Mahasiswa UI Gelar Aksi di Bundaran HI, Bawa 8 Tuntutan Sehari Usai HUT RI

BEM Universitas Indonesia menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Mahasiswa membawa delapan tuntutan yang mencakup isu ekonomi, korupsi, reforma agraria, hingga keterlibatan aparat di ruang sipil.

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan memastikan massa berangkat dari kampus UI Depok pukul 11.00 WIB. Mahasiswa tiba di Bundaran HI dan memulai aksi sekitar pukul 13.00 WIB.

“Jam 11 (berangkat) dari UI (Depok). Jam 1 di HI,” kata Yatalathof ketika tim redaksi mengonfirmasi jadwal tersebut, Senin (17/8/2026).

Daftar Delapan Tuntutan Mahasiswa

Mahasiswa menyuarakan delapan tuntutan berikut dalam aksi kali ini:

1. Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri
2. Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
3. Mewujudkan reforma agraria sejati
4. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
5. Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN), serta menghentikan program MBG dan KDMP
6. Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), sekaligus mengembalikan otonomi daerah
7. Menetapkan status bencana nasional untuk Sumatra dan Flores, serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak
8. Menghentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil, termasuk membubarkan YON TP

Publik banyak memperbincangkan tuntutan nomor lima soal evaluasi PSN dan penghentian MBG-KDMP belakangan ini, karena isu tersebut dianggap sarat kepentingan politik.

Aksi Digelar Sehari Setelah HUT RI

Aksi ini berlangsung tepat sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Yatalathof menjelaskan alasan pemilihan waktu tersebut.

“Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?” tuturnya.

Kritik Soal Kedaulatan Rakyat

Yatalathof menyampaikan bahwa para pendiri bangsa memperjuangkan kemerdekaan untuk seluruh rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang menunjukkan kedaulatan rakyat belum sepenuhnya terwujud.

Beberapa isu yang ia soroti antara lain perjanjian dagang internasional yang menguntungkan pihak asing, pembungkaman suara rakyat, penegakan hukum yang timpang, minimnya lapangan kerja, serta akses pendidikan dan kesehatan gratis yang masih sebatas janji.

“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” ucap Yatalathof.

Respons Partai Politik

Aksi BEM UI ini melengkapi dinamika politik yang sedang berlangsung. Gerindra sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tetap membuka ruang evaluasi terhadap berbagai program strategis pemerintah.

Kesimpulan

Delapan tuntutan ini mencerminkan keresahan mahasiswa terhadap sejumlah isu struktural, mulai dari ekonomi rakyat hingga tata kelola pemerintahan. Pantau perkembangan aksi ini untuk melihat respons pemerintah selanjutnya.