Rapat Komisi II DPR Panggil Ombudsman, Bahas Tuntas Klaster Mewah Lapas Cibinong

Kebaruan. Rapat Komisi II DPR RI dengan Ombudsman RI berlangsung hari ini, Selasa (29/9/2026), khusus mengupas temuan klaster mewah di Lapas Cibinong. Ini rapat berbeda dari rapat Komisi XIII sehari sebelumnya, yang sempat berjalan tanpa kehadiran Ombudsman. Kali ini, Ombudsman hadir langsung di hadapan mitra kerjanya sendiri.

Empat Poin yang Didalami Komisi II

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, membeberkan agenda rapat kepada wartawan. Ia menyebut pertanyaan paling dasar akan menyoal bentuk temuan dan kronologi kejadian di lapangan.

“Paling pertanyaan dasar seperti apa temuannya dan bagaimana kronologinya. Tentu juga rekomendasi kebijakannya seperti apa mengenai warga binaan di lapas, terkait hak-hak dan lain sebagainya,” kata Irawan.

Selain kronologi, Komisi II turut menanyakan penilaian Ombudsman soal standar pelayanan minimum di lapas, sekaligus pemenuhan hak dasar warga binaan. Menurut Ahmad, pendalaman ini penting agar persoalan tidak berhenti pada keberadaan klaster mewah semata.

“Supaya kita bisa mengambil solusi komprehensif, tidak parsial,” tuturnya.

Komisi II juga meminta penjelasan soal rencana aksi, fokus, dan strategi Ombudsman menindaklanjuti temuan ini. Ahmad menyinggung bahwa pucuk pimpinan Ombudsman saat ini tergolong baru menjabat, sementara persoalan pelayanan publik di Indonesia masih menumpuk.

Bukan Rapat Dadakan Khusus Cibinong

Ahmad menegaskan, pertemuan ini pada dasarnya agenda rutin Komisi II untuk mendengar kinerja mitra kerjanya. Momentum menjelang akhir tahun turut memperkuat urgensi evaluasi.

“Sebenarnya rapat tersebut sama dengan rapat biasanya untuk mendengarkan kinerja dari mitra. Apalagi sudah jelang akhir tahun seperti sekarang,” ujarnya. Meski begitu, ia mengakui isu-isu terbaru yang menyita perhatian publik, seperti temuan Cibinong ini, tetap akan didalami dalam forum tersebut.

Latar Belakang: Lima Pejabat Sudah Lebih Dulu Dicopot

Sebelum rapat ini digelar, Kemenimipas sudah mengambil langkah tegas. Inspektur Jenderal Kemenimipas, Rudi Setiawan, mengumumkan penonaktifan lima pejabat struktural Lapas Cibinong, Sabtu (26/9). Kelimanya yaitu kepala lapas, kepala pengamanan lapas (KPLP), kepala seksi pembinaan dan pendidikan, kepala seksi keamanan dan ketertiban, serta kepala urusan umum lapas.

Rudi menjelaskan, langkah itu diambil atas perintah langsung Menteri Imipas Agus Andrianto. “Kami atas arahan dan perintah dari Bapak Menteri, kami adalah pemeriksa internal Kemenimipas. Beliau memerintahkan kepada kami untuk berkolaborasi dengan Dirjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh teman-teman Ombudsman,” jelasnya.

Menurut Rudi, kelima pejabat itu dinonaktifkan karena dinilai bertanggung jawab atas temuan Ombudsman. “Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan Ombudsman,” ujarnya, sembari menegaskan proses pemeriksaan lanjutan mengacu pada kode etik dan aturan hukuman dinas yang berlaku.

Kasus yang Terus Melebar

Selain persoalan tata kelola aset dan pejabat lapas, kasus ini juga menyeret sejumlah nama narapidana besar. Sejumlah pemberitaan menyebut dua narapidana kasus korupsi timah turut diperiksa terkait Lapas Cibinong, di tengah pemberitaan lain yang menyinggung nama Ferdy Sambo. Ombudsman sendiri sebelumnya menyatakan belum bisa memastikan keterlibatan nama-nama tersebut sebagai penghuni klaster mewah, karena tim tidak bertemu langsung dengan mereka saat sidak berlangsung.

Rapat Komisi II hari ini diharapkan memberi gambaran lebih jelas soal langkah lanjutan pemerintah, termasuk perbaikan tata kelola lapas secara menyeluruh, bukan hanya di Cibinong.