswanya sendiri — menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Bukan permintaan maaf biasa. Ini terkait polemik penerimaan uang oleh sejumlah pengurus BEM usai menghadiri pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu.

Video itu menyebar cepat. Warganet langsung bereaksi, dan nama UBK pun ikut terseret dalam perdebatan panjang di linimasa.

Siaran Langsung di TikTok: Mahasiswa Tanya, Pengurus Menjawab

Proses klarifikasi ini tidak hanya berlangsung di balik pintu. Pengurus BEM menjawab langsung pertanyaan mahasiswa dalam sesi yang disiarkan secara live di TikTok.

Di situlah sejumlah pengurus mengaku menerima uang. Nominalnya bervariasi — berkisar sekitar Rp2 juta per orang.

Pengakuan terbuka ini justru menambah riuh perdebatan. Mahasiswa yang menyaksikan siaran langsung itu mulai mengajukan pertanyaan lebih tajam: dari mana uang itu berasal? Siapa yang memberi? Dan atas dasar apa?

Hingga artikel ini, sumber dana maupun total keseluruhan uang yang beredar masih menjadi tanda tanya besar.

Bukan Hanya FH — FEB UBK Juga Terlibat

Polemik ini ternyata tidak berhenti di Fakultas Hukum saja. Pengurus BEM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UBK juga masuk dalam pusaran masalah yang sama.

Artinya, persoalan ini lebih luas dari yang terlihat di permukaan. Bukan satu fakultas, bukan satu dua orang — melainkan lintas unit organisasi kemahasiswaan di lingkungan UBK.

Konteks Pertemuan dengan Wapres Gibran

Polemik ini bermula dari pertemuan sejumlah perwakilan mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan semacam ini sebenarnya lazim terjadi — pejabat negara kerap menerima delegasi mahasiswa sebagai bagian dari komunikasi publik.

Yang kemudian memicu masalah bukan pertemuannya, melainkan uang yang diduga beredar setelahnya. Apakah uang itu semacam uang transport? Uang saku? Atau ada maksud lain di baliknya?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini terus bergulir di kalangan mahasiswa UBK dan warganet.

Reaksi Mahasiswa: Nama Kampus Harus Dipulihkan

Mahasiswa UBK tidak diam. Mereka mendesak para pengurus yang menerima uang untuk memberikan penjelasan lengkap dan transparan.

Tuntutannya jelas: pertanggungjawaban penuh, dan pemulihan nama baik kampus yang kini ikut terdampak oleh kasus ini.

Sebagian mahasiswa juga menyuarakan kekecewaan mendalam. BEM seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga independensi gerakan mahasiswa — bukan justru tersandung masalah integritas.

Apa yang sebenarnya dipertaruhkan?

Kasus ini bukan sekadar soal uang Rp2 juta per kepala. Ada yang jauh lebih besar yang sedang dipertaruhkan di sini: kredibilitas organisasi mahasiswa sebagai institusi yang bebas dari kepentingan politik maupun intervensi pihak luar.

Ketika pengurus BEM menerima uang — dalam konteks apapun — dari pejabat negara, batas antara dialog dan kooptasi menjadi sangat tipis. Publik pun berhak mempertanyakan: apakah suara mahasiswa masih benar-benar merdeka?

Abdi Maludin sudah melangkah maju dengan meminta maaf secara terbuka. Tapi permintaan maaf saja belum cukup. Mahasiswa UBK — dan publik luas — menunggu kejelasan yang sesungguhnya.

Polemik yang Belum Selesai

Hingga kini, dua pertanyaan utama masih menggantung tanpa jawaban resmi:

1. Dari mana asal uang yang diterima para pengurus BEM tersebut?
2. Apakah ada mekanisme pertanggungjawaban yang konkret dari pihak pengurus maupun institusi kampus?

Tanpa jawaban atas dua pertanyaan itu, polemik ini belum benar-benar selesai — meski video permintaan maaf sudah viral dan klarifikasi sudah digelar secara terbuka.

Kasus BEM UBK ini menjadi pengingat penting tentang independensi gerakan mahasiswa di tengah dinamika politik nasional. Pantau terus perkembangan terbaru kasus ini.