Mahasiswa Masuk Gedung DPR dan Temui Pimpinan Parlemen — Bawa Tuntutan Soal BBM hingga Supremasi Sipil

Kebaruan.com Mereka tidak hanya berteriak di luar gerbang. Mereka masuk. Jumat sore, 19 Juni 2026, puluhan perwakilan mahasiswa dari empat kelompok yang sejak siang berunjuk rasa di depan gerbang utama DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, akhirnya memasuki kompleks parlemen. Sekitar pukul 17.54 WIB, mereka mulai masuk melalui pintu kecil di samping gerbang utama — bertahap dalam tiga gelombang.

Tujuannya satu: bertemu langsung dengan pimpinan DPR dan menyampaikan tuntutan yang selama ini hanya terdengar dari balik pagar besi.

Tolak Naik Mobil Pamdal — “Kayak Tahanan”

Sesampainya di halaman utama Gedung DPR RI, para mahasiswa mendapat tawaran dari petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) untuk naik kendaraan menuju lokasi pertemuan. Alasannya masuk akal — gedung tujuan cukup jauh dari gerbang utama.

Tapi mahasiswa kompak menolak.

“Enggak usah aja ya Pak. Kayak tahanan,” ucap salah satu perwakilan dari Universitas Trisakti.

Kalimat itu singkat tapi mengena. Mereka memilih berjalan kaki bersama-sama menuju Gedung Nusantara — yang lebih dikenal publik sebagai Gedung Kura-kura DPR RI. Sebuah gestur kecil yang bicara banyak soal prinsip: mereka datang sebagai warga negara yang menyuarakan hak, bukan sebagai tamu yang perlu diatur pergerakannya.

Siapa Saja yang Hadir?

Perwakilan mahasiswa yang masuk ke kompleks parlemen berasal dari empat kelompok:

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, dan Universitas Esa Unggul. Keempat kelompok ini sudah sejak siang menggelar aksi demonstrasi di luar gerbang DPR — dan sore hari, suara mereka akhirnya mendapat ruang untuk terdengar langsung oleh pimpinan parlemen.

Tritura Kembali — Tiga Tuntutan Trisakti

Mahasiswa Universitas Trisakti datang dengan konsep yang sarat sejarah: Tritura Kembali atau Tiga Tuntutan Rakyat. Menteri Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Trisakti, Arief, menyampaikan tiga tuntutan utama yang mereka bawa:

• Pertama, memulihkan kondisi ekonomi dan politik nasional yang mereka nilai mulai mengkhawatirkan.
• Kedua, memberantas inkompetensi pejabat publik yang dinilai merugikan masyarakat luas.
• Ketiga, mengembalikan supremasi sipil yang mereka anggap mulai terkikis.

Nama “Tritura” sendiri bukan pilihan acak. Ini adalah penghormatan langsung pada sejarah perjuangan mahasiswa 1966 — sebuah sinyal bahwa generasi muda hari ini sadar betul di mana mereka berdiri dalam garis panjang sejarah demokrasi Indonesia.

Empat Tuntutan Esa Unggul — Dari Audit MBG hingga Check and Balance

Presiden Mahasiswa Universitas Esa Unggul, David Sondakh, membawa empat tuntutan yang lebih spesifik dan teknis. Tuntutan pertama soal supremasi sipil. David dan kawan-kawannya menilai ruang sipil makin sempit karena unsur militerisme terus merangsek masuk ke berbagai sektor kehidupan publik.

Tuntutan kedua adalah audit menyeluruh terhadap program-program yang menggunakan anggaran negara dalam skala besar — termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Program Koperasi Desa Merah Putih. Mahasiswa ingin tahu apakah uang rakyat itu benar-benar sampai ke tangan yang tepat.

Tuntutan ketiga menyoroti komunikasi publik pemerintah yang dinilai kerap memicu polemik dan kebingungan di masyarakat. Mereka minta pemerintah berbenah dalam cara menyampaikan kebijakan — bukan hanya soal isi kebijakan, tapi juga soal bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan.

Tuntutan keempat — dan yang paling fundamental — adalah meminta DPR menjalankan fungsi check and balance secara lebih serius. David menekankan bahwa berbagai dugaan persoalan dalam program pemerintah justru membuktikan betapa pentingnya pengawasan legislatif yang tajam dan tidak tebang pilih.

“Berbagai dugaan persoalan dalam sejumlah program pemerintah menunjukkan pentingnya penguatan fungsi kontrol dan pengawasan oleh lembaga legislatif,” kata David.

Mengapa Momen Ini Penting?

Demo mahasiswa di depan DPR bukan hal baru. Tapi ada yang berbeda hari ini. Pimpinan DPR memilih membuka pintu dan menerima perwakilan mahasiswa secara langsung — bukan hanya melempar janji dari balik pagar. Itu langkah yang patut dicatat, meski tentu saja yang jauh lebih penting adalah apa yang terjadi setelah pertemuan ini.

Apakah tuntutan mahasiswa benar-benar didengar? Apakah ada respons konkret dari DPR terhadap desakan audit MBG, pembenahan komunikasi publik, dan penguatan fungsi pengawasan? Itulah pertanyaan yang publik perlu kawal jawabannya — bukan hanya hari ini, tapi dalam minggu-minggu ke depan.

Mahasiswa sudah berjalan kaki masuk ke Gedung Kura-kura. Bola kini ada di tangan parlemen.