Korupsi Karanganyar Eks Kepala Dinas Diskuktrans UMKM Ditahan
- account_circle Firmansyah
- calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
- visibility 354
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kebaruan.com Kasus dugaan Korupsi Karanganyar yang melibatkan mantan Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja (Diskuktrans UMKM) berinisial AM memasuki babak baru. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar resmi menetapkan AM sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan intensif. Penetapan status hukum ini didasarkan pada dua alat bukti kuat yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik selama proses penyelidikan.
Konstruksi Perkara dan Dugaan Kerugian
Peristiwa penyimpangan ini terjadi dalam kurun waktu antara 2023 hingga 2025, saat AM masih memimpin dinas terkait. Fokus utama penyidik adalah penyelewengan setoran retribusi dari para pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun dan Taman Pancasila.
Penyidik telah memanggil dan memeriksa sedikitnya 19 orang saksi untuk memperkuat konstruksi hukum kasus Korupsi Karanganyar. Selama proses pemeriksaan, pihak kejaksaan menjerat AM menggunakan pasal berlapis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Penahanan Tersangka oleh Kejari
Seusai menjalani pemeriksaan di kantor kejaksaan, petugas langsung membawa AM dengan mobil tahanan menuju Mapolres Karanganyar. Tersangka terlihat mengenakan rompi khusus dan masker selama proses pemindahan tersebut.
Pihak Kejari Karanganyar belum merinci total nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktik lancung ini. Namun, mereka memastikan bahwa proses penghitungan kerugian tetap berjalan transparan dan profesional.
Langkah Pengembangan Kasus Lebih Lanjut
Kasus Korupsi Karanganyar ini berpotensi berkembang seiring berjalannya waktu. Tim penyidik terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain maupun aliran dana yang mengalir ke berbagai pihak selama periode penyimpangan tersebut.
Langkah tegas ini menjadi peringatan keras bagi para pengelola keuangan daerah agar selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
- Penulis: Firmansyah
