DPR Sahkan RUU Perampasan Aset: 6 Tindak Pidana Selain Korupsi yang Masuk Daftar
- account_circle Firmansyah
- calendar_month 13 jam yang lalu
- visibility 18
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kebaruan. DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). Korupsi tetap menjadi sasaran utama. Namun, aturan ini juga menjangkau enam tindak pidana lain. Perampasan aset terhadap keenamnya bisa berjalan dengan atau tanpa putusan pidana.
Rumusan dalam Pasal 4
Pasal 4 ayat 1 menempatkan korupsi di urutan pertama. Selanjutnya, ayat berikutnya menyebut enam jenis tindak pidana lain yang juga kena perampasan aset. Berikut rinciannya.
1. Narkotika dan psikotropika
Daftar pertama adalah tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dengan demikian, aset hasil peredaran barang terlarang ini ikut menjadi sasaran.
2. Terorisme dan pendanaan terorisme
Kedua, aturan ini mencakup tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme. Jadi, bukan hanya pelaku aksi yang terkena, tetapi juga aliran dana di belakangnya.
3. Penyelundupan manusia
Ketiga adalah tindak pidana penyelundupan manusia.
4. Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya
Keempat, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya juga masuk daftar.
5. Perdagangan orang
Kelima adalah tindak pidana perdagangan orang.
6. Penipuan dan penggelapan berbasis teknologi
Daftar keenam paling luas cakupannya. Rumusannya menyebut penipuan dan/atau penggelapan yang memakai sarana teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Penjelasan pasalnya memberi contoh konkret. Contohnya perjudian daring, penipuan investasi, dan penipuan kripto.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyinggung kasus serupa. Ia mencontohkan investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.
Mengapa hanya enam
Cakupan RUU Perampasan Aset sebenarnya sempat jauh lebih lebar. Komisi III awalnya memasukkan beragam jenis tindak pidana, termasuk pajak dan perbankan. Namun, langkah itu memicu kegaduhan. Masyarakat khawatir aturan ini justru menyasar warga sipil.
Oleh karena itu, DPR dan pemerintah memangkas daftarnya. Habiburokhman menyebut konvensi PBB antikorupsi hanya mengatur perampasan aset untuk korupsi. Ia juga mengingatkan cakupan yang terlalu luas bisa memicu penyalahgunaan oleh aparat.
Langkah berikutnya
Sementara itu, tahapan di parlemen sudah selesai. Selanjutnya, Presiden perlu mengundangkan aturan ini. Hingga kini, nomor undang-undangnya belum muncul.
- Penulis: Firmansyah
