KEBARUAN.COM – Sesi debat cawapres tanggal 22 Desember 2023 ini, bertemakan “Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur dan Perkotaan” (Sumber: detik.com, diakses 23 Desember 2023). Debat dimulai dengan penyampaian visi dan misi para cawapres (calon wakil presiden). Cawapres nomor urut 2, yaitu Gibran Rakabuming Raka menyampaikan visi misi kubunya, yang pertama. Beberapa poin visi misi tersebut, di antaranya adalah, hilirisasi di berbagai sektor, pemerataan pembangunan supaya tidak Jawa sentris, yang kemudian dilanjutkan dengan makna dan fungsi IKN (Ibu Kota Nusantara), yaitu untuk mengubah fokus pembangunan, supaya tidak hanya fokus di Pulau Jawa saja. Gibran juga menyampaikan terkait program pengadaan energi alternatif, seperti biodiesel, dan lai-lain. Ia juga menyampaikan bahwa akan menggenjot hilirisasi digital.
Berikutnya, adalah cawapres nomor 3, Prof Mahfud, yang berbicara tentang korupsi yang mengakibatkan rakyat miskin. Pemberantasan korupsi, adalah kunci untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terakhir, giliran cawapres nomor urut 1, yaitu, Gus Muhaimin Iskandar. Beliau menyampaikan bahwa ada pelajaran penting, yaitu filosofi selepet. Aksi selepet, pada dasarnya adalah untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan. Selepet merupakan disrupsi, yang menjadi awal perubahan. Ketimpangan sosial harus diatasi dengan peningkatan pajak untuk kaum kaya, dan penurunan pajak untuk kaum miskin. Kemiskinan rakyat harus diatasi dengan peningkatan bansos menjadi bansos plus. Gus Muhaimin juga menyatakan, bahwa untuk mendongkarak ekonomi masyarakat, maka 150 triliun atau 5% APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) akan dialokasikan untuk anak muda melalui KAMU (kredit usaha anak muda). Selain itu, bantuan desa akan ditingkatkan menjadi 5 miliar/tahun.
Segmen Pertanyaan dari Panelis untuk Para Cawapres
Segmen debat berikutnya, adalah dimulai dengan pertanyaan untuk cawapres nomor urut 3, Prof Mahfud MD. Subtema pertama, yaitu ekonomi kerakyatan digital. Bagaimana kebijakan paslon (pasangan calon) mengatasi kelebihan dan kekurangan digitalisasi? Mahfud menjawab bahwa Indonesia sudah punya undang-undang (UU) terkait hal itu, yaitu UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) dan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Ekonomi digital, menurut beliau, harus disikapi dengan hati-hati. Rakyat saat ini yang jadi korban ekonomi digital, salah satunya pinjol (pinjaman online), yang banyak menimbulkan korban, utang bertambah berlipat, karena berbunga. Beliau menyampaikan bahwa sudah memerintahkan penangkapan terhadap berbagai pinjol ilegal.
Tanggapan dari Gus Muhaimin, hal ini harus diselepet, karena pinjol dan judi online masih marajalela. Peningkatan Literasi ekonomi digital untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), juga harus diadakan. Ironisnya, kecepatan internet di Indonesia, juga masih rendah. Gibran, menanggapi bahwa selain persoalan pinjol, kita juga harus berhati-hati soal pencurian data. Gibran mengusulkan peningkatan cyber security (keamanan siber). Sumber daya manusia (SDM), juga harus ditingkatkan kemampuannya supaya masyarakat bisa ikut andil program hilirisasi digital.
Berikutnya, giliran Gus Muhaimin ditanya, dengan subtema kedua, investasi. Pertanyaannya, “Bagaimana strategi paslon untuk meningkatkan investasi bagi UMKM? Jawaban dari Gus Muhaimin, yaitu bahwa untuk meningkatkan investasi harus dibangun trust dg kepastian hukum, dan terjaganya stabilitas usaha. Selain itu, investasi seharusnya tidak hanya padat modal, tapi padat karya unruk membuka lapangan kerja. Kitajuga harus menguatkan kapasitas produksi dan kemampuan pemasaran. Investasi, juga harus diberi jaminan supaya tidak disalahgunakan.
Tanggapan cawapres nomor urut 2, Gibran, yaitu bahwa akses logistik harus terkoneksi, sehingga bisa diikuti oleh distribusi. UMKM harus mendapat pendampingan secara menyeluruh. Prof Mahfud kemudian menanggapi setelah itu. Menurut beliau, Gus Muhaimin sangat normatif, realitasnya tidak seeperti itu. Mahfud juga menanyakan, terkait Instrumen apa yang bisa digunakan untuk mempermudah perizinan. Gus Muhaimin, setuju dengan Gibran dan Mahfud terkait permodalan dan kapasitas produksi, selain itu, pemerintahan harus diberi kewenangan untuk mengadakan percepatan (selepet).
Subtema ketiga: Keuangan, Pajak, Pengelolalan APBN dan APBD.
Pertanyaan untuk Gibran, hanya 1/3 APBN untuk membiayai pembangunan, mana yang menjadi prioritas anggaran, apakah pembangunan fisik atau SDM dan ekonomi rakyat? Gibran menjawab bahwa seharusnya tidak semuanya pakai APBN. Sisanya didapat melalui investasi swasta atau dari luar negeri, contohnya IKN. Gibran menambahkann bahwa keduanya penting, dan bisa berjalan secara paralel, salah satunya, dengan berkolaborasi bersama pihak swasta. Gibran juga menyampaikan bahwa peningkatan penerimaan negara, akan diurus oleh Badan Penerimaan Negara di bawah komando langsung presiden, sehingga akan lebih luwes berkoordinasi dengan berbagai Kementerian.
Prof Mahfud menanggapi, bahwa Gibran berkata, anggaran IKN hanya 20% dari APBN, sisanya investor, ternyata secara riil, investor belum ada, dan semua dana pembangunan masih ditanggung oleh APBN. Gus Muhaimin, menanggapi dengan menyatakan bahwa persoalannya, bukan kedua pilihan tadi (pembangunan fisik atau SDM dan ekonomi rakyat), tapi adalah kemampuan membaca skala prioritas. Tiga persen anggaran IKN, sebenarnya bisa digunakan membangun sekolah-sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan, ini contoh skala prioritas. Artinya, anggaran IKN, seharusnya bisa dialokasikan untuk berbagai sektor lainnya, yang lebih prioritas. Gibran menanggapi, dengan menyampaikan kurang lebih bahwa Gus Muhaimin ikut peresmian IKN, sekarang kenapa tidak konsisten, setelah bergabung dengan Pak Anies? Gibran juga menyampaikan bahwa IKN adalah simbol pemerataan dan transformasi pembangunan di Indonesia. Gibran membantah pernyataan Mahfud, dengan meminta untuk mencari di google, terkait data investor IKN yang sudah ada.
Sesi berikutnya, Subtema keempat, Perkotaan, Gus Muhaimin yang diberi perntanyaan, 56% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, dan mencapai lebih dari 70% di tahun 2045, permasalahan akan semakin kompleks, seperti transportasi publik, sampah, dan kawasan kumuh, tentang bagaimana strategi paslon menyiapkan instrumen fiskal khusus, untuk mengatasi masalah tersebut?
Gus Muhaimin menyatakan bahwa supaya tidak terjadi penumpukan penduduk di satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata, untuk itu beliau menyampaikan program pembanguman 40 kota baru yang selevel dengan jakarta, nyaman secara akses untuk semua kebutuhan, termasuk pendidikan, perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, ditambah sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan yang sehat.
Untuk fiskal yang dibutuhkan, kita tidak menolak IKN, tetapi kita harus pandai-pandai mengambil prioritas pemerataan dan keadilan, agar terbangun kota-kota, sehingga sarana air bersihnya terwujud. Fiskal yang disediakanakan dirata adilkan, investasi swasta diberi kepercayaan lebih baik lagi.
Gibran, menanggapi dengan mengatakan Gus Muhaimin aneh, karena menyatakan ingin membangun kota selevel Jakarta, tapi tidak setuju IKN. Menurut Gibran, transportasi umum harus aman dan nyaman, terutama untuk kaum difabel, lansia, dan anak-anak. Transportasi umum juga harus dipastikan ada digitalisasinya, untuk ini sudah ada aplikasi teman bus, dan bisa direplikasi di kota-kota lainnnya. Butuh kolaborasi dengan pihak swasta untuk persoalan transportasi umum ini.
Mahfud menanggapi, terkait program membangun 40 kota selevel Jakarta, dalam 5 tahun apakah mungkin? Perlukah lembaga khusus untuk pendanaan, selain APBN dan APBD?
Tanggapan gus imin, dipilih kota-kota yang potensial, yang cukup disentuh dengan anggaran untuk menumbuhkembangkan. Contohnya Pontianak, supaya discale up agar selevel Jakarta, dengan berkolaborasi bersama pihak swasta, atau CSR. Selevel Jakarta itu target utama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa infrastruktur yang dibutuhkan, disiapkan dari potensi yang sudah ada.
Subtema kelima, yaitu infrastruktur.
Bagaimana strategi paslon untuk pembangunan infrastruktur sosial, seperrti sanitasi dan air bersih, yang masih memprihatinkan, tanpa membebani keuangam daerah?
Gibran menjawab, dengan menyatakan bahwa masalah sanitas dan air bersih berkaitan dengan stunting, hal ini butuh kolaborasi banyak pihak. Gibran mencontohkan dengan apa yang sudah dilakukannya di Solo, yaitu melalui kerjasama dengan wonogiri dan klaten untuk pengadaan air bersih. Solo sekarang juga ada proyek strategis nasional, membangun beberapa bendungan dan embung. Berbagai masalah seperti, sanitasi dan air bersih, stunting, rumah tinggal, drainase, kawasan kumuh, harus dikerjakan secara paralel.
Mahfud menanggapi, bahwa pertanyaan tentang infrastruktur sosial, belum terjawab, Gibran, menurut Mahfud, hanya bicara tentang infrastruktur fisik. Regulasinya bagaimana, supaya semua bisa berjalan dengan baik?
Gus Muhaimin menanggapi, bahwa Infrastruktur sosial, atau infrastruktur kerakyatan, pada dasarnya bisa melibatkan semua pihak, untuk mencari solusi. Contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah, yang memberikan kesehatan dan kecerdasan bagi anak-anak kita. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya, dengan pembebasan pajak bagi semua pelaku pendidikan, supaya fiskalnya terpenuhi, dan pendidikan bisa terjangkau. Contohnya seperti yang sudah diterapkan di jakarta, yaitu Infrastruktur sosial, tercipta dengan fasilitas yang memadai oleh pemerintah. Gibran menanggapi dengan menyampaikan program makan siang gratis dengan anggaran 400 triliun rupiah. Ini merupakan stimulan umtuk warteg-warteg, ibu-ibu, dan katering-katering di daerah.
Subtema keenam, perdagangan, Liberalisasi ekonomi mengakibatkan Indonesia telah meratifikasi lebih dari 25 perjanjian untuk perdagangan bebas. Akan tetapi belum optimal, dalam meningkatkan ekspor dan investasi. Pertanyaan untuk Mahfud, bagaimana strategi paslon untuk memanfaatkan perjanjian-perjanjian tersebut, guna meningkatkan ekspor, dan memperkecil defisit neraca perdagangan?
Mahfud menjawab, ada tiga strategi pemanfaatan perjanjian, pertama mengoptimalkan diplomasi ekonomi dengan mengoptimalkan duta besar menjadi sekaligus duta ekonomi. Kedua melakukan integrasi perdagangan Indonesia, dengan perdagangan global, sehingga memenuhi standar internasional. Membuat regulasi juga, supaya tidak dicurangi atau diblokir oleh teman-teman sendiri. Ketiga, penguatan ekonomi nasional, supaya barang danganan kita bisa diterima internasional.
Gus Muhaimin berpandangan bahwa pernyataan Mahfud terkait diplomasi sebagai pemasaran itu sifatnya normatif. Yang paling penting adalah menyelepet para diplomat, untuk mewujudkan diplomasi pemasaran, yang ekspansif. Tidak ada satu gerakan terstruktur dari berbagai kementerian,untuk meningkatkan kualitas berstandar internasional.
Gibran menanggapi, dengan menyampaikan program hilirisasi, jangan hanya ekspor bahan mentah.
Mahfud menanggapi, bahwa diplomasi memang normatif, sistem rekrutmen diplomat harus diperketat, supaya diplomat benar-benar memiliki standar pengetahuan diplomat. Soal hilirisasi sudah masuk dalam penguatan industrialisasi nasional, yang di dalamnya ada hilirisasi dan industrialisasi yang ramah lingkungan.
Baca juga : Tentang Debat Capres Pertama Itu
Segmen Para Cawapres Saling Bertanya
Segmen berikutnya, adalah para cawapres saling bertanya. Gibran memulai dengan bertanya pada Prof Mahfud, yaitu bagaimana regulasi untuk carbon capture dan storage, menurut Mahfud? Mahfud menjawab, bahwa regulasi tidak harus spesifik, secara umum pembuatan regulasi diawali dengan, pertama membuat naskah akademik. Mahfud menambahkan, bahwa yang terpenting, adalah sistem pengawasan keuangan. Untuk itu, sudah ada SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).
Gibran merasa pertanyaannya belum terjawab, dan kemudian menanyakan kembali, tentang regulasi carbon capture and storage, bagaimana membuatnya? Prof Mahfud menjawab, untuk itu butuh naskah akademik, yang dinilai bersama, ini yang akan menentukan prosedur dan materi berikutnya.
Berikutnya Mahfud yang bertanya pada Gus Muhaimin, yaitu kenapa dalam visi misi anda maksimal hanya 5,5 – 6,5, kenapa bukan 7? Gus Muhaimin menjawab, bahwa pertumbuhan yang ditargetkan adalah yang berkualitas dan inklusif, yang memiliki dampak langsung atas peningkatan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan. Jika terlalu tinggi maka takutnya akan menambah utang luar negeri. Target 5,5 – 6,5 % adalah target yang realistis dan tidak memberatkan APBN.
Mahfud menanggapi, bahwa kubunya menargetkan 7%, dengan memberantas korupsi.
Gus Muhaimin menjawab, bahwa persoalannya bukan hanya pemberantasan korupsi, kita juga harus realistis, utang luar negeri saat ini besar. Target 7% dipaksakan akan menimbulkan pertumbuhan semu dan kropos, dengan ditopang utang luar negeri.
Gus Muhaimin kemudian bertanya pada Gibran, bagaimana supaya proyek-proyek besar bisa masuk di kabupaten kota, seperti di Solo? Gibran merespon, dengan menyampaikan 53% investasi sudah ada di luar Jawa. Seharusnya yang dilihat adalah bagaimana impactnya ke warga. Pemerataan pembangunan sudah ada di mana-mana.
Gus Muhaimin, merespon dengan menyatakan bahwa pertanyaan beliau belum terjawab. Bagaimana akses pendanaan pembangunan tersebut bisa adil dan merata? Gibran menanggapi bahwa sebelum proyek pusat masuk, daerah harus menyiapkan readyness criteria. Harus berkolaborasi, dengan berbagai pihak, pihak swasta, atau CSR. Gibran juga mengaku sering dibantu oleh Ganjar.
Prof Mahfud, kemudian giliran yang bertanya ke Gibran, Mahfud memaparkan bahwa program paslon nomor urut 2, adalah menaikkan rasio pajak sebesar 23%. Bagaimana mau menaikkan pajak, insentif pajak saja Gibran tidak mau ambil? Gibran menjelaskan bahwa menaikkan pajak dan rasio pajak itu berbeda. Dia juga menyatakan bahwa sudah menyampaikan di sesi sebelumnya, terkait program pembentukan Badan Penerimaan Pajak, untuk menaikkan penerimaan pajak, atau rasio pajak, yang dikomandoi langsung oleh presiden, DJP dan Bea Cukai dilebur jadi satu, untuk fokus pada Penerimaan negara saja, tidak mengurusi pengeluaran. Menekankan pentingnya digitalisasi, untuk mempermudah proses bisnis, dan administrasi, serta memperbaiki pelayanan pajak. Hilirisasi harus diutamakan, untuk itu butuh keberlanjutan dan penyempurnaan.
Mahfud, menaikkan rasio pajak 23 % itu dari apa? Dari PDB, APBN, atau apa? Karena sekarang kenyataannya, penerimaan dari sudah 82% dari keseluruhan APBN, dengan rasio pajak, sekitar 10,5%.
Gibran merespon dengan menegaskan sekali lagi, bahwa menaikkan pajak dan rasio pajak itu beda. Dia menyampaikan analogi kebun binatang, yaitu bahwa kubunya tidak ingin seperti berburu di dalam kebun binatang. Kubunya ingin memperluas kebun binatangnya, menanaminya, dan menggemukkan binatangnya. Artinya, kubunya ingin membuka dunia usaha baru. Jawaban Gibran ini, pada dasarnya, belum menjawab pertanyaan Prof Mahfud. Jawaban berupa analogi kebun binatang, tidak sesuai alias tidak nyambung dengan pertanyaan Mahfud.
Gus muhaimin bertanya pada Prof Mahfud, pemasukan negara dari kepemilikan lahan. Pertumbuhan ekonomi, menimbulkan problem ketimpangan, karena akumulasi kekayaan, hanya untuk segelintir orang. Hal ini disebabkan, karena akses kepemilikannya juga terbatas. Bagaimana mewujudkan keadilan sosial, dimulai dari pemerataan kepemilikan tanah, akses, dan lahan? Mahfud merespon dengan menyatakan bahwa ini adalah diskursus lama. Sejak zaman Bung Karno, sudah ada undang-undang landreform, tapi problem penegakan hukum uu tsb tidak jalan. Hal ini mengakibatkan redistribusi lahan tidak jalan, karena rendahnya kedisiplinan aparat penegak hukum. Pemerataan akan berhasil, tergantung pada kedisiplinan kita dalam menegakkan aturan.
Gus Muhaimin, merespon dengan menyampaikan, bahwa penegakan hukum juga harus dibarengi oleh political will yang sungguh-sungguh. Instrumen hukum harus dipakai secara optimal, dengan dibarengi political will.
Gibran, kemudian bertanya pada Gus Muhaimin, tentang bagaimana langkah beliau untuk menaikkan peringkat Indonesia tentang SGIE? State of Global Islamic Economy. Gus Muhaimin menjawab, bahwa Indonesia bisa menjadi center, dengan menyiapkan seluruh perangkat regulasi. Untuk mendukung hal ini.
Gagasan Substantif untuk Indonesia
Kesimpulannya, semua cawapres, mencoba menyampaikan berbagai gagasan substantif, dari kubu masing-masing untuk Indonesia. Cawapres nomor urut 1, atau Gus Muhaimin, menyampaikan berbagai gagasan substantif, dengan berdasarkan idealisme untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik, dari yang sekarang ini. Cawapres nomor urut 2, yaitu Gibran, cenderung melanjutkan pragmatisme pemerintahan yang sekarang, terutama soal IKN. Cawapres nomor urut 3, yaitu Prof Mahfud, hampir sama dengan Gibran, yaitu ingin melanjutkan berbagai program pemerintahan sekarang, akan tetapi dengan tambahan memaksimalkan penegakan hukum.
Catatan Penting terkait Etika dalam Berdebat:
Terdapat beberapa catatan penting, terkait etika dalam berdebat, pada sesi debat cawapres kali ini. Terlihat, satu kandidat, yang melakukan hal yang tidak etis, sebanyak dua atau tiga kali. Pertama, yaitu bahwa Gibran cenderung berusaha untuk membuat lawan debat tidak bisa menjawab pertanyaannya, dengan menggunakan istilah-istilah yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri, seperti pertanyaan tentang regulasi carbon capture dan storage, dan SGIE. Hal ini tidak etis dalam debat, karena seharusnya lawan debat paham istilah-istilah digunakan terlebih dahulu, supaya bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Kedua, Gibran juga terlihat tertawa, ketika lawan debatnya, Gus Muhaimin, terjatuh, padahal hal tersebut tidak etis, karena seharusnya dia menunjukkan sikap prihatin, ketika lawannya mengalami kesusahan.
Baca juga : Tentang Elektabilitas Para Capres Terkini
Kata-Kata Penutup dari Masing-Masing Cawapres:
Dari Gus Muhaimin, yang utama adalah keberanian untuk mewujudkan keadilan untuk rakyat, solusi slepetnomics, pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan pake hati dan otak. Gibran menyampaikan bahwa Indonesia memiliki bonus demografi untuk meningkatkan produktivitas nasional. Harus kerja keras dan fokus, serta berani melakukan lompatan. Prof Mahfud, menyampaikan penutup, terkait prioritas program kubunya, yaitu penegakan hukum yang tak pandang bulu.
