Oleh: Fadlus Sally
(Mantan Ketua BEM FIP UNY | Internship DPD RI DIY 2022)
UNDANG-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang telah disetujui oleh DPR pada beberapa waktu lalu membawa beberapa perubahan pada Jakarta. Saat ini Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara, melainkan sebuah kota global dan pusat perekonomian. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang sudah disahkan, Provinsi DKJ adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan khusus yang dimaksud terkait pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.
Suhajar Diantoro selaku Sekjend Kementerian Dalam Negeri mengatakan ”UU DKJ ini memberikan kewenangan khusus kepada Jakarta untuk fokus mengembangkan visinya sebagai pusat perdagangan dan kota global,” Ucapnya dalam sesi diskusi UU DKJ: Masa Depan Jakarta Pasca Ibu Kota, Senin (22/4/2024). Hal tersebut membuat Jakarta akan menjadi kota seperti New York di Amerika atau Istanbul di Turki. Maka, Jakarta dituntut harus memiliki perencanaan program pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sosial, SDM dan lingkungan.
Hal yang menarik, UU DKJ disahkan berdekatan dengan momentum Pilkada. Sehingga dalam hal ini Jakarta membutuhkan sosok pemimpin berkualitas sekaligus teknokrat hebat yang mampu menghadapi tantangan kota yang begitu kompleks dengan cara efektif dan membawa pada perubahan positif. Lebih penting daripada itu, dengan adanya pengaturan kawasan aglomerasi, pemimpin Jakarta harus dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan tidak menyebabkan polarisasi.
Baca juga: Kolaborasi Sudirman Said dan Anies Baswedan untuk Keberlanjutan Perubahan
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said dalam berbagai media menyatakan kesiapan dan keterbukaannya jika dicalonkan sebagai gubernur oleh partai politik. Sepak terjang Sudirman Said sebagai mantan Menteri ESDM dinilai cocok apabila menduduki posisi gubernur. Di sisi lain, Sudirman Said pernah menjadi Sekjen Tim Kemenangan Prabowo pada Pilpres 2019. Relasi inilah yang diperlukan dalam pembangunan Jakarta ke depannya. Seperti kita ketahui bahwa Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden 2024 – 2029, maka relasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan, terlebih di masa transisi perubahan Jakarta.
Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam masa transisinya memiliki tugas yang sangat besar, sehingga sangat riskan apabila posisi pemimpin Jakarta hanya dijadikan batu loncatan dalam karir politik. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, jika dilihat dalam rekam jejak posisi gubernur Jakarta, sudah 2 kali terjadi gubernur Jakarta yang maju dalam kontestasi pemilihan presiden.
Dalam berbagai media, dengan percaya diri Sudirman Said menyampaikan alasannya ingin maju dalam Pilkada Jakarta.
1. Transisi Jakarta sebagai Pusat Ekonomi
Jakarta sedang dalam masa transisi dari ibu kota negara menjadi pusat ekonomi khusus Indonesia. Ia tidak ingin Jakarta dijadikan batu loncatan karier politik seperti yang terjadi pada dua periode sebelumnya dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Anies Baswedan. Menurutnya, karena pekerjaan selama masa transisi ini sangat besar, Jakarta sebaiknya dipimpin oleh seseorang yang fokus menyelesaikan masalah-masalah, bukan oleh seseorang yang hanya mencari pijakan untuk karir politik selanjutnya.
2. Pentingnya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat
Sudirman memahami pentingnya transisi yang mulus dan tanpa gangguan di Jakarta. Dia menekankan bahwa pemimpin yang dibutuhkan selama masa transisi ini adalah yang bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat. Dia mengatakan bahwa akan sangat tidak produktif jika gubernur Jakarta berseberangan dengan pemerintah pusat, mengingat banyak isu-isu transisi yang harus diselesaikan.
3. Penanganan Kemiskinan di Jakarta
Alasan ketiga adalah masih banyaknya masyarakat Jakarta yang hidup dalam kemiskinan. Sudirman Said menyebutkan bahwa 40 persen warga Jakarta masih berada dalam kategori miskin, dengan 22 persen tinggal di daerah kumuh. Selain itu, ada 1,2 juta orang yang bekerja sebagai operator ojek online dan 500.000 orang yang masuk kategori miskin absolut.
Dalam hal pemberantasan korupsi, Sudirman Said mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Bersama beberapa aktivis anti korupsi lainnya seperti Erry Riana (Mantan Pimpinan KPK), Kuntoro Mangkusubroto (Kepala UKP4). Sri Mulyani (Mantan Menteri Keuangan), dan beberapa tokoh lainnya. Sudirman said bersama MTI mendukung percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mendorong penyelesaian beberapa kasus rasuah
Selain pengalamannya sebagai Menteri ESDM, Sudirman Said memiliki rekam jejak sebagai Direktur Utama PT Pindad dan Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta. Dalam memimpin PT Pindad, ia melakukan inovasi dengan menjalin kerjasama dengan dengan pebisnis senjata internasional. Hal ini ia lakukan sebagai upaya untuk mempercepat alih teknologi sekaligus mengadopsi disiplin kerja dan budaya perusahaan asing. Selain membuka kerjasama dengan pihak asing untuk alih teknologi dan budaya perusahaan, ia juga berusaha memberantas calo persenjataan yang merugikan negara.
Pengalaman Sudirman Said dalam pemerintahan dan dunia industri sangat dibutuhkan untuk mendukung Jakarta sebagai Kota Global dan Pusat Perekonomian. Oleh karena itu, sebagai sosok yang visioner dan bersih, Sudirman Said patut untuk maju dalam kontestasi gubernur Jakarta untuk periode 2024-2029. Ketika calon pemimpin yang digadang sudah siap membawa banyak perubahan bagi daerahnya maka seharusnya juga seluruh lapisan masyarakat melek terhadap calon yang akan maju pada periode 2024-2029.
Merangkul Semua Lapisan Masyarakat
Melalui Peluncuran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (25/5/2024), yang dihadiri anggota KPU Betty Epsilon Idroos, August Mellaz, dan Parsadaan Harahap, penyelenggara mengharapkan peningkatan partisipasi pada Pilkada Jakarta periode 2024-2029. Hal ini bisa dicapai melalui kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pasangan calon, media massa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Forkopimda, dan pemilih itu sendiri. Jangan sampai rekam jejak Pilkada 2017 yang dianggap sebagai pilkada terburuk tentu tidak diinginkan terulang oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali, menilai Pilkada DKI 2017 sebagai yang paling brutal dalam konteks demokrasi di media sosial. Pilkada Jakarta menyebabkan netizen terbagi menjadi dua kubu yang saling melempar opini negatif.
“Pilkada Jakarta itu Luber: Langsung, umum, brutal,” kata Effendi dalam diskusi “Demokrasi Kebangsaan di Republik Sosial Media” di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) pada Kamis, 23 Maret 2017. Jack Lapian, pendiri BTP (Basuki Tjahaja Purnama) Network, menganggap Pemilihan Gubernur DKI 2017 sebagai pilkada terburuk dalam sejarah. “Mulai dari ayat sampai mayat. Terbukti cukup ampuh, ya Pilkada SARA ini,” ujarnya kepada Tempo pada Minggu, 24 Desember 2017.
Pilkada 2017 terbukti dapat membelah masyarakat dengan kebencian. Masyarakat bawah trauma konflik horizontal pada Pilkada DKI 2017 terulang. Misalnya, ada kelompok menolak untuk mengurus dan menyalatkan jenazah pemilih Ahok pada putaran pertama Pilkada 2017 yang berlangsung pada 15 Februari 2017. Penyebaran sentimen SARA secara luas di seluruh lapisan masyarakat berhasil menghapus prestasi Ahok dalam membangun Jakarta selama beberapa tahun. Hingga saat ini, upaya untuk mendamaikan kedua kubu juga belum terlihat.
Harapan agar polemik Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 yang melelahkan tidak terulang kembali menjadi bagian penting dari Kaleidoskop 2017. Melihat track record perjalanan karir Sudirman Said yang bersih dan bisa merangkul semua elemen masyarakat, memunculkan harapan bahwa Pilkada 2017 tidak akan terulang lagi dalam Pilkada kali ini. Sehingga layak Sudirman Said untuk ikut meramaikan Pilkada 2024. Karena pemilu yang berintegritas akan melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas dan mampu membawa Jakarta ke arah yang lebih baik.
Sudirman menegaskan bahwa pemimpin Jakarta haruslah memiliki fokus yang kuat dalam menyelesaikan berbagai masalah kota ini, serta mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk kemajuan Jakarta, bukan sekadar mencari keuntungan politik pribadi. Dalam menghadapi Pilkada 2024 tentunya Sudirman Said menyadari bahwa banyak tahap yang harus dilaluinya. Mantan Menteri ESDM tersebut menyatakan bahwa meskipun jalur independen tidak memungkinkan, masih ada opsi melalui partai politik bagi dirinya untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta.
Dalam pernyataannya di saluran YouTube Hersubeno Point, Sudirman menegaskan bahwa politik adalah urusan publik, bukan agenda pribadinya, sehingga ia memberikan kebebasan kepada relawan dan elemen masyarakat yang mendukungnya untuk memajukan dirinya sebagai calon gubernur Jakarta.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, harapan besar terletak pada Pilkada 2024. Ketua KPU Provinsi DKI Wahyu Dinata menegaskan bahwa semua tahapan dan pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 27 November 2024 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, jujur, adil, dan transparan.
Baca juga: Sudirman Said: Transisi DKI ke DKJ Harus Sejahterakan Kaum Miskin kota
Wahyu Dinata selaku Ketua KPU Provinsi DKI, menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas dalam mencapai tujuan bersama untuk kesuksesan pemilu, terutama mengingat status baru Jakarta sebagai bukan lagi Ibukota Negara. Menurut Wahyu, pemimpin yang terpilih haruslah mampu mencerminkan pilihan rakyat DKI Jakarta, serta mampu memajukan kota ini. Wahyu berharap bahwa Pemilu yang berintegritas akan melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas dan mampu membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, pada Pilkada 2024 Jakarta dapat memiliki pemimpin baru yang bisa menjadi representasi wajah baru untuk masa transisi yang penuh tantangan namun juga penuh potensi.
Untuk menyambut Pilkada 2024 dan menyoroti mengenai perubahan besar Jakarta sebagai pusat ekonomi global, Sudirman Said dengan tegas menyatakan pentingnya kerjasama sinergis antara gubernur Jakarta dan pemerintah pusat untuk mengatasi berbagai isu transisi yang kompleks. Pemimpin Jakarta haruslah memiliki fokus yang kuat dalam menyelesaikan berbagai masalah kota ini, serta pilkada 2024 tidak boleh menimbulkan perpecahan seperti pilkada sebelumnya. ***
