10 Transformasi Besar Prabowo 2027: Puskesmas hingga Dwi Kewarganegaraan

Bayangkan skala perubahan yang menyentuh puskesmas di pelosok desa sampai bursa keuangan internasional, semua dalam satu paket kebijakan. Presiden Prabowo Subianto baru saja membeberkan 10 agenda transformasi besar yang bakal pemerintah jalankan mulai 2027. Cakupannya luas banget, mulai dari kesehatan, pendidikan, aset negara, energi, sampai wacana dwi kewarganegaraan.

Prabowo menyampaikan rencana ini dalam pidato RAPBN 2027 beserta Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Ia menegaskan setiap program harus punya hasil terukur, bukan sekadar menghabiskan anggaran besar.

“Setiap rupiah harus punya tujuan, setiap kebijakan harus memiliki ukuran dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Berikut rangkuman kesepuluh agenda tersebut.

1. Renovasi 10.000 Puskesmas

Program pertama menyasar fasilitas kesehatan paling dekat dengan warga. Pemerintah berencana merenovasi 10.000 puskesmas yang tersebar di 7.285 kecamatan mulai 2027. Tiap puskesmas bakal mendapat anggaran Rp4 miliar, dengan fasilitas di wilayah terpencil mendapat dukungan ekstra sesuai kebutuhan.

Selain puskesmas, pemerintah juga menyasar 514 laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Target penyelesaian seluruh program ini paling lambat 2030.

Prabowo juga menyoroti soal akses layanan yang terhambat jarak. Pemerintah karena itu menyiapkan ambulans udara berupa helikopter dan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan rumput, pantai, atau tepi sungai, lengkap dengan tim dokter terbang untuk daerah terpencil. Ide ini muncul setelah Prabowo mendapat laporan soal ibu hamil yang harus menempuh perjalanan tujuh sampai sembilan jam demi pertolongan persalinan.

2. Bangun dan Revitalisasi 441 RSUD

Pembenahan berlanjut ke level rumah sakit daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Sebagai langkah awal, 66 rumah sakit sudah berdiri di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan 22 di antaranya sudah beroperasi.

Fasilitasnya nanti memiliki alat pemeriksaan jantung, CT scan, mamografi, dan USG. Prioritas penanganan mencakup kanker, penyakit jantung, stroke, gangguan ginjal, serta layanan kesehatan ibu dan anak.

Data yang Prabowo ungkap menunjukkan Indonesia masih kekurangan 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis di 481 kabupaten dan kota. Pemerintah sudah membuka sembilan fakultas kedokteran baru untuk membantu menutup kekurangan ini.

3. Renovasi Sekolah Rusak

Di sektor pendidikan, pemerintah menetapkan 2029 sebagai batas akhir renovasi seluruh sekolah yang butuh perbaikan, dengan percepatan di 2027-2028. Sasarannya jelas: atap bocor, dinding retak, ruang kelas tidak aman, sampai toilet rusak.

“Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh, ruang kelas rusak yang dibiarkan bertahun-tahun,” kata Prabowo.

Selain perbaikan fisik, pemerintah lanjut mendigitalisasi ruang belajar. Akhir Desember 2026, tiap sekolah bakal menerima tiga layar pintar interaktif tambahan, hingga total jadi empat ruangan ber-IFP per sekolah. Perangkat ini mendukung pembelajaran jarak jauh dari guru-guru terbaik yang mengajar lewat studio di Jakarta maupun ibu kota provinsi. Pemerintah juga berencana menghapus pungutan biaya di seluruh sekolah negeri.

4. Bursa Komoditas Indonesia

Transformasi keempat menyentuh posisi Indonesia di perdagangan komoditas dunia. Pemerintah bakal mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan OJK, mencakup kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet.

Prabowo menilai selama ini bursa luar negeri justru lebih banyak menentukan harga komoditas produksi Indonesia. Karena itu, pemerintah ingin membangun Indonesia Reference Price sebagai acuan harga ekspor.

“Yang penting bursanya ada di bumi Republik Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan regulasinya terbit paling lambat 17 September 2026, dengan bursa mulai beroperasi 1 Januari 2027.

5. Optimalisasi Aset BUMN

Setelah merampingkan jumlah BUMN, pemerintah giliran mengoptimalkan aset-asetnya. Tanah, gedung, jaringan, kawasan, bandara, dan fasilitas lain yang belum termanfaatkan maksimal jadi sasaran. Pemerintah tidak ingin aset ini menganggur di tengah kebutuhan investasi dan lapangan kerja.

Swasta bakal punya kesempatan mengoperasikan aset BUMN lewat proses terbuka dan kompetitif, sementara kepemilikan strategis tetap di tangan negara. Salah satu contohnya bandara yang belum optimal, yang swasta bisa kelola lewat integrasi maskapai, hotel, dan bandara sekaligus. Pemerintah juga bakal mempelajari praktik pengelolaan aset publik dari negara lain, termasuk India.

6. Energi Surya 100 GW

Agenda energi menyasar pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Tahap awal mencakup 30 GW tenaga surya. Pemerintah juga menghentikan bertahap pembangkit diesel berkapasitas 13 GW.

Prabowo menilai penggunaan diesel di pulau terpencil kurang efisien karena bahan bakarnya harus dikirim dari daerah lain. Rancangan idealnya, tiap desa bisa punya PLTS 1 MW kalau lahannya tersedia. Estimasinya, program 100 GW ini bisa menghemat biaya produksi listrik setidaknya Rp73,9 triliun per tahun, sekaligus menekan impor BBM.

7. Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII)

Pemerintah juga membentuk PFII, dengan Jakarta sebagai lokasi awal dan Bali sebagai pengembangan lanjutan. Fungsinya mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, emas batangan, fintech, keuangan syariah, family office, hingga manajemen investasi.

Ekosistemnya nanti mencakup lembaga pengelola, badan arbitrase, serta pengadilan khusus di bawah Mahkamah Agung. Kontrak bisa memakai bahasa Inggris, dengan standar hukum komersial internasional turut jadi acuan. Meski begitu, aturan antipencucian uang dan kewajiban pajak tetap berlaku ketat.

8. Danantara Development Management Fund (DDMF)

Tidak semua proyek strategis cocok pakai skema investasi komersial jangka pendek atau APBN biasa. Untuk itu, pemerintah memperkenalkan DDMF sebagai instrumen pembiayaan proyek jangka panjang yang penting tapi belum menarik secara komersial saat ini.

Salah satu proyek yang bisa DDMF biayai adalah mobil nasional. Pemerintah menargetkan proyek ini masuk produksi massal akhir 2028, dengan fasilitas produksi sudah berdiri di Subang, Jawa Barat. Selain itu, DDMF juga bisa mendukung proyek tanggul laut raksasa di Pantai Utara Jawa, terbagi 15 segmen dari Banten sampai Gresik, dengan estimasi pengerjaan 15-20 tahun.

9. Elektrifikasi Mobilitas Rakyat

Transformasi kesembilan menyasar kendaraan sehari-hari warga. Pemerintah bakal memberi insentif besar ke perusahaan Indonesia yang sanggup memproduksi satu juta motor listrik di dalam negeri. Tujuannya tiga: menekan pengeluaran keluarga, mengurangi impor BBM, dan membangun industri motor nasional.

Menurut estimasi Prabowo, biaya pakai motor listrik bisa lebih murah 50% dibanding motor BBM, bahkan berpotensi turun sampai 30% dalam kondisi tertentu. Industri turunannya seperti baterai, software, dan aftersales juga berpotensi ikut tumbuh.

10. Dwi Kewarganegaraan Terbatas

Agenda penutup soal wacana dwi kewarganegaraan terbatas untuk talenta tertentu. Pemerintah melihat jutaan diaspora Indonesia punya keahlian di berbagai bidang, dari ilmuwan, dokter, insinyur, ahli AI, sampai atlet dan pemain sepak bola profesional.

“Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik memilih kesempatan berkarya di dunia dan ikatan kepada tanah air,” kata Prabowo.

Pemerintah bakal mengajukan revisi undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara selektif dan terukur, lengkap dengan pemeriksaan integritas dan kewajiban menjaga keamanan nasional.

Sepuluh agenda ini menggambarkan ambisi besar pemerintah menjelang 2027, mulai dari layanan dasar sampai posisi Indonesia di kancah keuangan global. Realisasinya tentu butuh pengawasan ketat, mengingat skala anggaran dan cakupan yang begitu luas.