Ombudsman RI

Kebaruan. Jabatan tertinggi di dunia pemasyarakatan Indonesia kini kosong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Mashudi resmi mengundurkan diri, buntut terbongkarnya fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menerima surat pengunduran diri tersebut, Kamis (1/10/2026). “Hari ini Bapak Menteri Imipas telah menerima surat pengunduran diri Bapak Mashudi sebagai […]

Kebaruan. Babak baru kasus klaster mewah Lapas Cibinong dimulai hari ini. Proses pembongkaran resmi berjalan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan ekskavator dikerahkan untuk meratakan bangunan yang sempat menghebohkan publik itu. Sebelum bangunan diratakan, seluruh barang di dalam klaster mewah lebih dulu diangkut keluar. Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (30/9/2026), proses pengangkutan barang […]

Kebaruan. Rapat Komisi II DPR RI dengan Ombudsman RI berlangsung hari ini, Selasa (29/9/2026), khusus mengupas temuan klaster mewah di Lapas Cibinong. Ini rapat berbeda dari rapat Komisi XIII sehari sebelumnya, yang sempat berjalan tanpa kehadiran Ombudsman. Kali ini, Ombudsman hadir langsung di hadapan mitra kerjanya sendiri. Empat Poin yang Didalami Komisi II Anggota Komisi […]

Kebaruan. Belasan rumah dinas di Lapas Cibinong ternyata luput dari pencatatan aset negara. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) membuka fakta ini dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI, Selasa (29/9/2026), menyusul temuan Ombudsman RI soal bangunan mewah di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong. 16 Rumah, Hanya 3 yang Tercatat Tim gabungan mengidentifikasi 16 rumah dinas […]

Kebaruan. Ombudsman RI tidak datang ke rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR pada Senin (28/9/2026). Padahal, rapat itu membahas temuan Ombudsmn sendiri soal fasilitas berstandar apartemen di Lapas Kelas IIA Cibinong. Komisi XIII tetap menjalankan rapat. Mereka mendengar paparan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi dan Kepala Lapas Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto. Rapat Jalan Tanpa Ombudsman […]

Kebaruan. Kemenimipas kini menghadapi tekanan untuk membenahi sistem pemasyarakatan secara luas, tidak berhenti di satu penjara. Ombudsman RI meminta evaluasi menyasar seluruh jajaran dan unit layanan kementerian, setelah temuan janggal di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, mencuat ke publik. Sejauh ini, pemeriksaan baru berjalan di Cibinong. Belum ada perintah resmi untuk memeriksa lapas lain. Temuan […]

Kebaruan. Barang-barang mencurigakan yang sempat terpotret di klaster mewah Lapas Cibinong ternyata sudah tidak ada lagi di lokasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) kini bergerak menelusuri ke mana perginya minuman keras, simulator golf, hingga sejumlah barang lain yang sebelumnya ditemukan Ombudsman RI (ORI) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Inspektur Jenderal Kemenimipas, […]

Kebaruan. Publik dibuat geleng-geleng kepala usai Ombudsman RI membongkar temuan mengejutkan di Lapas Cibinong. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang berlokasi di Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, ini ternyata menyimpan klaster bangunan mewah lengkap dengan fasilitas setara apartemen. Tim Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu, 23 September 2026. Hasilnya mencengangkan: mereka menemukan 13 bangunan yang tampak seperti […]

Kebaruan. Sekitar 100 meter dari kantin Lapas Cibinong, sebuah pagar kayu menutup kompleks hunian yang tampak janggal. Ombudsman RI menyidak lapas itu pada Rabu (23/9/2026) setelah menerima laporan masyarakat. Hasilnya, Ombudsman menduga ada komersialisasi di balik “klaster mewah” tersebut dan meminta pemeriksaan menyeluruh. Apa yang Ombudsman temukan di Cibinong Petugas lapas awalnya mengaku area itu […]

Kebaruan.com Industri nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menjadi magnet ekonomi sekaligus titik panas persoalan administratif. Per hari ini, 16 April 2026, isu mengenai integritas tata kelola pertambangan kembali mencuat. Di tengah riuhnya penegakan hukum, peran Ombudsman RI, melalui anggotanya Herry Susanto, menjadi sangat krusial sebagai “penjaga gerbang” pelayanan publik di sektor sumber daya alam. […]