Kendaraan Prioritas di Jalan Urutan Menurut UU dan Sanksinya
- account_circle Firmansyah
- calendar_month 15 jam yang lalu
- visibility 15
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kebaruan. Mobil pemadam kebakaran yang sedang bertugas adalah kendaraan prioritas nomor satu di jalan. Ambulans yang membawa orang sakit menyusul di urutan kedua. Urutan itu berasal dari Pasal 134 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang menyebut tujuh pengguna jalan dengan hak utama. Pengendara lain wajib memberi jalan sesuai urutan tersebut.
Urutan 7 Kendaraan Prioritas
Pasal 134 menyusun daftar ini berdasarkan urutan:
- Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
- Ambulans yang mengangkut orang sakit.
- Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
- Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia.
- Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.
- Iring-iringan pengantar jenazah.
- Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian.
Penjelasan UU menyebut “kepentingan tertentu” sebagai keperluan yang membutuhkan penanganan segera, misalnya penanganan ancaman bom, pengangkutan pasukan, dan penanganan huru-hara.
Ambulans atau Presiden: Siapa Duluan?
Pertanyaan ini sering muncul, dan UU menjawabnya lewat urutan. Ambulans berada di urutan kedua, sedangkan iring-iringan Presiden sebagai pimpinan lembaga negara berada di urutan keempat. Karena itu, ambulans lebih dulu. Praktisi keselamatan berkendara Jusri Pulubuhu menegaskan urutan itu: pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan evakuasi, lalu pimpinan lembaga.
Hak Apa yang Dimiliki Kendaraan Prioritas?
Selain didahulukan, kendaraan prioritas mendapat beberapa kelonggaran. Kendaraan berhak utama harus mendapat pengawalan polisi dan/atau memakai isyarat lampu merah. Lalu, alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu tidak berlaku bagi mereka. Karena itu, iring-iringan pengantar jenazah pun boleh menerobos lampu merah dan melawan arus.
Namun, pengawalan punya batas. Hanya petugas lalu lintas yang boleh mengawal ambulans, sedangkan escort sipil bertentangan dengan UU.
Sanksi bagi Pengendara yang Tidak Memberi Jalan
Pasal 287 ayat (4) mengancam pengendara yang melanggar hak utama dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Selain itu, pengendara sipil yang memakai sirene dan lampu isyarat tanpa hak menghadapi ancaman pidana yang sama.
Di sisi lain, pengendara yang memberi jalan tidak perlu khawatir. Maju sedikit melewati marka di lampu merah demi memberi jalan kepada ambulans tidak akan memicu tilang ETLE.
Celah yang Sering Diperdebatkan
Huruf g Pasal 134 paling banyak memancing perdebatan. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai konvoi motor gede tidak termasuk “kepentingan tertentu”. Menurutnya, konvoi pribadi atau kelompok mencederai rasa keadilan masyarakat. Ia juga menyebut huruf g membuka celah bagi pihak tertentu untuk meminta pengawalan.
Saat mendengar sirene, kurangi kecepatan dan menepilah ke sisi jalan dengan aman. Jangan menyalip atau membuntuti kendaraan prioritas terlalu dekat.
- Penulis: Firmansyah
