Suyudi Ario Seto Sebulan Jadi Kapolri: Ucapan dan Kasus yang Ditangani
- account_circle Firmansyah
- calendar_month 13 jam yang lalu
- visibility 16
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kebaruan. Lima pekan di kursi Kapolri sudah cukup membuat Suyudi Ario Seto diuji berat. Presiden Prabowo Subianto melantiknya pada 1 Oktober 2026, menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan ia kini berpangkat Jenderal. Namun, tak sampai sebulan kemudian, mantan atasannya itu justru berstatus tersangka di kasus yang ditangani institusinya sendiri.
Dari BNN ke Tribrata 1
Suyudi lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973 dan lulus Akpol 1994. Sebelum jadi Kapolri, ia memimpin Badan Narkotika Nasional sejak 25 Agustus 2025. Sebelum itu, ia menjabat Kapolda Banten. Latar belakangnya pun kuat di bidang reserse.
Sementara itu, sidang uji kelayakan di Komisi III DPR berlangsung singkat. Prosesnya sekitar 30 menit, lalu komisi menyepakatinya sebagai calon tunggal. Setelah itu, persetujuan keluar secara aklamasi.
Doktrin dan Ucapan Awal Kapolri Suyudi
Di forum DPR, Suyudi mengusung “Polisi Bersama Masyarakat”. Ia menegaskan itu bukan sekadar jargon dan bukan pengganti Presisi atau Polmas, melainkan doktrin yang menyatukan kebijakan dengan satu orientasi: masyarakat. Selain itu, ia berjanji menerima kritik dan memperbaiki Polri.
Janji itu cepat berwujud di lapangan. Polri resmi memakai tagline tersebut sebagai pengganti slogan Polri Presisi. Kemudian, pada 3 November, di acara Hari Jadi Humas Polri, ia meminta anak buahnya mengutamakan kecepatan dan ketepatan merespons warga. Menurutnya, masyarakat tidak peduli pangkat, melainkan hadirnya polisi di lapangan.
Kasus Penyadapan Presiden: Ujian Terbesar Suyudi Ario Seto
Perkara paling besar menyangkut Prabowo sendiri. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden disebut terjadi sejak 2025. Meski begitu, Suyudi tidak menanganinya sendirian. Ia membentuk tim khusus di bawah Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.
Hasilnya datang cepat. Pada 3 November, Bareskrim mengumumkan tiga tersangka: mantan Kapolri Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Irjen Slamet Uliandi menyusul sebagai tersangka keempat pada 5 November. Akibatnya, Prabowo memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November.
Di sisi lain, angka-angka penyidikan mulai terbuka. Penyidik memeriksa 10 saksi dan tiga ahli, lalu menyita 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk. Para tersangka dijerat Pasal 258 dan 332 KUHP serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Penyidik kini mendalami dugaan makar. Bahkan, Bareskrim mengungkap dugaan penghapusan hasil sadapan pada Oktober 2026. Polri juga meminta LPSK melindungi enam saksi.
Sementara itu, Suyudi membantah kasus ini bernuansa persaingan. Ia menegaskan penanganan perkara tidak berkaitan dengan kepentingan tertentu. Soal soliditas, ia menyatakan Polri dalam kondisi sangat baik dan semakin solid. Lalu, pada 8 November, ia hadir saat Prabowo menerima sepuluh mantan Kapolri di Hambalang. Selanjutnya, Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada 12 November untuk membahas perkara ini.
Perlu dicatat, status hukum para jenderal itu masih sebatas tersangka. Pengadilan belum memutus apa pun.
Mutasi Besar-besaran di Tubuh Polri
Di internal, Suyudi bergerak lewat rotasi jabatan. Surat Telegram ST/2467/XI/KEP./2026 tertanggal 2 November memindahkan 264 perwira tinggi dan menengah, termasuk sejumlah Wakapolda. Di samping itu, ia merotasi 14 perwira Densus 88 Antiteror. Kadiv Humas Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut mutasi sebagai bagian wajar dari pembinaan karier.
Pesan Keras soal Narkoba
Bekas Kepala BNN ini tak melepas isu lamanya. Pada 2 November, ia menyerukan perang total terhadap peredaran narkotika dan melarang anggota membekingi atau terlibat bisnis haram itu. Dengan demikian, pesan tersebut menyasar internal sekaligus jaringan di luar.
Pengamanan Natal dan Tahun Baru
Meski berada di tengah pusaran kasus, urusan rutin tetap berjalan. Pada 3 November, ia bersilaturahmi dengan KWI untuk membahas koordinasi pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Yang Perlu Dipantau Berikutnya
Rapat dengan Komisi III pada 12 November akan menunjukkan seberapa jauh Suyudi mau membuka perkara ini. Di samping itu, publik menunggu apakah penyidik menemukan aktor lain di balik penyadapan.
- Penulis: Firmansyah
